Archive for the ‘Referensi’ Category


Jakarta – Asosiasi pengusaha hutan menggugat pasal-pasal dalam Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal yang digunakan merupakan pasal ‘sakti’ yang digunakan pemerintah untuk menggebuk para pembakar hutan.

Penggugat adalah Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Mereka memberikan kuasa hukum kepada Refly Harun.

Salah satu pasal yang digugat adalah Pasal 88 UU No 32/2009 yang berbunyi:

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Menurut Refly, ketentuan di atas bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. “Setiap norma hukum harus berlandaskan pada supremasi dan kepastian hukum yang berkeadilan. Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan agar norma hukum harus mengakomodasi prinsip kepastian hukum yang berkadilan (fair legal certaintly),” ujar Refly Harun sebagaimana dikutip dari website MK, Jumat (26/5/2017).

Gugatan : DOC-20170526-WA0001

Link :

 Siaran Pers WALHI

Siaran Pers
WALHI

Nyalakan Tanda Bahaya, Selamatkan UU 32/2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jakarta-
Korporasi sektor hutan dan perkebunan yang tergabung dalam asosiasi pengusaha baik APHI maupun GAPKI telah mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait beberapa pasal dalam UU 32/2009 yang dianggap oleh perusahan bertentangan dengan Konstitusi, khususnya pasal 88 yang di dalamnya mengandung prinsip strict liability dalam kasus pelanggaran lingkungan hidup.

Gugatan JR yang diajukan oleh kekuatan korporasi ini bukan hanya berbahaya bagi lingkungan hidup, tetapi juga berbahaya karena mengancam keselamatan hidup rakyat, bukan hanya generasi hari ini, tetapi juga generasi yang akan datang. Kita tahu, bahwa UU 32/2009 sesungguhnya berpedoman pada Konstitusi, karena itulah UU 32/2009 ini kami nilai sebagai salah satu UU yang sangat progressif untuk melindungi lingkungan hidup dan keselamatan rakyat.

Meletakkan hal yang paling fundamental, bahwa hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagai hak asasi, sebagai hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati menyatakan “apa yang dilakukan oleh kekuatan modal ini harus dilihat sebagai upaya sistematis korporasi skala besar melawan Konstitusi dan Undang-Undang. Korporasi terus berupaya melemahkan Negara dan supremasi hukum melalui berbagai upaya, termasuk JR yang dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Hutan dan Perkebunan skala besar ini. Selain melalui JR ini, korporasi juga terus melakukan manuver melawan regulasi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, bahkan secara politik, korporasi ini juga mendorong RUU Perkelapasawitan, sambil terus mempengaruhi opini publik dan menggeser problem kebakaran hutan dan lahan gambut kepada masyarakat adat dan lokal, dan mengklaim bahwa perkebunan sawit dan kebun kayu skala besar bukan penyebab deforestasi. Kini korporasi mencoba membangun logika hukum bahwa mereka yang dilanggar hak-haknya dengan membiaskan entitas korporasi skala besar sama dengan warga negara, padahal sesungguhnya mereka lah aktor yang paling bertanggungjawab atas pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa kebakaran hutan dan ekosistem rawa gambut. Praktek investasi yang selama ini dilakukan oleh kekuatan korporasi inilah yang justru banyak melanggar hak-hak dasar warga negara, merampas hak asasi manusia dan bahkan merampas hak lingkungan hidup itu sendiri”, tegas Nur Hidayati.

WALHI ingin mengajak seluruh warga negara melawan lupa atas kejahatan lingkungan dan kemanusiaan yang telah dilakukan oleh kekuatan korporasi dalam kurun waktu yang sangat panjang. Pembakaran hutan dan ekosistem rawa gambut yang mengakibatkan kerugian tidak terhingga, bahkan hilangnya hak hidup rakyat dan makhluk hidup lainnya juga penghancuran ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Data WALHI menunjukkan sebagian besar titik api berada di wilayah konsesi perusahaan, setidaknya dalam peristiwa karhutla tahun 2015.

Seluruh elemen bangsa hendaknya menyadari bahwa JR yang dilakukan oleh korporasi ini adalah upaya sistematis melawan perintah Konstitusi dan Undang-Undang dan upaya menghindari hukum dalam bisnis yang mereka lakukan.

Akhirnya, sebagai pelaksana mandat Konstitusi, kami mengingatkan Presiden, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan negara, termasuk Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi untuk meletakkan Konstitusi Negara kita sebagai landasan bagi perlindungan terhadap hak asasi warga negara untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Kami juga mengingatkan Presiden, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan agar tidak ragu untuk terus membawa kasus kejahatan korporasi ke ranah hukum sesuai Konstitusi dan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Rights for People, Rules for Business

#StopCorporateImpunity

Jakarta, 28 Mei 2017

 

Akhiri Gugatan, APHI-GAPKI Cabut Uji Materi UU Lingkungan

Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Sumsel dan Bupati OKI saat meninjau langsung lahan gambut yang terbakar milik PT. Tempirai Palm Resources di Desa Pulau Geronggang, Sepucuk, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Foto: Humas Pemkab OKI

 

Sidang lanjutan permohonan uji materi (judicial review) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Kehutanan oleh APHI dan GAPKI di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (12/6/17), semestinya berisi perbaikan permohonan.  Agenda berubah. Pada sidang yang dipimpin Manahan Sitompul dengan anggota Suhartoyo dan I Gede Dewa Palguna itu, kedua organisasi bisnis ini malah mencabut gugatan.

Hadir dalam sidang itu kuasa hukum pemohon Refly Harun dan Muhammad Salman Darwis bersama perwakilan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Pada 29 Mei 2017, MK menggelar sidang agenda pemeriksaan pendahuluan. Adapun pasal-pasal yang digugat merupakan kunci bagi pemerintah menjatuhkan para perusahaan pembakar hutan yakni pengujian Pasal 69 ayat (1) dan (2), Pasal 88, Pasal 99 UU Nomor 32/2009 juncto Pasal 49 UU Nomor 41/1999.

Baca juga: Panas dengan Hukum Kebakaran Huran, Asosiasi Pengusaha Kayu dan Sawit Gugat UU Lingkungan

Refly Harun, Kuasa Hukum APHI dan GAPKI kepada Mongabay, mengatakan, keputusan mencabut gugatan diambil setelah berdiskusi panjang. “Kami juga berpendapat, pasal-pasal yang diajukan dalam uji materi itu perlu diharmonisasikan karena  sangat luas penafsirannya,” katanya lewat pesan singkat.

Refly, yang sehari-hari juga penasehat hukum GAPKI ini mengatakan, pencabutan permohonan karena masih akan mempelajari lebih lanjut terkait klausa dalam pasal-pasal yang diajukan dalam uji materi, yakni Pasal 69, 88, 99 dalam UU 32/ 2009 dan Pasal 49 dalam UU 41/1999.

“GAPKI akan mengajak semua pihak duduk bersama, konsultasi dan dialog intensif, termasuk tenaga ahli, pemerintah dan para pelaku bisnis,” katanya.

Joko Supriyono, Ketua Umum GAPKI mengatakan, GAPKI ajukan gugatan uji materi untuk mencari keadilan terkait pihak yang paling bertanggung jawab dalam kebakaran lahan dan hutan. “Bukan bermaksud mencabut keempat pasal dalam dua UU itu,” katanya.

Baca juga: Asosiasi Usaha Coba Usik UU Lingkungan, Walhi-ICEL Masukkan Gugatan Intervensi

Soal prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), katanya, setelah GAPKI pelajari lebih mendalam bersama para ahli terutama Pasal 88 UU 32/2009, akan mengusulkan baik kepada pemerintah maupun DPR untuk memperbaiki pasal itu hingga lebih berkeadilan.

“Jadi yang paling tepat, kita membuktikan dan memberikan hukuman bagi para pelaku penyebab kebakaran. Termasuk dalam hal ini, jika korporasi terbukti bersalah, secara gentle mereka harus siap bertanggung jawab di hadapan hukum,” katanya.

Sebagai asosiasi, kata Joko, GAPKI tetap berkomitmen melakukan tata kelola perkebunan berkelanjutan. “Terkait kebakaran lahan, kami meminta kepada anggota untuk pencegahan dan antisipasi kebakaran terutama ketika memasuki musim kemarau.”

Dia juga mengklaim, para anggota GAPKI telah menerapkan zero burning policy (pembukaan lahan tanpa bakar). Melalui kebijakan ini, perusahaan berkomitmen sama sekali tak membenarkan pembakaran lahan di perkebunan.

Langkah yang anggota GAPKI terapkan untuk mencegah kebakaran selama ini, katanya, dengan membentuk masyarakat peduli api, patroli siaga tim tanggap darurat peduli api melibatkan partisipasi aktif pemerintah dan masyarakat sipil.

Hingga akhir 2016, para anggota GAPKI telah membentuk sedikitnya 350 Desa Peduli Api. “Alhasil, hingga kini perusahaan berhasil menekan angka kebakaran.”

 

Lahan gambut terbakar sepanjang Juli 2015 di dalam konsesi PT Arara Abadi (APP Grup) di Siak. Foto diambil pada 3 Agustus 2015. Made Ali

 

 

Tak surut

Rasio Rido Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan, pencabutan judicial review terhadap pasal-pasal terkait UU 32/2009 dan UU 41/1999 merupakan hak APHI dan GAPKI sebagai pemohon.

“Kami akan terus berjuang menegakkan hak konstitusi masyarakat melalui penegakan hukum tegas dan konsisten terhadap pelaku kejahatan lingkungan dan kehutanan, khusus kebakaran hutan dan lahan,” kata Roy, sapaan akrabnya, kala dihubungi Mongabay.

Dia bilang, sudah cukup lama masyarakat menderita asap dampak kebakaran hutan dan lahan. “Harus kita hentikan penderitaan masyarakat akibat perbuatan korporasi yang tak bertanggung jawab.”  Perbuatan in, katanya, tak konstitusional dan merupakan kejahatan luar biasa. “Keadilan lingkungan harus kita perjuangkan.”

Sikap APHI dan GAPKI juga mendapat tanggapan organisasi lingkungan yang ajukan gugatan intervensi. Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional Walhi mengatakan, pencabutan uji materi oleh APHI dan GAPKI memang sudah sepatutnya mereka lakukan.

Uji materi terhadap pasal-pasal UU 32/2009 yang mereka ajukan, katanya,  mengada-ada dan melawan kaidah yang berlaku secara universal. “Juga melawan mandat konstitusi untuk jaminan negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,” ujar dia.

Pencabutan ini, ucap Yaya, panggilan akrabnya,  sebaiknya dilanjutkan dengan menghentikan upaya mereka meloloskan RUU Perkelapasawitan yang sedang dibahas di DPR. RUU ini, katanya,  juga mengada-ada, dan memiliki semangat sama dengan pengajuan uji materi APHI-GAPKI, yaitu melanggengkan business as usual dan moral hazard dari korporasi perkebunan skala besar.

Tak jauh beda dikatakan Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). “Ini kabar baik,” katanya. Meskipun begitu, perjuangan melindungi lingkungan di negeri ini masih panjang. Dia sebutkan salah satu, potensi masalah baru dengan upaya perusahaan sawit menguatkan posisi lewat RUU Perkelapasawitan.  “Kita juga akan fokus RUU Sawit ini.”

Sumber : https://www.mongabay.co.id/2017/06/12/akhiri-gugatan-aphi-gapki-cabut-uji-materi-uu-lingkungan/

Advertisements

Salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat sektor Kelapa Sawit adalah memperkuat Standar ISPO. Untuk memperkuat standar tersebut, kemudian dilahirkan draf Perpres ISPO tersebut.

Draft Final Prepres ISPO : Final_Draft_PerPres_ISPO_12042017

Link yangterkait : 6 TAHUN INDONESIAN SUSTAINABILITY PALM OIL (ISPO), APA YANG TERJADI ?


Draft RUU KKHE per Selasa, 21 Maret 2017

” Konservasi adalah tindakan pelindungan, pemanfaatan, dan pemulihan yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan menjamin kelestarian dan kesinambungan persediaannya, serta tetap memelihara dan meningkatkan kualitas dan nilainya dalam rangka memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi masa mendatang.”

“Masyarakat Hukum Adat adalah Sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, tatanan hukum adat di wilayah adatnya, yang memiliki SDG dan pengetahuan tradisional terkait SDG.”

Pasal 60

  • Pelindungan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan dengan:
  1. pengukuhan Kawasan Konservasi dan penetapan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi; dan/atau
  2. pelindungan Kawasan Konservasi dan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi sesuai kategori dan statusnya.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuhan Kawasan Konservasi dan penetapan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi serta tata kelola Kawasan Konservasi dan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3

Penetapan Ekosistem Penting di Luar Kawasan Konservasi

Pasal 71

  • Penetapan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk mengisi kesenjangan keterwakilan ekologis di dalam Kawasan Konservasi.
  • Ekosistem penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ekologis atau secara fisik berhubungan dengan Kawasan Konservasi.

Pasal 72

  • Ekosistem penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dapat berada dalam kawasan hutan Negara, tanah Negara yang dibebani hak, atau tanah milik, atau wilayah kelola masyarakat hukum adat.
  • Untuk mendukung berfungsi dan terwujudnya koridor, daerah penyangga, penghubung antarhabitat, dan areal dengan nilai konservasi tinggi, pemangku dan pemegang izin atas tanah Negara, atau pemangku wilayah kelola masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
  1. melepaskan   seluruh   atau   sebagian   hak   atas   tanah atau menyetujui pemanfaatan sebagian atau seluruh ruang wilayah perairan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat kepada Pemerintah Pusat untuk ditetapkan sebagai Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi; atau
  2. melakukan Konservasi pada tanah haknya atau sebagian atau seluruh ruang wilayah perairan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat yang ditetapkan sebagai Ekosistem penting sesuai kaidah Konservasi.

Pasal 73

Pemerintah Pusat memberikan:

  1. kompensasi kepada pemangku dan pemegang izin atas tanah Negara atau pemangku wilayah kelola masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a; atau
  2. insentif kepada pemangku dan pemegang izin atas tanah Negara atau pemangku wilayah kelola masyarakat hukum adat yang melakukan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi dan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 75

Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dapat berupa:

  1. daerah penyangga Kawasan Konservasi;
  2. koridor ekologis atau Ekosistem penghubung;
  3. areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT); dan/atau
  4. Areal Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM).

Pasal 76

  • Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah memberikan pengakuan terhadap sistem pelindungan Ekosistem penting di wilayah adat yang dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat.
  • Hutan adat dan/atau areal lain yang telah ditunjuk/ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai Areal Konservasi Kelola Masyarakat dan berada di wilayah hutan Negara, tidak dapat diubah menjadi penggunaan lain dan dilindungi dari rencana perubahan ruang yang tidak sesuai dengan tujuan penetapannya.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan Ekosistem penting di wilayah adat dan Areal Konservasi Kelola Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Link : RUU KKHE Selasa 21 Maret 2017


Pada bulan April 2017, debat mengenai Sawit Indonesia memuncak di Parlemen Uni Eropa. Sebuah laporan yang akan dibahas di Parlemen Uni Eropa menyebutkan bahwa Sawit Indonesia tidak sustainable dan penyebab deforestasi. Pemerintah Indonesia kemudian bereaksi keras. Namun cerita ini seperti rangkaian panjang. Pada halaman ini adalah beberapa referensi mengenai itu.

0. European Parliament, 17.3.2017, REPORT on palm oil and deforestation of rainforests (2016/2222(INI))

Link : getDoc.do

Link :

Ketika Parlemen Eropa Keluarkan Resolusi soal Sawit

Resolusi sawit Parlemen Eropa menyebutkan, sawit sebagai penyebab deforestasi sampai pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat/lokal. Foto: Lusia Arumingtyas

Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi soal sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit karena dinilai masih menciptakan banyak masalah dari deforestasi, korupsi, pekerja anak,  sampai pelanggaran HAM. Dalam resolusi yang secara khusus menyebut Indonesia itu, menghasilkan voting 640 anggota parlemen setuju, 18 menolak dan 28 abstain. Laporan sawit bersifat non-binding ini akan diserahkan kepada Komisi dan Presiden Eropa.

Kateřina Konečná, perancang resolusi mengatakan, dalam mengatasi dampak produksi minyak sawit, seperti penggundulan hutan, degradasi habitat, terutama di Asia Tenggara, Uni Eropa, katanya, harus memperkenalkan skema sertifikasi tunggal untuk sawit memasuki pasar Uni Eropa juga menghentikan bertahap penggunaan minyak nabati yang mendorong deforestasi sampai 2020.

“Kami ingin debat terbuka dengan semua pemain hingga kita dapat membuat produksi minyak sawit berkelanjutan, tanpa menebang hutan dan sesuai kondisi hak asasi manusia yang bermartabat,” katanya Selasa lalu dalam siaran pers mereka.

Dikatakan, resolusi sawit ini kali pertama dibuat parlemen dengan tetap menyerahkan keputusan tindakan pada Komisi Eropa. “Tapi kita tak bisa mengabaikan masalah deforestasi, yang mengancam Perjanjian Perubahan Iklim pada COP21 dan pembangunan berkelanjutan PBB,” katanya.

Baca juga: Restorasi Bukit Betabuh, Merangkul Perambah, Upaya Selamatkan Sumber Air Dua Provinsi

Parlemen Eropa mencatat, 46% dari minyak sawit impor oleh Uni Eropa untuk memproduksi biofuel, membutuhkan penggunaan sekitar satu juta hektar tanah tropis.

Selain pendorong deforestasi, Parlemen Eropa menyatakan, sebagian besar produksi global minyak sawit melanggar hak asasi manusia dan standar sosial memadai. Ia sering menggunakan pekerja anak, dan ada banyak konflik lahan antara masyarakat lokal dan adat dan pemegang konsesi.

Untuk itu, mereka memanggil Komisi untuk mengambil langkah-langkah penghentian bertahap dalam penggunaan minyak nabati pendorong deforestasi, termasuk kelapa sawit, sebagai komponen biofuel pada 2020.

Parlemen Eropa mencatat, memang sudah ada berbagai skema sertifikasi sukarela mempromosikan budidaya minyak sawit berkelanjutan. Dalam dokumen resolusi itu beberapa kali menyebut sertifikasi seperti RSPO, dan ISPO.

Sayangnya, standar-standar itu masih mendapatkan banyak kritikan hingga membingungkan konsumen.  Mereka pun mengusulkan ada skema sertifikasi tunggal dalam menjamin hanya minyak sawit lestari yang masuk pasar Uni Eropa.

Baca juga: Perusahaan Akui Kelola Lahan Warga, Bantah Terlibat Penyanderaan. Siti:  Kami akan Tindak Tegas

Mereka juga mendesak Uni Eropa memperkenalkan kriteria keberlanjutan untuk minyak sawit dan produk mengandung minyak sawit dalam memasuki pasar Uni Eropa.

“Komisi harus meningkatkan ketertelusuran minyak sawit impor ke Uni Eropa dan harus mempertimbangkan menerapkan berbeda skema bea cukai yang mencerminkan biaya nyata lebih akurat sampai sertifikasi tunggal berlaku,” ucap Konečná.

Indonesiapun bereaksi dengan resolusi ini. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, tampak emosional menanggapi Report  on Palm Oil and Deforestation of Rainforests  oleh  Parlemen Eropa di Starssbourg ini.

Di sela-sela kunjungan ke Helsinki, Siti mengatakan, bagi Indonesia isu sawit seperti ini hal sensitive. Industri sawit di Indonesia,  merupakan industri besar menyangkut hajat hidup petani. Areal tanam sawit, katanya,  seluas 11,6 juta hektar,  dengan 41% petani kecil dan tenaga kerja  dari usaha hulu hingga hilir tak kurang 16  juta orang.

Catatan-catatan negatif dalam mosi itu, kata Siti, merupakan penghinaan kepada Indonesia  dan tak dapat diterima.  “Tuduhan sawit  adalah korupsi, sawit adalah eksploitasi pekerja anak, sawit adalah pelanggaran hak azasi manusia dan sawit menghilangkan hak masyarakat adat, semua itu tuduhan yang keji dan tak relevan sekarang,”katanya dalam rilis kepada media.

Dia bilang, Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sedang menmelaksanakan praktik-praktik berkelanjutan dalam pengelolaan sawit, dan industri-industri berbasis lahan lain.

“Pembangunan berkelanjutan jadi konsen pemerintah kini. Sama seperti orientasi Parlemen Eropa dan negara-negara lain di dunia. Indonesia termasuk di depan dalam implementasi Perjanjian Paris,” katanya.

Mosi Parlemen Eropa ini, katanya, menyinggung kedaulatan Indonesia, karena menuduh dan mengajak pihak-pihak untuk “boikot “ investasi sawit dan  pindah  ke bunga matahari dan rapeseed.

“Saya kira ini langkah tak pas. Jika dunia berharap Indonesia sebagai bagian penting dalam lingkungan global dan paru-paru dunia, dunia harus percaya, Indonesia dapat menyelesaikan persoalan dalam negerinya.”

Berbagai persoalan, katanya, sedang diselesaikan dan sudah memberikan hasil. “Kontribusi Indonesia kepada dunia dalam hal lingkungan harus diakui. Upaya-upaya mengatasi kebakaran hutan, menata forest governance, upaya-upaya tata kelola gambut, menjaga keragaman hayati, menjaga habitat orang hutan, harimau, gajah merupakan kontribusi Indonesia terhadap lingkungan global.”

Baca Juga: PT SPS II, Perusahaan Sawit Ketiga yang Divonis Bersalah Bakar Rawa Tripa

Siti akui, tak mudah menyelesaikan berbagai permasalahan dengan wilayah seluas Indonesia. Apabila melihat Indonesia dan Eropa dari udara dengan jarak ketinggian sama, katanya, rentang wilayah Indonesia itu, kira-kira sama dengan dari Spanyol sampai Rusia, di sekitar negara Azzerbaijan. “Indonesia sangat luas. Jadi upaya dan hasil kerja harus diakui juga dong oleh dunia.”

Kementerian dalam negeri juga mengeluarkan tanggapan resmi atas mosi ini. Ada delapan poin, antara lain resolusi itu mencerminkan tindakan diskriminatif terhadap minyak sawit yang berlawanan dengan posisi Uni Eropa sebagai champion of open, rules based free, and fair trade.

Resolusi Parlemen Eropa juga menggunakan data dan informasi tak akurat dan akuntabel terkait perkembangan minyak sawit dan manajemen kehutanan di negara–negara produsen termasuk Indonesia. Resolusi juga melalaikan pendekatan multistakeholders.

Kemenlu nyatakan, minyak sawit bukanlah penyebab utama deforestasi. Berdasarkan kajian Komisi Eropa pada 2013, total 239 juta hektar deforestasi global dalam 20 tahun, 58 juta hektar sektor peternakan, 13 juta hektar kedelai, 8 juta hektar jagung, dan 6 juta hektar minyak sawit.

“Dengan kata lain, total minyak sawit dunia hanya berkontribusi kurang lebih 2,5% terhadap deforestasi global.” (lihat tabel).

Menurut Teguh Surya, Direktur Yayasan Madani, sampai terbit Report  on Palm Oil and Deforestation of Rainforests  ini muara dari kegagalan pemerintah dalam meyakinkan pasar terkait komitmen dan progres pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan mendasar tata kelola kebun sawit.

“Seperti perlindungan hutan dan gambut dengan nol deforestasi, isu korupsi antara lain temuan KPK, pekerja anak, pelanggaran HAM, penghilangan hak masyarakat adat dan lain-lain,” katanya.

Saat ini, pemerintah memang banyak menyatakan, konsen dengan pembangunan berkelanjutan, tetapi banyak kebijakan masih kontradiktif dengan upaya perlindungan lingkungan dan pengakuan hak masyarakat adat.

Dalam menyikapi laporan Parlemen Eropa ini, katanya, pemerintah tak perlu konfrontatif karena bisa diselesaikan dengan cara-cara diplomasi kepada berbagai pihak khusus dalam negeri, tak terkecuali kepada organisasi masyarakat sipil.

Pemerintah, ucap Teguh, tak bisa berjalan sendiri tetapi perlu mengkonsolidasikan dengan para pihak dan dukungan bagi minyak sawit berkelanjutan sejati.

“Kita tahu ada persoalan infrastruktur dan kapasitas kelembagaan, dan sistem birokrasi masih buruk.”

 

Kebun sawit di Riau, yang terbakar dan dibuka di lahan gambut dalam. Kala tim Penegakan Hukum KLHK datang mau menyegel malah kena sandera. Kebun sawit ini ditanam dengan sistem ‘bapak angkat’ oleh perusahaan besar. Foto: KLHK

 

 

***

Sejak Maret, di Indonesia dilakukan diskusi-diskusi maupun rilis penelitian yang berisikan sawit bukan penyebab deforestasi. Seperti diskusi akhir Maret di Jakarta, ada Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Yanto Santosa bicara soal riset dia pada 2016 di delapan perusahaan sawit besar) dan 16 kebun swadaya di Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan dan Siak, Riau.

Mengambil lokasi penelitian di Riau, tetapi Yanto, tak memperhitungkan dalam penelitian soal kawasan-kawasan lindung dan konservasi seperti Taman Nasional Tesso Nilo maupun Taman Nasional Bukit Betabuh, banyak terjarah sawit.

Dalam penelitian itu, Yanto mengumpulkan kronologi perolehan perizinan, status lahan kebun berdasarkan TGHK 1986, rencana tata ruang Riau 1994 dan 2014, dan kawasan hutan 2014.

Dia mengumpulkan data riwayat penggunaan lahan, kegiatan penggunaan lahan sejak masa penyiapan sampai penanaman dan wawancara dengan berbagai pihak.

Yanto bilang, dia mengkofirmsi 91,76% areal penelitian pada perkebunan sawit swadaya (47,5 hektar) status lahan bukan hutan saat wilyah jadi kebun sawit. Sisanya (8.24%),  masih kawasan hutan saat pemilik kebun membeli dan pakai lahan untuk kebun sawit.

“Untuk kebun rakyat, dulu membuka karena tak ada izin, 100% tata ruang Riau sudah alokasi penggunaan lain, bukan kawasan hutan,” katanya.

Hasil wawancara dengan masyarakat tak jauh beda.  Sebelumnya,  ada hutan sekunder, perkebunan karet, semak belukar dan tanah terbuka. Untuk sawit rakyat 100% di areal terbuka. “Hasil citra landsat juga mengkonfirmasi. Kesimpulan status lahan sudah bukan kawasan hutan saat izin ini diterbitkan.”

Pada perkebunan skala besar, riwayat penggunaan lahan tiga tahun sebelum izin usaha sebagian besar sebagai hutan. Sedang,  dua dan satu tahun sebelum izin usaha sebagai perkebunan. Lain dengan kebun sawit swadaya sebagian besar lahan tak digunakan pada tig, dua, maupun satu tahun sebelum izin usaha.

“Ini sesuai hasil tutupan lahan perusahaan besar yang dahulu didominasi perkebunan karet dan hutan sekunder. Untuk swadaya, sebagian besar dahulu tanah terbuka.”

Dari seluruh perkebunan besar amatan (46.372,38 hektar), 68,02% lahan dari hutan produksi konversi dan APL, 30,01% dari hutan produksi terbatas, dan 1,97% hutan produksi.

“Sawit sebenarnya penyelamat ancaman deforestasi dalam konteks yang tak produktif jadi produktif.”

Jadi, katanya, voting anggota parlemen Eropa menyatakan sawit penyebab deforestasi itu keliru.

Yanto juga bilang, ada perbedaan mendasar dalam mendefinisikan deforestasi. Menurut FAO, disebut deforestasi itu konversi hutan jadi lahan lain atau secara jangka panjang pengurangan tutupan tajuk pohon di bawah batas 10%.

Kala merujuk definisi deforestasi menurut UU Kehutanan, disebut deforestasi ialah perubahan permanen areal berhutan jadi tak berhutan oleh kegiatan manusia.

Supiandi Sabiham, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB mengatakan, sawit merupakan komoditas strategis dan terus berkembang di Indonesia. Kebutuhan dunia sangat tinggi terhadap minyak sawit.

“Muncul isu apakah sawit penyebab deforestasi dan degradasi? Pemicu deforestasi terjadi jauh sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman Belanda. Dilanjutkan dengan program transmigrasi,” katanya.

Deforestasi, katanya,  terjadi pada 1905-1940, masa kolonial Belanda, lanjut program transmigrasi 1969. Sepanjang 1969-2000, sebanyak 3,09 juta keluarga ditempatkan, 8,94 juta hektar dibuka.

Lalu HPH dengan systematic logging mulai awal 1970-an dengan kecepatan deforestasi 0,6 juta hektar per tahun. Selama 1985-1997 deforestasi terjadi di Sumatera 6,7 juta hektar, dan Kalimantan 8,5 juta hektar.

Supiandi pakai istilah perkebunan swasta diundang untuk menyelamatkan hutan-hutan terdegradasi pad 1980-n. Lalu muncul sawit sesudah kerusakan hutan terjadi.

Petrus Gunarso, Dewan Pakar Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia (Persaki), pernah jadi Direktur Keberlanjutan APRIL punya pandangan sama. Dia bilang, Indonesia dan Malaysia pemasok 85% minyak sawit dunia hingga terus ditodong bertanggungajwab dengan isu deforestasi, perubahan iklim, hak assi manusia dan lain-lain.

Penelitian dia, lahan perkebunan sawit Indonesia paling banyak dari konversi bekas perkebunan karet. Konversi itu karena harga jual getah terus merosot, harga tandan sawit naik. Ada juga dari hutan terdegradasi dan APL jadi bukan deforestasi.

Keterangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pun bilang, tak ada sawit di kawasan hutan. Padahal, hasil kerja KLHK sendiri pada beberapa bagian, seperti Direktorat Penegakan Hukum maupun Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, banyak menemukan sawit berada kawasan hutan bahkan, hutan lindung dan konservasi.

Chairil Anwar Siregar dari Litbang KLHK bilang sawit bukan penyebab deforestasi.

“Tak ada sawit dari hutan. Tarohlah kalau ada, paling banyak 4% dari luas hutan Indonesia. Mengapa masih disebut menyebabkan deforestasi? Itukan lucu, terlalu dibesar-besarkan. Mengada-ada,” katanya.

 

Segel KLHK di Kalteng, kala kebun sawit dibikin di hutan gambut habis terbakar. Foto: Sapariah Saturi

 

Pandangan para ilmuan itupun terpatahkan oleh ilmuan lain. “Masyarakat harus mencermati (penelitian) dengan baik, membaca laporan hasil penelitian itu lengkap. Apa yang disampaikan Yanto Santosa, hanya didasarkan pada beberapa lokasi. Itupun areal dalam bahan penelitian APL (alokasi penggunaan lain-red). Ya tentu saja kesimpulan demikian,” kata Togu Manurung, sama-sama dari Fakultas Kehutanan IPB.

Dia mengatakan, perkebunan sawit bukan penyebab deforestasi itu bermain-main dengan definisi hutan berdasarkan FAO. Pernyataan itu, katanya, sangat kontroversial.

Dia bilang, harus melihat fakta, ada pembukaan kebun sawit di kawasan hutan lindung bahkan hutan konservasi seperti Taman Nasional Tesso Nilo dan Giam Siak Kecil.

“Kita lihat di Taman Nasional Tesso Nilo, misal, 50% tutupan hutan habis oleh sawit. Belum lagi di Giam Siak Kecil. Itu tak terbantahkan, sudah jadi pengetahuan umum. Bagaimana suatu kawasan hutan bahkan hutan konservasi diokupasi ilegal dan dibangun perkebunan sawit,” katanya.

Terlepas dari soal apakah di kawasan hutan atau luar kawasan hutan, katanya, bisa jadi lebih 90% pembangunan sawit di Indonesia dari lahan yang tadinya ada tutupan hutan.

“Mengapa hanya penelitian di lokasi itu, padahal di Riau bisa dilihat juga ada perkebunan sawit dengan cara tebang habis pohon hingga menyebabkan deforestasi,” katanya.

“Jadi jelas tadinya ada tutupan hutan, lalu pada proses pembangunan melalui land clearing tebang habis, lalu ditanam sawit.”

Togu menyebut, di Riau, dia menemukan areal konsesi HPH kini jadi perkebunan sawit, dan berada di kawasan hutan. Fakta ini, katanya, jelas tak terbantahkan kalau perkebunan sawit salah satu penyebab deforestasi.

Masa lalu, katanya, operasi penebangan kayu jelas menyebabkan deforestasi. Tetapi, membangun perkebunan sawit dan hutan tanaman industri dengan cara menghancurkan hutan alam tropika basah dan tebang habis merupakan hal buruk.

“Dari ekosistem hutan tropika basah dengan keragaman hayati tinggi, termasuk jenis-jenis pohon, jika dirusak habis, akan mengakibatkan jasa lingkungan semula bernilai tinggi dan mahal, rusak. Jelas sekali merugikan lingkungan hidup dan berdampak buruk.”

Menurut dia, patut menjadi sorotan sebagai masalah lingkungan kala membuka sawit dengan membuka hutan . “Pertanyaan bersarnya, mengapa pembangunan perkebunan sawit tak dilakukan di lahan terbuka dan tak ada tutupan hutan?  Misal eks HPH terdegradasi berat. Atau kawasan kritis seperti semak belukar.”

Yang terjadi saat ini, perkebunan sawit banyak di areal hutan dengan tutupan padat dan ada kepentingan bisnis disana.

“Kawasan dicari yang ada hutan. Dengan begitu, mereka akan tebang habis pohon. Para pengusana sawit akan menerima rezeki nomplok. Sebelum sawit beroperasi, mereka bisa panen IPK kayu. Jadi sebelum investasi, mereka sudah untung duluan,” katanya.

Sisi lain, juga banyak pejabat daerah ikut bermain. Di Kalimantan Tengah, misal, sebelum ada aturan yang menarik kewenangan pengelolaan hutan ke provinsi, banyak bupati mendorong pelepasan kawasan hutan.

Belakangan, mereka meminta pemutihan investasi keterlanjuran hingga pengesahan rencana tata ruang tersendat.

Data Forest Watch Indonesia (FWI) menyebut, rentang 2009-2013, Indonesia kehilangan hutan alam 515.900 hektar akibat pembangunan perkebunan sawit. Sebanyak 63% atau 327.500 hektar terjadi di Kalimantan. Rinciannya, Kalbar 147.600 hektar, Kalteng 114.600 hektar, Kaltim 34.200 hektar dan Riau 32.400 hektar.

Lahan-lahan yang digunakan perkebunan sawit ini sebagian besar dari lahan baik APL maupun hutan produksi dapat dikonversi (HPK). Setidaknya dalam 2009-2013, APL dan HPK menyumbang deforestasi 1,1 juta hektar dan 781.000 hektar.

Guru Besar Manajemen Hutan IPB Herry Purnomo juga tak sepakat bahwa perkebunan sawit bukan penyebab deforestasi. Menurut dia, generalisasi seperti itu tak benar dan merugikan industri sawit itu sendiri.

“Banyak perkebunan sawit dikembangkan secara benar dan di lahan yang memang diperuntukkan untuk perkebunan.  Namun banyak juga tidak benar dengan konversi hutan dan lahan secara ilegalyang bertentangan dengan keinginan mengembangkan industri sawit berkelanjutan.  Menutup mata sawit yang tak beres akan membuat sawit yang baik akan tercemar,” katanya.

Menurut dia, semua pihak harus mendorong pengembangan sawit dengan benar. Saat sama,  pengembangan sawit tak benar dan merusak lingkungan harus dikurangi tahap demi tahap.  Keunggulan berkelanjutan, adalah jalan yang harus ditempuh sawit Indonesia. “Itu tugas bersama kita. Saya yakin kita bisa,” katanya.

Dia mengatakan, pengembangan sawit di Indonesia mempunyai dua sisi. Pertama, berhasil menumbuhkan ekonomi Indonesia.  Luas sawit Indonesia 11, 6 juta hektar, dengan 715 perkebunan dan 106 kilang sawit. Ekspor Indonesia setiap tahun Rp280 triliun.

“Itu nilai sangat besar, signifikan dalam ekonomi Indonesia dan menyerap jutaan tenaga kerja.  Kita berkeinginan agar sawit berkelanjutan di Indonesia dan menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia.”

Kedua, kontestasi antar-berbagai penggunaan lahan, hutan dan perkebunan seperti sawit sangat tinggi.  Pernyataan resmi pemerintah mengatakan, 2,5 juta hektar sawit di Indonesia terletak pada kawasan hutan.

“Kalau dikatakan hutan primer yang dikonversi hanya 1%, kalaupun itu benar bagaimana dengan hutan sekunder?  Apakah hutan sekunder tidak penting?”

Deforestasi, katanya, merupakan perubahan hutan jadi bukan hutan seperti kebun sawit. Untuk itu, mesti punya perspektif lebih komprehensif tentang tranformasi bentang alam. “Kita mesti sepakat mana yang bisa dikembangkan menjadi sawit dan mana harus tetap jadi hutan.  Hutan dan sawit harus dikembangkan bersama-sama, karena keduanya sangat penting bagi keberlanjutan ekonomi, ekologi dan social.”

Peneliti CIFOR, David Gaveau tahun 2015 dalam publikasi di Nature.com menyatakan, laju konversi hutan (hutan primer dan sekunder) di Kalimantan tetap tinggi walaupun berkurang.

Pada 1990-an, 80% hutan yang dikonversi menjadi sawit dan HTI. Sedangkan pada 2015 berkurang menjadi 50%. Malaysia mempunyai profil lebih buruk dengan lebih tinggi prosentasi konversi hutan untuk pengembangan sawit.

David Gaveau dan peneliti lain dari CIFOR juga membuat Atlas untuk Borneo (Indonesia dan Malaysia) yang menganalisis deforestrasi dan penanaman di berbagai perusahaan baik untuk sawit maupun HTI secara online.

Dalam atlas itu terlihat, di Kalimantan, antara tahun 1973-2015 ada 4,3 juta hutan dikonversi jadi sawit dan HTI.

Herry juga mengutip penelitian lain oleh WB Aryono, mahasiswa pasca sarjana IPB. Dia memetakan perubahan tutupan lahan di Riau selama 25 tahun terakhir. Terlihat hutan berkurang dan sawit bertambah. Contoh, Riau, pada 1990, tutupan hutan sekitar 60%,  pada 2016 jadi 25%.  Tutupan lahan empat DAS di Riau tahun 1990 dengan 60% berhutan, tahun 2015 tinggal 25%.

Pada saat sama di Riau, sawit pada 1990 hanya 0,5 juta hektar berkembang jadi 2,4 juta hektar pada 2016.   Sedangkan ilegal, terletak di kawasan hutan, jumlah ebih dari satu juta hektar.

“Saya berkeliling Taman Nasional Tesso Nilo, Hutan Lindung Bukit Batabuh, beberapa bekas HPH yang harusnya hutan namun sekarang sekitar 40% jadi sawit.  Tim KLHK, KPK, kawan-kawan pemerintah daerah dan DPRD tahu ini dan berusaha memerbaiki keadaan.  Banyak keterlanjuran-keterlanjuran terjadi puluhan tahun yang harus kita selesaikan,” kata Herry.

Peneliti CIFOR lain, Jelsma dan Idsert melakukan penelitian pada 2016, di Rokan Hulu, Riau, menemukan pekebun kecil dengan lahan kecil lebih banyak terletak di bukan hutan.  Sedangkan pekebun kecil dengan areal lebih besar banyak di kawasan hutan.

 

Dokumen Resolusi Sawit

 

Respon Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI atas Resolusi Parlemen Eropa soal Minyak Sawit:1. Resolusi Parlemen Eropa tentang Palm Oil and Deforestation of Rainforests yang disahkan melalui pemungutan suara pada sesi pleno di Strasbourg pada tanggal 4 April 2017 mencerminkan tindakan diskriminatif terhadap minyak kelapa sawit. Tindakan diskriminatif ini berlawanan dengan posisi Uni Eropa sebagai champion of open, rules based free, and fair trade.

2. Resolusi Parlemen Eropa juga menggunakan data dan informasi yang tidak akurat dan akuntabel terkait perkembangan minyak kelapa sawit dan manajemen kehutanan di negara–negara produsen minyak sawit termasuk Indonesia. Resolusi juga melalaikan pendekatan multistakeholders.

3. Minyak sawit bukanlah penyebab utama deforestasi. Berdasarkan kajian Komisi Eropa tahun 2013, dari total 239 juta ha lahan yang mengalami deforestasi secara global dalam kurun waktu 20 tahun, 58 juta ha terdeforestasi akibat sektor peternakan (livestock grazing), 13 juta ha dari kedelai, 8 juta ha dari jagung, dan 6 juta ha dari minyak sawit. Dengan kata lain, total minyak sawit dunia hanya berkontribusi kurang lebih sebesar 2,5% terhadap deforestasi global.

4. Minyak sawit menjadi bagian dari solusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan berkontribusi positif pada peningkatan permintaan global biofuel sebagai pengganti bahan bakar fosil. Minyak sawit, sampai saat ini, merupakan minyak nabati paling produktif dalam hal perbandingan luas lahan dan hasil produksi sebesar 4,27 ton/ha/tahun, sementara produksi rapeseed sebesar 0,60 ton/ha/tahun, bunga matahari sebesar 0,52 ton/ha/tahun, dan kedelai 0,45/ton/ha/tahun.

5. Skema sertifikasi tunggal yang diusulkan dalam Resolusi Parlemen Eropa berpotensi meningkatkan unnecessary barriers to trade dan kontraproduktif terhadap upaya peningkatan kualitas keberlanjutan minyak sawit. Indonesia memiliki Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang bersifat mandatoris dengan fokus pada perlindungan dan pengeloaan lingkungan.

6. Rekomendasi pengurangan secara bertahap (phasing out) penggunaan minyak sawit dalam resolusi dinilai bersifat proteksionis. Sangat aneh bahwa Resolusi merekomendasikan promosi minyak rapeseed dan bunga matahari, yang berdasarkan data justru tidak lebih baik dari minyak sawit.

7. Resolusi juga mengesampingkan hak hidup petani kecil ladang sawit. Terdapat 16 juta orang yang secara langsung/tidak langsung tergantung pada sektor kelapa sawit. 41% produksi minyak sawit dihasilkan oleh petani kecil di pedesaan.

8. Resolusi juga mengabaikan upaya keras yang terus dilakukan Pemerintah dan multistakeholders Indonesia dalam menjaga dan menyeimbangkan isu pembangunan dan lingkungan hidup, termasuk moratorium ekspansi lahan kelapa sawit, skema kolaboratif antara pemerintah-swasta-masyarakat madani untuk restorasi gambut. Praktik-praktik sustainable management dalam pengelolaan sawit, serta peran Indonesia yang di depan dalam upaya implementasi Paris Agreement.

  1. Siaran Pers Kementrian Lingkungan Hidup & KehutananScreen Shot 2017-04-07 at 8.49.42 PMINDONESIA TOLAK “PENGHINAAN” RESOLUSI SAWIT PARLEMEN EROPAJakarta, Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumát, 7 April 2017. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, mendapat berita berkenaan dengan disahkannya Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests oleh Parlemen Eropa di Starssbourg, dalam kunjungan kerjanya di Helsinki (04/07/2017). Didampingi Duta Besar RI untuk Finlandia, Wiwiek Setyawati Firman, Menteri Siti Nurbaya memberikan klarifikasi kepada pers, di sela-sela jadwal penandatanganan MoU antara Menteri LHK RI, Siti Nurbaya dengan Menteri Pertanian dan Lingkungan Hidup Finlandia, Kimmo Tiilikainen, Jumat, (07/04/2017) di Helsinki.Mosi terkait Laporan tentang Sawit itu bersifat non-binding dan akan diserahkan kepada Dewan Eropa dan Presiden Eropa untuk menindaklanjutinya. Laporan itu secara khusus menyebut Indonesia, yang isinya menyatakan bahwa persoalan sawit adalah persoalan besar yang dikaitkan dengan isu korupsi, pekerja anak, pelanggaran HAM, penghilangan hak masyarakat adat dan lain-lain. Studi sawit akan dirilis pada pertengahan tahun ini dan Komisi Eropa akan mengadakan konferensi terkait sawit. Sisi pandangan negatif juga menyatakan perlunya alih investasi dari sawit ke sunflower oil dan rapeseed oil, serta kritisi terhadap perbankan, yang dianggap ikut mendukung.

    “Bagi Indonesia isu sawit seperti ini merupakan hal yang sensitif, dan dalam kaitan lingkungan dan kehutanan, maka saya harus merespons. Industri sawit di Indonesia merupakan industri besar yang menyangkut hajat hidup petani, yang meliputi areal tanam sawit seluas 11,6 juta ha, dimana 41% merupakan tanaman petani atau small holders, dengan tenaga kerja dari usaha hulu hingga hilir tidak kurang dari 16 juta orang petani dan tenaga kerja”, ujar Menteri LHK Siti Nurbaya.

    Menteri Siti Nurbaya menyatakan bahwa catatan-catatan negatif dalam mosi tersebut merupakan penghinaan kepada Indonesia dan tidak dapat diterima. “Tuduhan bahwa sawit adalah korupsi, sawit adalah eksploitasi pekerja anak, sawit adalah pelanggaran hak azasi manusia dan sawit menghilangkan hak masyarakat adat, semua itu tuduhan yang keji dan tidak relevan sekarang”, tegas Menteri Siti Nurbaya.

    Dijelaskan oleh Menteri Siti Nurbaya, bahwa Pemerintah Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo, justru sedang melaksanakan praktek-praktek sustainable management dalam pengelolaan sawit, dan industri-industri land based lainnya saat ini dan sedang diintensifkan. “Sustainable development menjadi concern pemerintah saat ini. Sama seperti orientasi Parlemen Eropa dan negara-negara lain di dunia, Indonesia juga termasuk yang didepan dalam upaya implementasi Paris Agreement. Dan kita memiliki ratifikasi Paris Agreement tersebut serta berbagai ratifikasi lainnya untuk langkah-langkah sustainable development”, Menteri Siti Nurbaya menambahkan.

    Lebih lanjut Menteri Siti Nurbaya menerangkan, bahkan saat ini Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat adat. “Hak-hak masyarakat adat diberikan dalam berupa hutan adat. Langkah ini sedang terus berlangsung. Begitu pula dalam tata kelola gambut dan landscape management secara keseluruhan. Oleh karena itu, saya kira tentang studi sawit yang ada itu tidak lengkap dan tidak tepat potret yang ada untuk Indonesia dalam studi resolusi Parlemen Eropa tersebut”, jelas Siti Nurbaya.

    Menteri Siti Nurbaya juga menyatakan, “Mosi Parlemen Eropa setidaknya telah menyinggung kedaulatan Indonesia, karena menuduh dan mengajak pihak-pihak untuk “boikot “ investasi sawit dan pindah ke sunflower dan rapeseed. Saya kira ini langkah yang tidak pas. Jika dunia berharap Indonesia sebagai bagian penting dalam lingkungan global dan sebagai paru-paru dunia, dunia harus percaya bahwa Indonesia dapat menyelesaikan persoalan dalam negerinya”.

    Menurut Menteri Siti Nurbaya, persoalan tersebut sedang diselesaikan dan sudah memberikan hasil. Kontribusi Indonesia kepada dunia dalam hal lingkungan juga harus diakui. Upaya-upaya untuk mengatasi kebakaran hutan, menata forest governance, upaya-upaya untuk menata tata kelola gambut, upaya-upaya menjaga keanekaragaman hayati, upaya-upaya untuk menjaga habitat orang hutan, harimau, gajah merupakan kontribusi Indonesia terhadap lingkungan global.

    “Tentu saja tidak mudah bagi Indonesia, karena apabila dilihat Indonesia dan Eropa dari udara dari jarak ketinggian yang sama, maka rentang wilayah Indonesia itu, kira-kira rentangnya sama dengan wilayah dari Spanyol sampai ke Rusia, di sekitar negara Azzerbaijan. Indonesia sangat luas. Jadi upaya dan hasil kerjanya harus diakui juga dong oleh dunia”, tutur Menteri Siti Nurbaya.

    “Untuk itu resolusi dengan nada penghinaan kepada Indonesia dengan jumlah penduduk ke empat terbesar di dunia ini tidak bisa diterima. Indonesia akan mampu berhadapan dengan negara manapun di dunia, manakala kedaulatannya terusik”, Menteri Siti Nurbaya kembali menegaskan.

    Selanjutnya Menteri Siti Nurbaya meminta kepada dunia usaha, industriawan di Indonesia agar bekerja sebagaimana mestinya, sesuai aturan Indonesia, dan tidak terpengaruh oleh resolusi Parlemen Eropa ini. Para akademisi juga diminta untuk dapat bersama-sama mengatasi hal-hal seperti ini, dan melihat hal-hal yang dituduhkan itu. Demikian pula Menteri Siti Nurbaya mengajak civil society, para aktivis lingkungan untuk melihat subyek ini secara jernih.

    Atas resolusi terkait lingkungan dan kehutanan ini, Menteri Siti Nurbaya akan segera melapor ke Presiden setibanya di tanah air dan akan berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan. “Saya akan pelajari betul ratifikasi-ratifikasi yang terkait dan dalam implementasinya yang tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan dalam negeri Indonesia. Kepentingan nasional itulah yang nomor satu. Bila perlu ditinjau ulang saja dan kita pelajari kembali “, tutup Siti Nurbaya. (***)
    Penanggung jawab berita:

    1. Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK, Henri Bastaman (+628161135225)

    2. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri KLHK, Sri Murniningtyas (+6287883721859)

    3. Kepala Biro Humas KLHK, Djati Witjaksono Hadi (+6281375633330)

  2. Europa Union Suggestions untuk Sawit Indonesia

“6.  Recalls that 30-50 % of fires in Indonesia in 2015, which were typically results of the clearing of land for palm oil plantations and other agricultural use, occurred in coal-rich peatlands, turning Indonesia into one of the greatest contributors to global warming on Earth;”

link : REPORT on palm oil and deforestation of rainforests – A8-0066_2017

Screen Shot 2017-04-07 at 9.02.54 PM

3. Sawit Penggerak Deforestasi

Screen Shot 2017-04-07 at 7.41.45 PM

4. Meluruskan Logika tentang Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Versus Deforestasi

Screen Shot 2017-04-07 at 9.19.14 PM

Link : [Thamrin School] Press Release – Perkebunan Kelapa Sawit Versus Deforestasi_finalrev

5. Sawit dan Deforestasi

Screen Shot 2017-04-07 at 9.22.01 PM

Link : Sawit dan deforestasi hpurnomo & adermawan

4. Genjot Produksi Sawit, RI Andalkan Lahan Gambut

Screen Shot 2017-04-07 at 9.29.10 PM

Link : Genjot Produksi Sawit, RI Andalkan Lahan Gambut

5. Deforestasi Bukan Disebabkan Kebun Sawit, Kredibiltas Peneliti IPB Dipertanyakan

Sumber: http://nasional.kini.co.id/2017/03/23/21511/deforestasi-bukan-disebabkan-kebun-sawit-kredibiltas-peneliti-ipb-dipertanyakan
Follow Twitter @KiniOnline dan FB http://fb.com/KiniOnline

Screen Shot 2017-04-07 at 9.26.24 PM

Link :Deforestasi Bukan Disebabkan Kebun Sawit, Kredibiltas Peneliti IPB Dipertanyakan | Kini.co.id

6. Sawit Bukan Penyebab Deforestasi

Screen Shot 2017-04-07 at 7.49.34 PM

Penelitian Team IPB : Sejarah Perkembangan Status, Penggunaan Lahan, dan Keanekaragaman Hayati Kebun Kelapa Sawit Indonesia

Screen Shot 2017-04-02 at 10.10.51 PM

7. 6 Tahun Indonesian Sustainable Palm Oil 6 TAHUN INDONESIAN SUSTAINABILITY PALM OIL (ISPO), APA YANG TERJADI ?

Screen Shot 2017-04-02 at 10.20.31 PM

8. Surat Serikat Petani Kelapa Sawit Kepada Uni Eropa :

Link : OPEN LETTER TO IND GOVERNMENT & EUROPEAN COMMISSION

Screen Shot 2017-04-07 at 9.13.43 PM


PRINSIP, KRITERIA, DAN INDIKATOR ISPO  Deforestasi, tumpang tindih lahan dengan masyarakat adat/lokal maupun dengan izin konsesi lainnya, perambahan hutan alam (termasuk yang memiliki nilai konservasi tinggi), konflik sosial dan tenurial, kebakaran hutan, yang merupakan isu-isu krusial yang belum dapat dijawab oleh prinsip, kriteria dan indikator ISPO.

LINK : 6_Tahun_ISPO_lowres

Screen Shot 2017-04-02 at 10.20.31 PM


DAFTAR INVENTARISASI MASALAH RUU PERTANAHAN 2017 LINK ; DIM RUU Pertanahan_27 Feb 2017


SURAT PEMBERITAHUAN KLHK TENTANG LINK DATA PIAPS 2017 :

DOC-20170331-WA0006


  1. Perhutanan Sosial

Link : P.83_2016

  1. Hutan Hak

Link : PERMENLHK-HUTAN HAK-ROKUM

3. Tata Niaga Kayu Hutan Hak

Link : P 85 pengangkutan kayu budidaya

4. Kemitraan Kehutanan

a. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.39/Menhut II/2013 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETEMPAT MELALUI KEMITRAAN KEHUTANAN

Link : Permenhut No.P.39-Menhut-II-2013 ttg Pemberdayaan Kemitraan

b. Perdirjen PSKL Pedoman Kesepakatan Kemitraan

Link : Perdirjen PSKL 18 Tahun 2016


  1. Dongi-dongi – Culmination of a Multi-dimensional Ecological Crisis: A Political Ecology Perspective.

” However, this research has found that the “juridical-domination power” did not fully exist in the Dongi-dongi area. Albeit, the phenomenon of the Dongi-dongi occupation did not replicate itself, nor did it extend throughout the Lore Lindu National Park, the occupation continued into 2005. All of the initiatives and solutions set forth by the NGOs and the local administration (including the operation to eradicate illegal logging), which were meant to bring the occupation of Dongi-dongi to an end by moving the people settling there to other places prepared for them, failed to be achieved. This situation has occurred because, first, the agrarian justice discourse advocated by the local NGOs placed the people of the four resettlement villages in a position of equal power in relation to the state, which depended on the conservation discourse. In other words, the power of the narrative of “allow” and “right” to access, use and control protected areas, which was produced by the NGOs in the name of agrarian justice, was in a position equal to that of the power narrative of “forbidden” and “wrong” to access, use and control protected areas, which was advocated by the state, as well as by international and local conservationists. This configuration of equal power relations continued even though the agrarian discourse faded into oblivion when, in October 2002, the FPM was proven to be involved in illegal logging, which eventually resulted in the death of a member of FPM. The configuration also remained entrenched even when, in December 2003, heavy flooding that originated in the Dongi-dongi swept through downstream areas. So what was the reason that these two momentous events did nothing to shift the political positions of the actors in the conflict? Don’t environmental changes trigger political ramifications as hypothesized by Bryant and Bailey (1997)?

Link :  1

  1. MENCIPTAKAN MASYARAKAT ADAT (Studi kasus Desa Dodolo yang berbatasan Taman Nasional Lore Lindu dengan masuknya isu persiapan REDD+ di Sulawesi Tengah)

“Secara sadar atau tidak, proses aktivisme telah mengokohkan para aktivis sebagai elit diantara petani. Termasuk aktivis yang mengusung gerakan masyarakat adat. Dalam tesis ini, saya menemukan bahwa resep mengunakan identitas masyarakat adat yang digunakan oleh aktivis dalam wacana REDD+ di Sulawesi Tengah, berpotensi menyingkirkan petani sekaligus mengeksklusifkan petani lainnya. Untuk memahami siasat aktivisme identitas masyarakat adat serta kepentingan AMAN Sulteng, saya mengunakan konsep artikulasi Stuart Hall yang digunakan Oleh Tania M. Li dan Claudia Francesca D’Andrea.”

…….”Penaklukan panjang hingga memaksa orang Dodolo melarikan diri, telah menciptakan mereka menjadi manusia yang bergantung pada Masyarakat Politik19, dimana kekuasaan dianggap bersumber dengan harapan, sumber-sumber kekuasaan itu akan adil dan berpihak pada mereka terutama akses mereka akan tanah serta insentif-insentif yang diterima oleh Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu yang kabarnya mensejahterahkan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Tapi sampai saat ini, kabar itu tidak pernah terbukti. Ketika identitas Masyarakat Adat di sematkan pada mereka, persetujuan dan anggapan siapa mereka atas indentitas tersebut serta merta di terima dan mereka pakai. Ternyata sumber-sumber kekuasaan tersebut bukan tanpa kepentingan. Saat AMAN Sulteng masuk ke desa Dodolo untuk membawa identitas Masyarakat Adat untuk disematkan pada mereka saat proyek persiapan REDD+ hanya untuk memperkuat posisi AMAN Sulteng di pokja REDD+ apabila diimplementasikan di BTNLL Semakin banyak desa yang menjadi anggota AMAN, semakin luas wilayah adatnya, semakin kuat pula hegemoni AMAN dalam posisi REDD+ dan semakin besar peluang REDD+ diimplementasikan di wilayah tersebut. Menjadi kegelisahan saya, tidak ada yang menjamin dana insentif REDD+ akan sampai kepada mereka yang diklaim sebagai Masyarakat Adat, atau insentif dana dari REDD+ terus berlangsung. Klaim disematkan sebagai Masyarakat Adat, bukanlah lahir dari kesadaran orang Dodolo, tetapi bagaimana kesadaran mereka telah di bentuk untuk takluk…..”

Link : Selanjutnya

3. RaTA (Rapid Land Tenure Assessment) Desa Sedoa dan O’o.

” Penulisan laporan ini menggunakan metode RaTA. RaTA merupakan akronim dari Rapid Land Tenure Assessment (Penilaian Sistem Penguasaan Tanah Secara Cepat). RaTA adalah seperangkat cara sistematis untuk menilai, menganalisis, memahami dan menjelaskan secara ringkas suatu masalah dan/atau konflik sistem penguasaan tanah. Masalah dan/atau konflik tersebut mencakup subjek (siapa), objek (tanah), dan bentuk-bentuk hubungan kausal di antaranya. RaTA lebih bersifat recognisance study, yaitu sebuah kegiatan penelitian pendahuluan untuk menegaskan bahwa konflik sistem penguasaan tanah terjadi di lokasi tertentu dan berlangsung dalam kurun waktu tertentu.”

Link : RaTA Sedoa dan O’o


  1. Putusan MK No. 35 Tahun 2012 Terkait Hutan Adat : putusan MK 35 hutan adat 2012putusan MK 35 hutan adat 2012
  2. Putusan MK No. 45 Tahun 2011 terkait Legalitas Penunjukan Kawasan Hutan : putusan MK 45 PUU 2011

putusan MK 45 PUU 2011

3. Putusan MK PUTUSAN Nomor 95/PUU-XII/2014 Mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH) : putusan MK 95 2014

putusan MK 95 2014.jpeg