Pembahasan Rancangan UU Masyarakat Hukum Adat

Sejak lama Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Adat mengalami berbagai peristiwa yang meminggirkan mereka ditengah kehidupan kebangsaan. Salah satu penyebab yang banyak dibicarakan adalah kurangnya penghargaan terhadap hak-hak mereka, misalnya Hak Ulayat yang merupakan otoritas untuk mengelola wilayah ulayatnya.

Sejak lama berbagai pihak menuntut perlunya pemerintah menerbitkan undang-undang khusus yang melindungi Masyarakat Adat ini. Proses panjang yang dilalui sejak lama, kemudian menserius di masa pemerintahan Jokowi. Hal ini bermula dari dicantumkannya janji-janji terhadap Masyarakat Adat dalam Nawacita, sebuah dokumen politik yang berisikan janji-janji Jokowi sebelum diangkat menjadi presiden.

Dibawah ini adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan pembahasan RUU Masyarakat Adat tersebut :

1. RUU versi AMAN : Draf RUU Masyarakat Adat_AMAN,_12-04-2017 EDIT – Opsi2_Clean
2. RUU PERSANDINGAN DRAFT RUU PERLINDUNGAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (VERSI DPD LAMA), RUUMASYARAKAT HUKUM ADAT (VERSI DPR), DAN RUU PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT : PERSANDINGAN RUU MHA versi DPD lama, DPR, dan DPD baru 100318
3. Draft RUU PPMHA versi DPD RI, Maret 2018 : Yando DRAFT RUU PPHMA dlm satu naskah edit Maret 2018 pkl.16.12
4. Daftar Pakar Masyarakat Adat untuk membahas DIM RUU Masyarakat Adat KLHK : DAFTAR PAKAR RUU MASYARAKAT ADAT
5. Surat Penunjukan Wakil Pemerintah dalam Pembahasan RUU PPMHA di DPR :

6. Tanggapan awal Kemendagri : 

7. Nawacita Jokowi : VISI DAN MISI JOKOWI JK

Advertisements

Poros Hijau Indonesia

Sejak pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin di deklarasikan, beberapa kelompok sudah menyatakan dukungan, termasuk beberapa aktivis lingkungan, diantaranya adalah alumni WALHI.

Pada tanggal 09-09-2018, dideklarasikan Poros Hijau Indonesia yang menyatakan bahwa : “Menurut Rivani, berdasarkan hasil riset Poros Hijau Indonesia, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin lebih memiliki agenda pembangunan SDA berkelanjutan dibanding Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Karena itu, Poros Hijau Indonesia mengukuhkan untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf. Dia mengklaim, Poros Hijau Indonesia terdiri atas 2.000 komunitas yang tersebar di 27 provinsi se-Tanah Air“.

Di bawah ini tokoh-tokoh Poros Hijau Indonesia

 

Link Pemberitaan Dekalrasi : Poros Hijau Indonesia Deklarasi Dukung Jokowi-Ma’ruf Amin

Poros Hijau Indonesia Deklarasi Dukung Jokowi-Ma’ruf Amin

Dipo Nurbahagia, Felldy Utama · Minggu, 09 September 2018 – 16:16 WIB
Poros Hijau Indonesia Deklarasi Dukung Jokowi-Ma’ruf Amin
Bakal capres Joko Widodo dan cawapres Ma’ruf Amin (Foto: DOK/iNews)

JAKARTA, iNews.id – Poros Hijau Indonesia menyatakan sikap untuk mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dua periode. Mereka menggelar deklarasi dukungan kepada pasangan capres dan cawapres Jokowi-Kiai Ma’ruf Amin untuk Pilpres 2019 di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (9/9/2018).

Koordinator Poros Hijau Rivani Noor mengatakan, Poros Hijau Indonesia adalah rumah besar bagi perorangan dan kelompok masyarakat yang memiliki perhatian terhadap tata kelola pembangunan sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Poros Hijau Indonesia mendorong Jokowi-Ma’ruf Amin untuk memprioritaskan isu lingkungan hidup dan pengelolaan SDA masuk dalam program strategis pemerintahan lima tahun ke depan.

“Tujuan deklarasi ini untuk bisa mengonsolidasikan isu-isu lingkungan hidup dan SDA menjadi agenda strategis pemerintah. Karena kita tahu lingkungan hidup dan SDA itu sesuatu yang strategis di Indonesia, jadi politik ke depan, itu politik lingkungan hidup,” kata Rivani Noor di Cikini, Minggu (9/9/2018).

BACA JUGA: GRJ Deklarasikan Dukung Jokowi-Maruf Amin di Pilpres 2019

Menurut Rivai, berdasarkan hasil riset Poros Hijau Indonesia, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin lebih memiliki agenda pembangunan SDA berkelanjutan dibanding Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Karena itu, Poros Hijau Indonesia mengukuhkan untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf. Dia mengklaim, Poros Hijau Indonesia terdiri atas 2.000 komunitas yang tersebar di 27 provinsi se-Tanah Air.

“Hasil studi dan riset kandidat yang ada, yang mempunyai agenda mengenai pengeolaan SDA berkelanjutan dan mempunyai perspektif politik hijau itu adalah pasangan Jokowi-ma’ruf,” ujar Rivai.

Editor : Khoiril Tri Hatnanto

 

 

Rasionalisasi Kawasan Hutan

Ada dua pengertian penting dalam Undang-Undang Kehutanan yang sangat berpengaruh kepada pengelolaan hutan di Indonesia yaitu :

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh
   Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Pengertian pertama merujuk kepada Hutan dalam arti Ekologis dan pengertian kedua adalah Hutan dalam arti Politis. Karena itu beberapa data menunjukkan bahwa Kawasan Hutan di Indonesia adalah sekitar 130 Juta HA, baik yang berhutan dalam arti ekologis atau tidak, yag didalamnya bisa saja terdapat Masyarakat dan Perusahaan serta bahkan perkantoran pemerintah. Banyak juga perkebunan Kelapa Sawit dan kepentingan Non Kehutanan lainnya yang kemudian realnya ada dalam Kawasan Hutan dalam arti Politis tersebut.

Luasnya Kawasan Hutan yang ada serta kompleksitas masalah dilapangan, menuntut Kapasitas yang lebih dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dimandatkan mengelolanya. Namun demikian, diperjalanan muncul wacana-wacana untuk merasionalisasi Kawasan Hutan dalam arti Politis tersebut. Tentunya ususlan ini juga diikuti dengan berbagai kontrofersi.

Sekitar tanggal 28 Agustus 2018 yang lalu, beredar pemberitaan diberbagai milis mengenai wacana Rasionalisasi Kawasan Hutan tersebut yang segera mengundang perdebatan. Salah satu poin krusial dari perdebatan itu adalah; Rasionalisasi Kawasan Hutan ini dapat menjadi “Pemutihan” berbagai pelanggaran hukum yang sudah ada selama ini, yang berupa kejahatan Kehutanan terkait dengan Kawasan Hutan.

Pemberitaanya adalah sebagai berikut :

Agro Indonesia

Luas Hutan Dipangkas Bappenas

By redaksi – August 28, 2018023

Kawasan hutan Indonesia dinilai terlalu luas dan kurang efektif pengelolaannya. Untuk itu, luas hutan nasional perlu dirasionalisasi alias dipangkas sekitar 40% tinggal 72,3 juta hektare (ha)!

Bahkan, demi menyukseskan agenda pembangunan nasional, pemerintah bisa menempuh forest amnesty, mengampuni para pelanggar perizinan kawasan hutan dengan syarat tertentu.

=== lead ==
Luar biasa. Tapi, siapa sangka, usul kontrovesi itu justru muncul dari anggota kabinet Presiden Joko Widodo, yang notabene seorang rimbawan. Dan menariknya, usulan tersebut dipaparkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selaku penanggung jawab pengelolaan hutan nasional.

Demi efektivitas pengelolaan kawasan hutan, Bappenas mengusulkan rasionalisasi luas kawasan hutan dari sekitar 120 juta ha lebih menjadi tinggal 72,3 juta ha. Sekitar 40% atau sekitar 48 juta ha kawasan hasil pemangkasan bisa dipakai untuk dikonversi atau ‘disewakan’, mulai dari kebutuhan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Pehutanan Sosial sampai dilepas untuk penggunaan lain.

“Diperlukan perancangan ulang pembangunan kehutanan Indonesia guna menyukseskan agenda pembangunan nasional,” kata Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas, Arifin Rudiyanto di depan Rapat Koordinasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di kantor KLHK, Jakarta, Selasa (7/8/2018). Untuk itu, luas kawasan hutan pun perlu dirasionalisasi.

Yang mengejutkan, Bappenas juga tertarik mengadopsi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) di bidang keuangan dengan mengusulkan forest amnesty terhadap para pelanggar perizinan kawasan hutan dengan mewajibkan restorasi dan reklamasi kawasan serta melakukan landswap.

Meski Arifin menyebut rasionalisasi merupakan rancangan teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2020-2024, dan baru bisa dijalankan pemerintah mendatang jika setuju, namun KLHK menilai telah terjadi beda persepsi.

Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan KLHK, Sigit Hardwinarto menyataka akan memberi pemahaman kepada Bappenas untuk mencapai persepsi yang sama guna membuat rencana induk pembangunan hutan.

“Rencananya minggu depan akan ada (diskusi) lagi,” kata Sigit, Jumat (24/8/2018).

Suara lebih keras, seperti biasa, dilontarkan LSM. Forest Watch Indonesia (FWI) tegas menolak usulan Bappenas tersebut. Bahkan, pengkampanye hutan FWI, Agung Adi menyebut alasan Bappenas keliru.

Pengelolaan hutan yang lebih efektif bisa dilakukan dengan mengoptimalkan peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai unit pengelola hutan di tingkat tapak.

“Untuk efektivitas pengelolaan hutan, bisa mengoptimalkan peran KPH,” kata Agung. — AI

Link Pemberitaan : Luas Hutan Dipangkas Bappenas

Pemberitaan tersebut adalah berdasarkan Policy Brief Bappenas sebagai berikut :

POLICY BRIEF
Background Study RPJMNN 2020-2024 Bidang Kehutanan Agustus 2018, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

…….”Melihat kompleksitas permasalahan pentaaan dan penggunaan kawasan hutan ini yang sudah berjalan sejak Indonesia merdeka, sudah selayaknya kita mempertimbangkan adanya “Rasionalisasi Penataan dan Penggunaan Kawasan Hutan Indonesia” sebagai bentuk corrective measure. Di sisi lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kehutanan, pemetaan dan geomatika juga memungkinkan melakukan rasionalisasi penataan kembali kawasan hutan Indonesia secara akurat. Rasionalisasi kawasan hutan juga penting untuk menentukan kembali nilai penting ekosistem hutan seperti hutan sebagai habitat biodiversity, stok karbon, dan pengatur tata air, yang merupakan unsur dalam menentukan fungsi kawasan hutan. Diharapkan rasionalisasi kawasan hutan dapat membantu penataan lahan Indonesia secara umum, memberikan kepastian baik kepada masyarakat maupun investor, menyelamatkan sisa hutan yang masih ada, pertimbangan rasional berdasarkan biodiversity yang mungkin saat tahun 1980-an datanya belum tersedia, juga pertimbangan terhadap daya dukung dan daya tampung (DDDT) Air sesuai data yang lebih komprehensif.  Rasionalisasi kawasan hutan juga sangat penting bagi para pengelola kawasan hutan – Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) dan Balai Taman Nasional – dalam mengelola hutannya secara legal dan pasti, serta menunjukkan akuntabilitas pengelola hutan. Dengan demikian Rasionalisasi Penataan dan Penggunaan Kawasan Hutan Indonesia, yang merupakan salah satu syarat dalam Redesign Pembangunan Kehutanan Indonesia, menjadi faktor penting bagi kelestarian pengelolaan hutan dan juga menjadi faktor enabler untuk pembangunan nasional, terutama untuk periode Pemerintahan 2020-2024 sebagai periode penting menuju Indonesia 2045.

Kerangka Pikir Rasionalisasi Kawasan Hutan

Dokumen : 20180829 Policy Brief Rasionalisasi Kawasan dan Tutupan Hutan-1

Tonggak-Tonggak Pengakuan Hutan Adat

Perjuangan untuk pengakuan Hutan Adat oleh Negara adalah perjuangan panjang dan dalam level tertentu, banyak sekali pihak yang terlibat. Ibarat membangun sebuah candi, keberhasilan memperjuangkan Hutan Adat adalah dimulai dari menumpuk “Bata-Bata” kecil, sehingga susunannya membentuk Candi yang megah. Kontribusi banyak pihak terhadap perjuangan mewujudkan Pengakuan Hutan Adat adalah kenyataan sejarah yang dapat menjadi pelajaran penting bagi masa depan.

Tulisan kecil ini akan terus berkembang untuk merangkai bata-bata perjuangan banyak pihak untuk mewujudkan pengakuan Hutan Adat tersebut.

24 Juni 2011, Kamar Masyarakat Dewan Kehutanan Nasional (Hedar Laudjeng) mengunjungi Pandumaan Sipitu Huta, untuk menindaklanjuti pengaduan Konflik Hutan Adat yang dialami mereka.

16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Hutan Adat bukan lagi bagian dari Hutan Negara melalui Putusan MK No. 35 Tahun 2012

Dokumen Putusan MK No. 35 Tahun 2012 : putusan_sidang_35 PUU 2012-Kehutanan-telah ucap 16 Mei 2013

Link : Mahkamah Konstitusi Putuskan Hutan Adat Bukan Hutan Negara

 

16 Juli 2013, Menteri Kehutanan menyampaikan Sikap Kementrian Kehutanan terhadap Putusan MK No. 35 Tahun 2012 melalui Surat Edaran Menteri Kehutanan No. 1 Tahun 2013

Dokuman Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2013

 

Sepanjang Juni-Juli-September 2013, Film yang mengkaji Masa Depan Hutan Adat paska Putusan MK No. 35 Tahun 2012, diproduksi.

Link Film Hutan Adat Pasca Putusan MK: Hutan Adat Pasca Putusan MK

 

Senin 30 September 2013, Ide Membangun Contoh Hutan Adat digulirkan ke publik :

 

Link :Dorong Implementasi MK 35, HuMa Siapkan 13 Model Penetapan Wilayah Adat di 30 September 2014

http://www.mongabay.co.id/2014/09/30/dorong-implementasi-mk-35-huma-siapkan-13-model-penetapan-wilayah-adat/

Pada tahun 2015, Perkumpulan Huma, Ephistema Institute dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, menerbitkan Anotasi Putusan MK No. 35 Tahun 2012.

Dokumen Anotasi Putusan MK No. 35 Tahun 2012 : Anotasi_MK35_2012

Pada tahun 2015, Kementrian Lingkungan Hidup & Kehutanan kemudian mengatur Hutan Adat dalam kerangka Hutan Hak :

Dokumen PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  NOMOR : P.32/Menlhk-Setjen/2015 TENTANG  HUTAN HAK : P.32

Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hakatas tanah.

Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakathukum adat.

Hutan hak  terdiri dari:
a. Hutan adat;
b. Hutan perseorangan/badan hukum.

Lalu apa jenis Hak Tanah yang mendasari Hutan Adat ?. Itulah satu pertanyaan pokok

Pada bulan Oktober 2016, Presiden Jokowi menyerahkan SK Hutan Adat kepada 9 Masyarakat Adat di Istana Negara.

Hutan Adat yang diserahkan :

1. Hutan Adat Ammatoa Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan seluas 313,99 hektare.
2. Hutan Adat Marga Serampas, Kabupaten Merangin, seluas 130 hektare.
3. Hutan Adat Wana Posangke, Kabupaten Morowali Utara, seluas 6.212 hektare.
4. Hutan Adat Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang, Kabupaten Kerinci, Jambi, seluas 39,04 hektare.
5. Hutan Adat Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak, Banten, seluas 486 hektare.
6. Hutan Adat Bukit Tinggai, Kabupaten Kerinci, Jambi, seluas 41,27 hektare.
7. Hutan Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam, Kabupaten Kerinci, Jambi, seluas 276 hektare.
8. Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan, Kabupaten Kerinci, Jambi, seluas 452 hektare.
9. Hutan Adat Tombak Haminjon, Kabupaten Humabahas, Sumatera Utara, seluas 5.172 hektare.

Link : Presiden Jokowi Serahkan SK Pengakuan Hutan Adat

https://sitinurbaya.com/kegiatan-menteri-lhk/664-presiden-jokowi-serahkan-sk-pengakuan-hutan-adat

 

 

Pada tanggal 25 Oktober 2017, presiden Jokowi kembali menyerahkan SK Hutan Adat

SK Hutan Adat diserahkan kepada sembilan masyarakat hukum adat (MHA) seluas 3341,35 ha untuk 3.111 kepala keluarga dari berbagai daerah. Penerima SK Hutan Adat yakni: MHA Tapang Sambas-Tapang Kemayau Kabupaten Sekadadu (Kalimantan Barat); MHA Kulawi, Kabupaten Sigi (Sulawesi Tengah); MHA Dusun Senamat Ulu Kabupaten Bungo (Jambi), MHA Kampung Juaq Asa Kabupaten Kutai Barat (Kalimantan Timur); MHA Dusun Baru Pelepat Kabupaten Bungo (Jambi); MHA Desa Ngaol Kabupaten Merangin (Jambi); MHA Desa Pulau Tengah, Kabupaten Merangin, Jambi; MHA Dusun Batu Kerbau untuk hutan lindung adat Belukar Panjang, Kabupaten Bungo (Jambi) serta MHA Dusun Batu Kerbau untuk hutan lindung adat Belukar Panjang.

Link : Jokowi serahkan SK Hutan Adat kepada 9 masyarakat hukum adat dan SK Hak Pengelolaan Hutan Desa

http://pskl.menlhk.go.id/berita/205-jokowi-serahkan-sk-hutan-adat-kepada-9-masyarakat-hukum-adat-dan-sk-hak-pengelolaan-hutan-desa.html

Pada hari Selasa dan Rabu tanggal 23 dan 24 Januari 2018, Kementian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Hutan Adat.

Hasil Rapat Kerja Teknis Hutan Adat ini adalah :

Pertama, ada wilayah yang petanya sudah jelas termasuk Peraturan Daerah (Perda) yang telah lengkap. sehingga akan menjadi prioritas untuk pengakuan hutan adat.

Kedua, ada wilayah yang petanya masuk dalam kategori jelas, tidak ada tumpang tindih dan konflik horisontal dengan yang lain, tetapi belum ada perangkat hukum daerahnya seperti Perda. Sehingga akan diprioritaskan untuk mendorong Pemerintah Daerah segera membuat Perda yang mengatur hutan adat ini.

Ketiga, ada daerah yang peta wilayah hutan adatnya jelas, tetapi masih belum beres dengan perizinan atau konflik dengan komunitas masyarakat yang lain. Maka tindak lanjutnya adalah agar segera diambil inisiatif resolusi konflik dan atau melakukan review terhadap perizinan yang ada di wilayah itu.

Keempat, daerah yang peta wilayah hutan adatnya belum jelas, baik pengakuan masyarakat adatnya maupun wilayahnya. Sehingga perlu pembahasan lebih lanjut dan lebih detail.

Kelima, mengefektifkan pembahasan tentang percepatan pengakuan hutan adat di tingkat provinsi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Keenam, lebih mengefektifkan kinerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) di setiap regional.

Ketujuh, melengkapi data-data di lapangan, bukan hanya data spasial petanya, namun juga data sosial budaya masyarakatnya. Sehingga menjadi sangat jelas, ketika pengakuan hutan adat itu masyarakat hutan adatnya seperti apa.

Link Rakornis Hutan Adat : Ini Hasil Rapat Koordinasi Nasional Hutan Adat 2018

Link Arahan Menteri LHK dalam Rakornis Hutan Adat : Arahan Menteri LHK pada Rakornis Nasional Hutan Adat

Pada tanggal 13 Agustus 2018, Menteri LHK menerbitkan Surat Keputusan Menteri LHK No. SK 354/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Penetapan Hutan Adat

Dokumen : SK 354 POKJA-1

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI

Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

a. bahwa nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
b. bahwa berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Provinsi berwenang menetapkan peraturan daerah sebagai pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam menetapkan nagari sebagai penyelenggara pemerintahan
berdasarkan hukum adat khususnya terkait dengan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kapalo nagari;

Link : Perda Provinsi Sumatera Barat tentang Nagari 2018 (2)

Penunjukan Desa Pakraman Sebagai Subjek Hak Komunal

SK Kementrian ATR/BPN No. 276/Kep-19.2/X/2017 Tentang Penunjukan Desa Pakraman di Propinsi Bali Sebagai Subjek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah

Dokumen : SK Desa Pakraman Bali

Contoh Sertipikat Komunal Desa Pakraman

Pembahasan RUU Masyarakat Adat

Sejak 5 Tahun terakhir, suara-suara pemerhati dan pendukung Masyarakat Adat semakin kuat untuk adanya sebuah Undang-Undang khusus yang akan menjadi alat untuk melindungi perlindungan hak-hak Masyarakat Adat.

Sejak awal tahun 2017, pembahasan RUU Masyarakat Adat ini masif berlangsung di DPR dan pada awal 2018, Dewan Perwakilan Daerah juga melahirkan satu draft RUU versi mereka sendiri.  Pada bulan Maret 2018, DPR RI secara resmi menyerahkan Daftar Inventaris Masyalah (DIM) RUU Masyarakat Adat kepada Presiden untuk dibahas. Presiden kemudian memerintahkan beberapa kementrian untuk membahas DIN tersebut, diantaranya Departemen Dalam Negeri, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementrian Agraria dan Tata Ruang-Badan Pertanahan Nasional.

Sebagai tindak lanjut pembahasan tersebut, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian membentuk Tem Pakar yang akan membahas DIM RUU Masyarakat Adat yang dikirimkan kepada pemerintah tersebut. Dipundak Team pakar ini sekarang, bertumpu nasip jutaan Masyarakat Adat di Nusantara.

Keberadaan UU Masyarakat Adat ini akan memberikan dampak kepada jutaan Masyarakat Adat yang hidup tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu pembahasan RUU ini harus memenuhi prinsip Terbuka, Transparan dan Bertanggunggugat. Pembahasan RUU penting ini tidak bisa dikunci dalam bilik-bilik tertutup  yang hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu saja.

Bahan-bahan RUU Masyarakat Adat :

1. Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat versi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara: Draf RUU Masyarakat Adat_AMAN,_12-04-2017 EDIT – Opsi2_CleanNA-RUU-Masyarakat-Adat_AMAN
2. RUU Masyarakat Adat versi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI : DRAFT RUU PPHMA Hasil Pleno Komite I 13 Maret 2018-DPD RI
3. RUU Masyarakat Adat versi Partai Nasional Demokrat : Draf-RUU-Masyarakat-Adat-NasDem-1
4. Daftar Team Pakar RUU Masyarakat Adat KLHK : DAFTAR PAKAR RUU MASYARAKAT ADAT
5. Persandingan beberapa DIM RUU Masyarakat Adat yang pernah ada : PERSANDINGAN RUU MHA versi DPD lama, DPR, dan DPD baru 100318
6. Persandingan beberapa DIM RUU Masyarakat Adat yang pernah ada versi 29-03-2018 : PERSANDINGAN_AMAN_DPR_DPD_baru

Paradigma Baru Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia : Membangun “Learning Organization”

Paradigma Baru
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia :
Membangun “Learning Organization”

Wiratno

FAKTA
1. Indonesia memiliki kawasan konservasi yang tersebar di seluruh wilayah propinsi, sebanyak 556 unit dengan luas mencapai 27,26 juta ha, dimana seluas 5,32 juta ha merupakan kawasan konservasi perairan atau 21,26% dari total luas kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan di Indonesia. Mewakili seluruh tipe ekosistem yang ada di wilayah Nusantara, mulai dari ekosistem pegunungan, hutan dataran rendah, savana, ekosistem pantai, padang lamun sampai ekosistem terumbu karang.

2. Sebagian besar atau 60,19% kawasan konservasi berstatus sebagai taman nasional. Beberapa dari taman nasional memiliki pengakuan global seperti World Heritage, Biosphere Reserve, ASEAN Heritage dan Ramsar Site. Paradigma Baru Wiratno-30 Nov 2017-2Pengakuan global merupakan bukti bahwa kawasan konservasi di Indonesia memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati secara global. Kawasan konservasi juga berfungsi sebagai daerah resapan air, “pabrik air”, perlindungan hidrologi, iklim mikro, kesuburan tanah, sumber mikroba, keseimbangan siklus air, penyimpan karbon dan menjaga kesehatan daerah aliran sungai dari hulu sampai ke hilir.

3. Kawasan konservasi dikelilingi oleh ±5.860 desa. BRWA/AMAN, HUMA dan mitra lainnya mengusulkan sebagian dari wilayah tersebut sebagai Wilayah Adat (seluas ±1.640.264 di 129 komunitas adat). Misalnya di kawasan TN Betung Kerihun seluas ±306.068 ha, kawasan TN Sebangau seluas ±138.321 ha, serta kawasan TN Lore Lindu seluas ±95.458 ha.

4. Sejak era 1980-an telah terjadi perubahan penggunaan lahan akibat eksploitasi hutan skala besar, yang kemudian terus berlanjut di era 1990-an. Terjadinya booming penggunaan lahan untuk keperluan monokultur (terutama komoditi sawit, kopi, coklat, dan karet) dan dengan berkembangnya pengembangan pembangunan infrastruktur, lahirnya kota-kota baru, serta mobilitas dan pertumbuhan penduduk telah menyebabkan perubahan cukup luas dan mengakibatkan kawasan konservasi mendapatkan tekanan yang lebih besar dan kompleks menyebabkan timbulnya fenomena “Island Ecosystem” dan fragmentasi habitat.

5. Berdasarkan kajian dari Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat PIKA dan Direktorat Kawasan Konservasi, diidentifikasi daerah terbuka (open area) seluas ±2,8 juta ha dari 22.108.630 ha kawasan konservasi daratan atau seluas 12,6%. Daerah terbuka tersebut disebabkan oleh perambahan untuk perkebunan, untuk pertanian lahan kering, akibat illegal logging dan penambangan liar.
6. Meningkatnya konflik satwa liar dengan manusia akibat hilangnya habitat, terputusnya koridor, overlapping daerah jelajah satwa liar dengan kegiatan manusia, meningkatnya perburuan dan perdagangan satwa liar secara ilegal merupakan bukti semakin menurunnya kualitas lingkungan dan Biological Catastrophe yang antara lain berupa meningkatnya serangan hama ke lahan-lahan pertanian, hilangnya pollinator, serta muncul dan berkembangnya alien spesies. Demikian juga meningkatnya konflik sosial antara masyarakat penggarap dengan pengelola kawasan konservasi.

TEMUAN AWAL
1. Pengelolaan kawasan konservasi tidak dapat dilakukan hanya terbatas pada teritori kawasan tanpa mempertimbangkan perubahan lahan, kerusakan habitat, sosial ekonomi, budaya dan pembangunan secara umum di daerah penyangganya dan atau pada skala lansekap yang lebih luas.

2. Pengelolaan kawasan konservasi memerlukan dukungan disiplin ilmu yang beragam, pendekatan multipihak dan dukungan kebijakan yang konsisten oleh pemerintah mulai dari pusat , propinsi , kabupaten , kecamatan, desa sampai ke tingkat tapak, dengan pendampingan yang konsisten dari CSO, Universitas setempat, local champion dan para aktivis.

3. Tidak ada formula tunggal dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pengelola kawasan konservasi atau dalam pengembangan potensi kawasan konservasi, baik untuk kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang. Penyelesaian persoalan antara lain perambahan akibat kemiskinan tidak dapat ditempuh melalui penegakan hukum dan harus dicari cara lain yang lebih tepat dan dapat diterima oleh masyarakat. Penegakan hukum hanya ditujukan pada aktor intelektual yang selalu memanfaatkan masyarakat miskin yang berada di kawasan konservasi.

4. Diperlukan penerapan empat prinsip tata kelola yaitu transparansi, partisipasi, pertanggung jawaban kolektif dan akuntanbilitas dalam rangka penyelesaian masalah dan pengembangan potensi di dalam kawasan konservasi dan di daerah penyangganya, dengan melibatkan desa dengan perangkat kelembagaannya sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan kawasan konservasi di sekitar desa tersebut.

5. Lemahnya dukungan lintas Kementerian, lintas sektor, partisipasi pihak swasta, dukungan masyarakat sipil, tokoh masyarakat, tokoh agama, scientist dari Universitas setempat menyebabkan berbagai persoalan di kawasan konservasi tidak dapat diselesaikan, dan potensi belum dapat dimanfaatkan secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Beberapa contoh keberhasilan belum dapat direplikasi secara efektif di tingkat Nasional.

CARA BARU
Berdasarkan fakta dan temuan awal tersebut di atas, diperlukan Paradigma Baru dan Cara Baru dalam pengelolaan kawasan konservasi.
1. Masyarakat Sebagai Subyek
Masyarakat diposisikan sebagai subyek atau pelaku utama dalam berbagai model pengelolaan kawasan, pengembangan daerah penyangga melalui ekowisata, pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), jasa lingkungan, patroli kawasan, penjagaan kawasan, restorasi kawasan, pengendalian kebakaran, budidaya dan penangkaran satwa, penanggulangan konflik satwa, pencegahan perburuan dan perdagangan satwa. Ditjen KSDAE hanya akan bekerjasama dengan desa dan kelompok masyarakat. Hanya dalam kelompoklah dapat dibangun nilai – nilai kelompok, misalnya kegotongroyongan, kebersamaan, kerjasama, tanggung renteng, dalam rangka membangun tujuan kelompok dan pembelajaran bersama. Secara tidak langsung model ini dapat didorong dilaksanakannya prinsip – prinsip demokrasi di tingkat lokal sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa 72 Tahun yang lalu.

2. Penghormatan pada HAM
Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi harus mempertimbangkan prinsip – prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Berbagai permasalahan yang menyangkut hubungan masyarakat atau masyarakat hukum adat di dalam kawasan konservasi diselesaikan melalui pendekatan non litigasi dan mengutamakan dialog. Berbagai produk hukum Kemenlhk sebenarnya telah mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat, yaitu antara lain : 1) Permenhut Nomor 64 tentang Pemanfaatan Air untuk masyarakat; 2) Permenhut Nomor 48 tentang Keberpihakan Pelaku Usaha Jasa Wisata untuk masyarakat setempat; 3) Permen LHK Nomor 83 tentang Perhutanan Sosial tahun 2016. Sebentar lagi akan terbit Perdirjen KSDAE tentang Kemitraan di Kawasan Konservasi.

3. Kerjasama Lintas Eselon I
Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi akan dilakukan dengan membangun kerjasama lintas Eselon I Kemenlhk antara lain dengan Ditjen PSKL, yang dapat memberikan akses kelola hutan selama 35 tahun kepada masyarakat Desa di sekitar Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang menjadi penyangga kawasan konservasi; Ditjen PDASHL untuk dukungan pembibitan; Ditjen PKTL untuk sinkronisasi dan kesepakatan batas partisipatif (legal and legitimate); Balitbang Inovasi untuk dukungan riset terapan atau Participatory Action Research/PAR.

4. Kerjasama Lintas Kementerian
Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi juga akan segera dilakukan melalui kerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kemendagri dan Kemenkoinfo, agar dapat dicapai sinergitas dan keterpaduan program sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

5. Penghormatan Nilai Budaya dan Adat
Cara Baru tersebut juga sebagai upaya untuk menemukan Model Kelola Kawasan Konservasi yang didasarkan pada Nilai – nilai Adat dan Budaya Setempat, Perubahan Geopolitik, Sosial Ekonomi yang terjadi di sekitar kawasan konservasi sebagai dampak dari pembangunan di berbagai bidang selama 47 Tahun terakhir. Oleh karena itu, Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi dilakukan melalui pendekatan berbasis lansekap, atau berbasis daerah aliran sungai atau berdasarkan kondisi ragam ekosistem, ragam adat dan budaya, habitat, sebaran satwa liar dan keberadaan ekosistem esensial dan dengan mempertimbangkan perubahan penggunaan lahan akibat dari pembangunan dan keberadaan serta aspirasi masyarakat dan masyarakat hukum adat, terutama yang kehidupannya masih tergantung pada sumberdaya hutan dan perairan.

6. Multilevel Leadership
Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi mensyaratkan kemampuan leadership dengan dukungan manajemen di semua level, mulai dari Jakarta, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa, Dusun dan di tingkat tapak. Leadership yang kuat harus membuktikan mampu membangun kerjasama multipihak dengan berpegang pada prinsip mutual respect, mutual trust, dan mutual benefits. Kerjasama atau kemitraan merupakan keniscayaan dalam pengelolaan kawasan konservasi, dan oleh sebab itu keberhasilan kelola kawasan konservasi adalah keberhasilan kolektif. Untuk itu harus dibangun kesadaran kolektif (collective awareness) sebagai dasar dimulainya aksi kolektif (collective action). Para pihak yang bekerjasama, secara bertahap sudah seharusnya mampu menerapkan empat prinsip governance yaitu: 1) partisipasi; 2) keterbukaan; 3) tanggung jawab kolektif; dan 4) akuntabilitas.

7. Scientific Based Decision Support System
Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi harus berbasiskan science dan penerapan teknologi tinggi dalam rangka menemukan nilai manfaat nyata sumber daya genetik untuk kemanusiaan, misalnya terkait dengan pengembangan obat obatan modern seperti, pengembangan riset soft coral Candidaspongia sp. untuk anti cancer di TWA Teluk Kupang, obat obatan tradisional dari TWA Ruteng yang diinisiasi oleh BBKSDA NTT tahun 1999 – 2013; jamur morel atau Morchella sp. oleh Balai TN Gunung Rinjani tahun 2016.

8. Resort (Field) Based Management
Cara Baru Kerja Kawasan Konservasi berpegang pada prinsip “pemangkuan” kawasan. Untuk itu UPT Balai TN/KSDA harus bekerja di tingkat lapangan. Cara kerja ini disebut sebagai Resort Based Management (RBM), dimana staf menjaga kawasan di lapangan dengan menerapkan sistem aplikasi RBM sebagai dasar untuk menerapkan perencanaan spasial.
Dalam melaksanakan Cara Baru tersebut Ditjen KSDAE menugaskan 74 Unit Pelakasana Teknis untuk menerapkan Role Model sebagai prototype, yang disiapkan secara partisipatif dan hasilnya akan dievaluasi pada akhir tahun 2018. Role Model tersebut juga akan didokumentasi prosesnya, sehingga keberhasilan dan kegagalannya dapat dipelajari agar keberhasilannya dapat direplikasi dan potensi kegagalannya dapat diantisipasi. Ditjen KSDAE membentuk Flying Team Multipihak yang bertugas membantu UPT melaksanakan Role Model.

9. Reward and Mentorship
Salah satu indikator organisasi yang sehat dan mampu merespon perubahan yang cepat adalah kemampuan dan kemauan organisasi tersebut-Ditjen KSDAE untuk memberikan reward bagi UPT yang berhasil dan memberikan bimbingan serta memfasilitasi bagi yang belum berhasil. Organisasi yang maju adalah organisasi yang mampu mengantisipasi terjadinya potensi kerusakan dan mampu membangun jejaring kerja multipihak berbasis science dan teknologi untuk kepentingan kemaslahatan umat manusia terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia yang saat ini dalam proses menemukan kembali jatidirinya dalam pergulatan global.

10. Learning Organization
Dengan cara seperti ini, diharapkan Ditjen KSDAE mampu membangun apa yang disebut sebagai “Learning Organization”. Sebenarnya telah banyak pembelajaran yang dapat dipetik dari kerja lapangan di banyak UPT TN/KSDA, namun belum ada sistem yang memastikan proses pembelajaran didokumentasi, difasilitasi penyebarannya untuk dipetik hikmahnya. Misalnya keberhasilan ekowisata Tangkahan dan Restorasi Ekosistem Cinta Raja oleh Balai Besar TN Gunung Leuser dan didukung oleh UNESCO pada tahun 2000 – sekarang; Restorasi SM Paliyan tahun 2000 – sekarang oleh BKSDA Yogyakarta dan Sumitomo; Budidaya Edelweis berbasis masyarakat oleh Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru tahun 2016; Pengembangan Ekowisata di Batu Luhur dan Bukit Seribu Bintang oleh Balai TN Gunung Ciremai tahun 2016; Penyelamatan Vanda tricolor oleh Balai TN Gunung Merapi tahun 2000 – sekarang; Restorasi berbasis masyarakat di Pesanguan oleh Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan dan didukung oleh Konsorsium Unila-PILI dan TFCA-Sumatera; Model Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal TSL oleh Balai KSDA Aceh tahun 2017; Model Penanganan Konflik Gajah di TN Way Kambas – TN BBS tahun 2017 yang didukung oleh WCS; Penanganan Orangutan di kebun oleh Balai KSDA Kalimantan Tengah didukung Yayasan BOS; Kemitraan Pengelolaan Madu Hutan oleh masyarakat difasilitasi Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum tahun 2017; Kemitraan Masyarakat di Gunung Honje oleh Balai TN Ujung Kulon tahun 2017 dsb.

PENUTUP
Organisasi seperti itulah yang dicita –citakan terjadi pada Ditjen KSDAE saat ini dan ke depan. Ditjen KSDAE yang mendapatkan mandat oleh Undang-undang untuk mengelola kawasan konservasi seluas 27,2 Juta Ha atau 380 kali luas Negara Singapura. Pengelolaan kawasan konservasi ditujukan untuk kepentingan generasi saat ini dan akan diserahkan generasi mendatang dalam tempo 100 – 200 Tahun ke depan dalam keadaan yang insyaallah “baik”. Ditjen KSDAE mendeklarasikan 27,2 Juta Ha kawasan konservasi sebagai “ National Treasure”.
Cara Baru tersebut semoga menjadi salah satu jawaban dari Nawacita Bapak Presiden RI Joko Widodo yaitu Menghadirkan kembali Negara, Membangun Indonesia dari Pinggiran, dan Mewujudkan Kemandirian Ekonomi .

Ahimsa – Aparigraha – Anekanta
Resources is limited but Innovation is Unlimited

Daftar Rujukan
Awang., S.A., 2013. Deforestasi dan Konstruksi Pengetahuan Pembanguan Hutan Berbasis Masyarakat. Artikel Utama. Jurnal Rimba Indonesia Volume 51, Mei 2013.
Capra, F., 2001. “Jaring-jaring Kehidupan” Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan.
Darmanto dan A Setyowati., 2012. Berburu Hutan Siberut. Orang Mentawai, Kekuasaan, dan Politik Ekologi. UNESCO-Kepustakaan Popular Gramedia.
De Santo., J., 2015. Sekolah Perdamaian. Harian Kompas, tanggal 2 Januari 2015.
FAO., 2015. State of the World Forest 2014. Enhancing the Socio economic Benefits from Forest. FAO, Rome.
Gutomo B Aji., dkk. 2014. Poverty reduction in villages around the forest : the development of social forestry model and poverty reduction policies in Indonesia. Research Center for Population. Indonesian Institute of Sciences.
Ismatul H dan R Wibowo (Ed).,2013. Jalan Terjal Reformasi Agraria di Sektor Kehutanan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Litbang Kehutanan.
Marsono, Djoko, 2002. Perspektif Ekosistem Konservasi Hutan Produksi PT Perhutani. Makalah disampaikan pada Workshop Keharusan Konservasi dalam Peningkatan Produktivitas dan Pelestarian Hutan Produksi, kerjasama antara Fakultas Kehutanan UGM dan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, 9 – 11 Agustus 2002
Otto Scharmer., 2007. Addressing the Blind Spot of Our Time. An Executive Summary of the New Book by Otto Scharmer.Theory U : Leading from the Future as It Emerges.
The Social Technology of Presencing. The Presencing Institute. Cambride MA. Society for Organizational Learning, 2007.
Santoso, H. dkk., 2015. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Presepatan Proses Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. Kemitraan. Partnership for Governance Reform in Indonesia.
Kartodihardjo., 2013. Kembali ke Jalan Lurus. Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan di Indonesia. Hariadi Kartodihardjo (Editor).
Sarong. F., 2013. Serpihan Budaya NTT (Kumpulan Ficer di Harian Kompas). Tony Kleden dan Maersel Robot (Editor). Penerbit Ledalero. Cetakan I-Mei 2013. Eman., J.E & R.Mirse. (Ed)., 2004. Gugat Darah Petani Kopi Manggarai. Penerbit Ledalero. Cetakan I 2004. 22 Pidato Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM ke 54
Suharjito, D., 2014. Devolusi Pengelolaan Hutan dan Pembangunan Masyarakat Pedesaan. Orasi Ilmiah Guru Besar IPB. IPB, 03 Mei 2014.
Tolle, E., 2005. A New Earth. Create a Better Life. Michael Joseph. An Imprint of Pinguin Books. Verbist., B.dkk., 2004. Penyebab alih guna lahan dan akibatnya terhadap fungsi Daerah Aliran Sungai pada lansekap agroforestry berbasis kopi di Sumatera. ICRAF SE Asia. Agrivita Volume 26 No.1, 1 Maret 2004.
Wiratno., 2004. Nakhoda : Leadership dalam Organisasi Konservasi. Conservation International Indonesia.
Wiratno, 2012. Tipologi Konflik-konflik Sosial di Kawasan Konservasi dan Upaya Solusinya. http://www.konservasiwiratno.blogspot.com.
Wiratno, 2013. Pendekatan Budaya dalam Menjaga Lingkungan: Kontribusi Kerja Jurnalisme dan Pemikiran Frans Sarong. http://www.konservasiwiratno.blogspot. com.
Wiratno, 2013. Mengelola TWA Ruteng dalam Perspektif Alternatif Ketiga. www. konservasiwiratno.blogspot.com.
Wiratno., 2013. Tangkahan: Dari Penebang Liar ke Konservasi Leuser. Orangutan Information Center (OIC) dan GRASP.
Wiratno., dkk. 2013. Tersesat di Jalan yang Benar. Seribu Hari Mengelola Leuser. UNESCO Jakarta Office.
Wiratno, 2014. Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa: Solusi Konflik, Pengentasan Kemiskinan dan Penyelamatan Habitat dan Perlindungan Keragaman Hayati. Direktorat Bina Perhutanan Sosial. Ditjen BPDASPS, Kementerian Kehutanan.
Wiratno, 2017. Membangunkan Konservasi Nusa Tenggara Timur Pembelajaran Resort Based Management 2012-2013.
Wiratno, 2017. Perebutan Ruang Kelola : Refleksi Perjuangan dan Masa Depan Perhutanan Sosial di Indonesia. Pidato Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM ke 54 16 November 2017.

 

Gugatan GAPKI & APHI Terhadap UU Lingkungan Hidup Ke MK Tahun 2017

Jakarta – Asosiasi pengusaha hutan menggugat pasal-pasal dalam Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal yang digunakan merupakan pasal ‘sakti’ yang digunakan pemerintah untuk menggebuk para pembakar hutan.

Penggugat adalah Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Mereka memberikan kuasa hukum kepada Refly Harun.

Salah satu pasal yang digugat adalah Pasal 88 UU No 32/2009 yang berbunyi:

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Menurut Refly, ketentuan di atas bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. “Setiap norma hukum harus berlandaskan pada supremasi dan kepastian hukum yang berkeadilan. Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan agar norma hukum harus mengakomodasi prinsip kepastian hukum yang berkadilan (fair legal certaintly),” ujar Refly Harun sebagaimana dikutip dari website MK, Jumat (26/5/2017).

Gugatan : DOC-20170526-WA0001

Link :

 Siaran Pers WALHI

Siaran Pers
WALHI

Nyalakan Tanda Bahaya, Selamatkan UU 32/2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jakarta-
Korporasi sektor hutan dan perkebunan yang tergabung dalam asosiasi pengusaha baik APHI maupun GAPKI telah mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait beberapa pasal dalam UU 32/2009 yang dianggap oleh perusahan bertentangan dengan Konstitusi, khususnya pasal 88 yang di dalamnya mengandung prinsip strict liability dalam kasus pelanggaran lingkungan hidup.

Gugatan JR yang diajukan oleh kekuatan korporasi ini bukan hanya berbahaya bagi lingkungan hidup, tetapi juga berbahaya karena mengancam keselamatan hidup rakyat, bukan hanya generasi hari ini, tetapi juga generasi yang akan datang. Kita tahu, bahwa UU 32/2009 sesungguhnya berpedoman pada Konstitusi, karena itulah UU 32/2009 ini kami nilai sebagai salah satu UU yang sangat progressif untuk melindungi lingkungan hidup dan keselamatan rakyat.

Meletakkan hal yang paling fundamental, bahwa hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagai hak asasi, sebagai hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati menyatakan “apa yang dilakukan oleh kekuatan modal ini harus dilihat sebagai upaya sistematis korporasi skala besar melawan Konstitusi dan Undang-Undang. Korporasi terus berupaya melemahkan Negara dan supremasi hukum melalui berbagai upaya, termasuk JR yang dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Hutan dan Perkebunan skala besar ini. Selain melalui JR ini, korporasi juga terus melakukan manuver melawan regulasi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, bahkan secara politik, korporasi ini juga mendorong RUU Perkelapasawitan, sambil terus mempengaruhi opini publik dan menggeser problem kebakaran hutan dan lahan gambut kepada masyarakat adat dan lokal, dan mengklaim bahwa perkebunan sawit dan kebun kayu skala besar bukan penyebab deforestasi. Kini korporasi mencoba membangun logika hukum bahwa mereka yang dilanggar hak-haknya dengan membiaskan entitas korporasi skala besar sama dengan warga negara, padahal sesungguhnya mereka lah aktor yang paling bertanggungjawab atas pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa kebakaran hutan dan ekosistem rawa gambut. Praktek investasi yang selama ini dilakukan oleh kekuatan korporasi inilah yang justru banyak melanggar hak-hak dasar warga negara, merampas hak asasi manusia dan bahkan merampas hak lingkungan hidup itu sendiri”, tegas Nur Hidayati.

WALHI ingin mengajak seluruh warga negara melawan lupa atas kejahatan lingkungan dan kemanusiaan yang telah dilakukan oleh kekuatan korporasi dalam kurun waktu yang sangat panjang. Pembakaran hutan dan ekosistem rawa gambut yang mengakibatkan kerugian tidak terhingga, bahkan hilangnya hak hidup rakyat dan makhluk hidup lainnya juga penghancuran ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Data WALHI menunjukkan sebagian besar titik api berada di wilayah konsesi perusahaan, setidaknya dalam peristiwa karhutla tahun 2015.

Seluruh elemen bangsa hendaknya menyadari bahwa JR yang dilakukan oleh korporasi ini adalah upaya sistematis melawan perintah Konstitusi dan Undang-Undang dan upaya menghindari hukum dalam bisnis yang mereka lakukan.

Akhirnya, sebagai pelaksana mandat Konstitusi, kami mengingatkan Presiden, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan negara, termasuk Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi untuk meletakkan Konstitusi Negara kita sebagai landasan bagi perlindungan terhadap hak asasi warga negara untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Kami juga mengingatkan Presiden, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan agar tidak ragu untuk terus membawa kasus kejahatan korporasi ke ranah hukum sesuai Konstitusi dan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Rights for People, Rules for Business

#StopCorporateImpunity

Jakarta, 28 Mei 2017

 

Akhiri Gugatan, APHI-GAPKI Cabut Uji Materi UU Lingkungan

June 12, 2017 Sapariah Saturi dan Lusia Arumingtyas, Jakarta Hutan

Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Sumsel dan Bupati OKI saat meninjau langsung lahan gambut yang terbakar milik PT. Tempirai Palm Resources di Desa Pulau Geronggang, Sepucuk, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Foto: Humas Pemkab OKI

 

Sidang lanjutan permohonan uji materi (judicial review) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Kehutanan oleh APHI dan GAPKI di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (12/6/17), semestinya berisi perbaikan permohonan.  Agenda berubah. Pada sidang yang dipimpin Manahan Sitompul dengan anggota Suhartoyo dan I Gede Dewa Palguna itu, kedua organisasi bisnis ini malah mencabut gugatan.

Hadir dalam sidang itu kuasa hukum pemohon Refly Harun dan Muhammad Salman Darwis bersama perwakilan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Pada 29 Mei 2017, MK menggelar sidang agenda pemeriksaan pendahuluan. Adapun pasal-pasal yang digugat merupakan kunci bagi pemerintah menjatuhkan para perusahaan pembakar hutan yakni pengujian Pasal 69 ayat (1) dan (2), Pasal 88, Pasal 99 UU Nomor 32/2009 juncto Pasal 49 UU Nomor 41/1999.

Baca juga: Panas dengan Hukum Kebakaran Huran, Asosiasi Pengusaha Kayu dan Sawit Gugat UU Lingkungan

Refly Harun, Kuasa Hukum APHI dan GAPKI kepada Mongabay, mengatakan, keputusan mencabut gugatan diambil setelah berdiskusi panjang. “Kami juga berpendapat, pasal-pasal yang diajukan dalam uji materi itu perlu diharmonisasikan karena  sangat luas penafsirannya,” katanya lewat pesan singkat.

Refly, yang sehari-hari juga penasehat hukum GAPKI ini mengatakan, pencabutan permohonan karena masih akan mempelajari lebih lanjut terkait klausa dalam pasal-pasal yang diajukan dalam uji materi, yakni Pasal 69, 88, 99 dalam UU 32/ 2009 dan Pasal 49 dalam UU 41/1999.

“GAPKI akan mengajak semua pihak duduk bersama, konsultasi dan dialog intensif, termasuk tenaga ahli, pemerintah dan para pelaku bisnis,” katanya.

Joko Supriyono, Ketua Umum GAPKI mengatakan, GAPKI ajukan gugatan uji materi untuk mencari keadilan terkait pihak yang paling bertanggung jawab dalam kebakaran lahan dan hutan. “Bukan bermaksud mencabut keempat pasal dalam dua UU itu,” katanya.

Baca juga: Asosiasi Usaha Coba Usik UU Lingkungan, Walhi-ICEL Masukkan Gugatan Intervensi

Soal prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), katanya, setelah GAPKI pelajari lebih mendalam bersama para ahli terutama Pasal 88 UU 32/2009, akan mengusulkan baik kepada pemerintah maupun DPR untuk memperbaiki pasal itu hingga lebih berkeadilan.

“Jadi yang paling tepat, kita membuktikan dan memberikan hukuman bagi para pelaku penyebab kebakaran. Termasuk dalam hal ini, jika korporasi terbukti bersalah, secara gentle mereka harus siap bertanggung jawab di hadapan hukum,” katanya.

Sebagai asosiasi, kata Joko, GAPKI tetap berkomitmen melakukan tata kelola perkebunan berkelanjutan. “Terkait kebakaran lahan, kami meminta kepada anggota untuk pencegahan dan antisipasi kebakaran terutama ketika memasuki musim kemarau.”

Dia juga mengklaim, para anggota GAPKI telah menerapkan zero burning policy (pembukaan lahan tanpa bakar). Melalui kebijakan ini, perusahaan berkomitmen sama sekali tak membenarkan pembakaran lahan di perkebunan.

Langkah yang anggota GAPKI terapkan untuk mencegah kebakaran selama ini, katanya, dengan membentuk masyarakat peduli api, patroli siaga tim tanggap darurat peduli api melibatkan partisipasi aktif pemerintah dan masyarakat sipil.

Hingga akhir 2016, para anggota GAPKI telah membentuk sedikitnya 350 Desa Peduli Api. “Alhasil, hingga kini perusahaan berhasil menekan angka kebakaran.”

 

Lahan gambut terbakar sepanjang Juli 2015 di dalam konsesi PT Arara Abadi (APP Grup) di Siak. Foto diambil pada 3 Agustus 2015. Made Ali

 

 

Tak surut

Rasio Rido Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan, pencabutan judicial review terhadap pasal-pasal terkait UU 32/2009 dan UU 41/1999 merupakan hak APHI dan GAPKI sebagai pemohon.

“Kami akan terus berjuang menegakkan hak konstitusi masyarakat melalui penegakan hukum tegas dan konsisten terhadap pelaku kejahatan lingkungan dan kehutanan, khusus kebakaran hutan dan lahan,” kata Roy, sapaan akrabnya, kala dihubungi Mongabay.

Dia bilang, sudah cukup lama masyarakat menderita asap dampak kebakaran hutan dan lahan. “Harus kita hentikan penderitaan masyarakat akibat perbuatan korporasi yang tak bertanggung jawab.”  Perbuatan in, katanya, tak konstitusional dan merupakan kejahatan luar biasa. “Keadilan lingkungan harus kita perjuangkan.”

Sikap APHI dan GAPKI juga mendapat tanggapan organisasi lingkungan yang ajukan gugatan intervensi. Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional Walhi mengatakan, pencabutan uji materi oleh APHI dan GAPKI memang sudah sepatutnya mereka lakukan.

Uji materi terhadap pasal-pasal UU 32/2009 yang mereka ajukan, katanya,  mengada-ada dan melawan kaidah yang berlaku secara universal. “Juga melawan mandat konstitusi untuk jaminan negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,” ujar dia.

Pencabutan ini, ucap Yaya, panggilan akrabnya,  sebaiknya dilanjutkan dengan menghentikan upaya mereka meloloskan RUU Perkelapasawitan yang sedang dibahas di DPR. RUU ini, katanya,  juga mengada-ada, dan memiliki semangat sama dengan pengajuan uji materi APHI-GAPKI, yaitu melanggengkan business as usual dan moral hazard dari korporasi perkebunan skala besar.

Tak jauh beda dikatakan Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). “Ini kabar baik,” katanya. Meskipun begitu, perjuangan melindungi lingkungan di negeri ini masih panjang. Dia sebutkan salah satu, potensi masalah baru dengan upaya perusahaan sawit menguatkan posisi lewat RUU Perkelapasawitan.  “Kita juga akan fokus RUU Sawit ini.”

Sumber : https://www.mongabay.co.id/2017/06/12/akhiri-gugatan-aphi-gapki-cabut-uji-materi-uu-lingkungan/

Penguatan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)

Salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat sektor Kelapa Sawit adalah memperkuat Standar ISPO. Untuk memperkuat standar tersebut, kemudian dilahirkan draf Perpres ISPO tersebut.

Draft Final Prepres ISPO : Final_Draft_PerPres_ISPO_12042017

Link yangterkait : 6 TAHUN INDONESIAN SUSTAINABILITY PALM OIL (ISPO), APA YANG TERJADI ?