Sejak 5 Tahun terakhir, suara-suara pemerhati dan pendukung Masyarakat Adat semakin kuat untuk adanya sebuah Undang-Undang khusus yang akan menjadi alat untuk melindungi perlindungan hak-hak Masyarakat Adat.
Sejak awal tahun 2017, pembahasan RUU Masyarakat Adat ini masif berlangsung di DPR dan pada awal 2018, Dewan Perwakilan Daerah juga melahirkan satu draft RUU versi mereka sendiri. Pada bulan Maret 2018, DPR RI secara resmi menyerahkan Daftar Inventaris Masyalah (DIM) RUU Masyarakat Adat kepada Presiden untuk dibahas. Presiden kemudian memerintahkan beberapa kementrian untuk membahas DIN tersebut, diantaranya Departemen Dalam Negeri, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementrian Agraria dan Tata Ruang-Badan Pertanahan Nasional.
Sebagai tindak lanjut pembahasan tersebut, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian membentuk Tem Pakar yang akan membahas DIM RUU Masyarakat Adat yang dikirimkan kepada pemerintah tersebut. Dipundak Team pakar ini sekarang, bertumpu nasip jutaan Masyarakat Adat di Nusantara.
Keberadaan UU Masyarakat Adat ini akan memberikan dampak kepada jutaan Masyarakat Adat yang hidup tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu pembahasan RUU ini harus memenuhi prinsip Terbuka, Transparan dan Bertanggunggugat. Pembahasan RUU penting ini tidak bisa dikunci dalam bilik-bilik tertutup yang hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu saja.
Paradigma Baru
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia :
Membangun “Learning Organization”
Wiratno
FAKTA
1. Indonesia memiliki kawasan konservasi yang tersebar di seluruh wilayah propinsi, sebanyak 556 unit dengan luas mencapai 27,26 juta ha, dimana seluas 5,32 juta ha merupakan kawasan konservasi perairan atau 21,26% dari total luas kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan di Indonesia. Mewakili seluruh tipe ekosistem yang ada di wilayah Nusantara, mulai dari ekosistem pegunungan, hutan dataran rendah, savana, ekosistem pantai, padang lamun sampai ekosistem terumbu karang.
2. Sebagian besar atau 60,19% kawasan konservasi berstatus sebagai taman nasional. Beberapa dari taman nasional memiliki pengakuan global seperti World Heritage, Biosphere Reserve, ASEAN Heritage dan Ramsar Site. Paradigma Baru Wiratno-30 Nov 2017-2Pengakuan global merupakan bukti bahwa kawasan konservasi di Indonesia memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati secara global. Kawasan konservasi juga berfungsi sebagai daerah resapan air, “pabrik air”, perlindungan hidrologi, iklim mikro, kesuburan tanah, sumber mikroba, keseimbangan siklus air, penyimpan karbon dan menjaga kesehatan daerah aliran sungai dari hulu sampai ke hilir.
3. Kawasan konservasi dikelilingi oleh ±5.860 desa. BRWA/AMAN, HUMA dan mitra lainnya mengusulkan sebagian dari wilayah tersebut sebagai Wilayah Adat (seluas ±1.640.264 di 129 komunitas adat). Misalnya di kawasan TN Betung Kerihun seluas ±306.068 ha, kawasan TN Sebangau seluas ±138.321 ha, serta kawasan TN Lore Lindu seluas ±95.458 ha.
4. Sejak era 1980-an telah terjadi perubahan penggunaan lahan akibat eksploitasi hutan skala besar, yang kemudian terus berlanjut di era 1990-an. Terjadinya booming penggunaan lahan untuk keperluan monokultur (terutama komoditi sawit, kopi, coklat, dan karet) dan dengan berkembangnya pengembangan pembangunan infrastruktur, lahirnya kota-kota baru, serta mobilitas dan pertumbuhan penduduk telah menyebabkan perubahan cukup luas dan mengakibatkan kawasan konservasi mendapatkan tekanan yang lebih besar dan kompleks menyebabkan timbulnya fenomena “Island Ecosystem” dan fragmentasi habitat.
5. Berdasarkan kajian dari Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat PIKA dan Direktorat Kawasan Konservasi, diidentifikasi daerah terbuka (open area) seluas ±2,8 juta ha dari 22.108.630 ha kawasan konservasi daratan atau seluas 12,6%. Daerah terbuka tersebut disebabkan oleh perambahan untuk perkebunan, untuk pertanian lahan kering, akibat illegal logging dan penambangan liar.
6. Meningkatnya konflik satwa liar dengan manusia akibat hilangnya habitat, terputusnya koridor, overlapping daerah jelajah satwa liar dengan kegiatan manusia, meningkatnya perburuan dan perdagangan satwa liar secara ilegal merupakan bukti semakin menurunnya kualitas lingkungan dan Biological Catastrophe yang antara lain berupa meningkatnya serangan hama ke lahan-lahan pertanian, hilangnya pollinator, serta muncul dan berkembangnya alien spesies. Demikian juga meningkatnya konflik sosial antara masyarakat penggarap dengan pengelola kawasan konservasi.
TEMUAN AWAL
1. Pengelolaan kawasan konservasi tidak dapat dilakukan hanya terbatas pada teritori kawasan tanpa mempertimbangkan perubahan lahan, kerusakan habitat, sosial ekonomi, budaya dan pembangunan secara umum di daerah penyangganya dan atau pada skala lansekap yang lebih luas.
2. Pengelolaan kawasan konservasi memerlukan dukungan disiplin ilmu yang beragam, pendekatan multipihak dan dukungan kebijakan yang konsisten oleh pemerintah mulai dari pusat , propinsi , kabupaten , kecamatan, desa sampai ke tingkat tapak, dengan pendampingan yang konsisten dari CSO, Universitas setempat, local champion dan para aktivis.
3. Tidak ada formula tunggal dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pengelola kawasan konservasi atau dalam pengembangan potensi kawasan konservasi, baik untuk kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang. Penyelesaian persoalan antara lain perambahan akibat kemiskinan tidak dapat ditempuh melalui penegakan hukum dan harus dicari cara lain yang lebih tepat dan dapat diterima oleh masyarakat. Penegakan hukum hanya ditujukan pada aktor intelektual yang selalu memanfaatkan masyarakat miskin yang berada di kawasan konservasi.
4. Diperlukan penerapan empat prinsip tata kelola yaitu transparansi, partisipasi, pertanggung jawaban kolektif dan akuntanbilitas dalam rangka penyelesaian masalah dan pengembangan potensi di dalam kawasan konservasi dan di daerah penyangganya, dengan melibatkan desa dengan perangkat kelembagaannya sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan kawasan konservasi di sekitar desa tersebut.
5. Lemahnya dukungan lintas Kementerian, lintas sektor, partisipasi pihak swasta, dukungan masyarakat sipil, tokoh masyarakat, tokoh agama, scientist dari Universitas setempat menyebabkan berbagai persoalan di kawasan konservasi tidak dapat diselesaikan, dan potensi belum dapat dimanfaatkan secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Beberapa contoh keberhasilan belum dapat direplikasi secara efektif di tingkat Nasional.
CARA BARU
Berdasarkan fakta dan temuan awal tersebut di atas, diperlukan Paradigma Baru dan Cara Baru dalam pengelolaan kawasan konservasi.
1. Masyarakat Sebagai Subyek
Masyarakat diposisikan sebagai subyek atau pelaku utama dalam berbagai model pengelolaan kawasan, pengembangan daerah penyangga melalui ekowisata, pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), jasa lingkungan, patroli kawasan, penjagaan kawasan, restorasi kawasan, pengendalian kebakaran, budidaya dan penangkaran satwa, penanggulangan konflik satwa, pencegahan perburuan dan perdagangan satwa. Ditjen KSDAE hanya akan bekerjasama dengan desa dan kelompok masyarakat. Hanya dalam kelompoklah dapat dibangun nilai – nilai kelompok, misalnya kegotongroyongan, kebersamaan, kerjasama, tanggung renteng, dalam rangka membangun tujuan kelompok dan pembelajaran bersama. Secara tidak langsung model ini dapat didorong dilaksanakannya prinsip – prinsip demokrasi di tingkat lokal sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa 72 Tahun yang lalu.
2. Penghormatan pada HAM
Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi harus mempertimbangkan prinsip – prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Berbagai permasalahan yang menyangkut hubungan masyarakat atau masyarakat hukum adat di dalam kawasan konservasi diselesaikan melalui pendekatan non litigasi dan mengutamakan dialog. Berbagai produk hukum Kemenlhk sebenarnya telah mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat, yaitu antara lain : 1) Permenhut Nomor 64 tentang Pemanfaatan Air untuk masyarakat; 2) Permenhut Nomor 48 tentang Keberpihakan Pelaku Usaha Jasa Wisata untuk masyarakat setempat; 3) Permen LHK Nomor 83 tentang Perhutanan Sosial tahun 2016. Sebentar lagi akan terbit Perdirjen KSDAE tentang Kemitraan di Kawasan Konservasi.
3. Kerjasama Lintas Eselon I
Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi akan dilakukan dengan membangun kerjasama lintas Eselon I Kemenlhk antara lain dengan Ditjen PSKL, yang dapat memberikan akses kelola hutan selama 35 tahun kepada masyarakat Desa di sekitar Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang menjadi penyangga kawasan konservasi; Ditjen PDASHL untuk dukungan pembibitan; Ditjen PKTL untuk sinkronisasi dan kesepakatan batas partisipatif (legal and legitimate); Balitbang Inovasi untuk dukungan riset terapan atau Participatory Action Research/PAR.
4. Kerjasama Lintas Kementerian
Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi juga akan segera dilakukan melalui kerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kemendagri dan Kemenkoinfo, agar dapat dicapai sinergitas dan keterpaduan program sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
5. Penghormatan Nilai Budaya dan Adat
Cara Baru tersebut juga sebagai upaya untuk menemukan Model Kelola Kawasan Konservasi yang didasarkan pada Nilai – nilai Adat dan Budaya Setempat, Perubahan Geopolitik, Sosial Ekonomi yang terjadi di sekitar kawasan konservasi sebagai dampak dari pembangunan di berbagai bidang selama 47 Tahun terakhir. Oleh karena itu, Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi dilakukan melalui pendekatan berbasis lansekap, atau berbasis daerah aliran sungai atau berdasarkan kondisi ragam ekosistem, ragam adat dan budaya, habitat, sebaran satwa liar dan keberadaan ekosistem esensial dan dengan mempertimbangkan perubahan penggunaan lahan akibat dari pembangunan dan keberadaan serta aspirasi masyarakat dan masyarakat hukum adat, terutama yang kehidupannya masih tergantung pada sumberdaya hutan dan perairan.
6. Multilevel Leadership
Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi mensyaratkan kemampuan leadership dengan dukungan manajemen di semua level, mulai dari Jakarta, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa, Dusun dan di tingkat tapak. Leadership yang kuat harus membuktikan mampu membangun kerjasama multipihak dengan berpegang pada prinsip mutual respect, mutual trust, dan mutual benefits. Kerjasama atau kemitraan merupakan keniscayaan dalam pengelolaan kawasan konservasi, dan oleh sebab itu keberhasilan kelola kawasan konservasi adalah keberhasilan kolektif. Untuk itu harus dibangun kesadaran kolektif (collective awareness) sebagai dasar dimulainya aksi kolektif (collective action). Para pihak yang bekerjasama, secara bertahap sudah seharusnya mampu menerapkan empat prinsip governance yaitu: 1) partisipasi; 2) keterbukaan; 3) tanggung jawab kolektif; dan 4) akuntabilitas.
7. Scientific Based Decision Support System
Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi harus berbasiskan science dan penerapan teknologi tinggi dalam rangka menemukan nilai manfaat nyata sumber daya genetik untuk kemanusiaan, misalnya terkait dengan pengembangan obat obatan modern seperti, pengembangan riset soft coral Candidaspongia sp. untuk anti cancer di TWA Teluk Kupang, obat obatan tradisional dari TWA Ruteng yang diinisiasi oleh BBKSDA NTT tahun 1999 – 2013; jamur morel atau Morchella sp. oleh Balai TN Gunung Rinjani tahun 2016.
8. Resort (Field) Based Management
Cara Baru Kerja Kawasan Konservasi berpegang pada prinsip “pemangkuan” kawasan. Untuk itu UPT Balai TN/KSDA harus bekerja di tingkat lapangan. Cara kerja ini disebut sebagai Resort Based Management (RBM), dimana staf menjaga kawasan di lapangan dengan menerapkan sistem aplikasi RBM sebagai dasar untuk menerapkan perencanaan spasial.
Dalam melaksanakan Cara Baru tersebut Ditjen KSDAE menugaskan 74 Unit Pelakasana Teknis untuk menerapkan Role Model sebagai prototype, yang disiapkan secara partisipatif dan hasilnya akan dievaluasi pada akhir tahun 2018. Role Model tersebut juga akan didokumentasi prosesnya, sehingga keberhasilan dan kegagalannya dapat dipelajari agar keberhasilannya dapat direplikasi dan potensi kegagalannya dapat diantisipasi. Ditjen KSDAE membentuk Flying Team Multipihak yang bertugas membantu UPT melaksanakan Role Model.
9. Reward and Mentorship
Salah satu indikator organisasi yang sehat dan mampu merespon perubahan yang cepat adalah kemampuan dan kemauan organisasi tersebut-Ditjen KSDAE untuk memberikan reward bagi UPT yang berhasil dan memberikan bimbingan serta memfasilitasi bagi yang belum berhasil. Organisasi yang maju adalah organisasi yang mampu mengantisipasi terjadinya potensi kerusakan dan mampu membangun jejaring kerja multipihak berbasis science dan teknologi untuk kepentingan kemaslahatan umat manusia terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia yang saat ini dalam proses menemukan kembali jatidirinya dalam pergulatan global.
10. Learning Organization
Dengan cara seperti ini, diharapkan Ditjen KSDAE mampu membangun apa yang disebut sebagai “Learning Organization”. Sebenarnya telah banyak pembelajaran yang dapat dipetik dari kerja lapangan di banyak UPT TN/KSDA, namun belum ada sistem yang memastikan proses pembelajaran didokumentasi, difasilitasi penyebarannya untuk dipetik hikmahnya. Misalnya keberhasilan ekowisata Tangkahan dan Restorasi Ekosistem Cinta Raja oleh Balai Besar TN Gunung Leuser dan didukung oleh UNESCO pada tahun 2000 – sekarang; Restorasi SM Paliyan tahun 2000 – sekarang oleh BKSDA Yogyakarta dan Sumitomo; Budidaya Edelweis berbasis masyarakat oleh Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru tahun 2016; Pengembangan Ekowisata di Batu Luhur dan Bukit Seribu Bintang oleh Balai TN Gunung Ciremai tahun 2016; Penyelamatan Vanda tricolor oleh Balai TN Gunung Merapi tahun 2000 – sekarang; Restorasi berbasis masyarakat di Pesanguan oleh Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan dan didukung oleh Konsorsium Unila-PILI dan TFCA-Sumatera; Model Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal TSL oleh Balai KSDA Aceh tahun 2017; Model Penanganan Konflik Gajah di TN Way Kambas – TN BBS tahun 2017 yang didukung oleh WCS; Penanganan Orangutan di kebun oleh Balai KSDA Kalimantan Tengah didukung Yayasan BOS; Kemitraan Pengelolaan Madu Hutan oleh masyarakat difasilitasi Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum tahun 2017; Kemitraan Masyarakat di Gunung Honje oleh Balai TN Ujung Kulon tahun 2017 dsb.
PENUTUP
Organisasi seperti itulah yang dicita –citakan terjadi pada Ditjen KSDAE saat ini dan ke depan. Ditjen KSDAE yang mendapatkan mandat oleh Undang-undang untuk mengelola kawasan konservasi seluas 27,2 Juta Ha atau 380 kali luas Negara Singapura. Pengelolaan kawasan konservasi ditujukan untuk kepentingan generasi saat ini dan akan diserahkan generasi mendatang dalam tempo 100 – 200 Tahun ke depan dalam keadaan yang insyaallah “baik”. Ditjen KSDAE mendeklarasikan 27,2 Juta Ha kawasan konservasi sebagai “ National Treasure”.
Cara Baru tersebut semoga menjadi salah satu jawaban dari Nawacita Bapak Presiden RI Joko Widodo yaitu Menghadirkan kembali Negara, Membangun Indonesia dari Pinggiran, dan Mewujudkan Kemandirian Ekonomi .
Ahimsa – Aparigraha – Anekanta
Resources is limited but Innovation is Unlimited
Daftar Rujukan
Awang., S.A., 2013. Deforestasi dan Konstruksi Pengetahuan Pembanguan Hutan Berbasis Masyarakat. Artikel Utama. Jurnal Rimba Indonesia Volume 51, Mei 2013.
Capra, F., 2001. “Jaring-jaring Kehidupan” Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan.
Darmanto dan A Setyowati., 2012. Berburu Hutan Siberut. Orang Mentawai, Kekuasaan, dan Politik Ekologi. UNESCO-Kepustakaan Popular Gramedia.
De Santo., J., 2015. Sekolah Perdamaian. Harian Kompas, tanggal 2 Januari 2015.
FAO., 2015. State of the World Forest 2014. Enhancing the Socio economic Benefits from Forest. FAO, Rome.
Gutomo B Aji., dkk. 2014. Poverty reduction in villages around the forest : the development of social forestry model and poverty reduction policies in Indonesia. Research Center for Population. Indonesian Institute of Sciences.
Ismatul H dan R Wibowo (Ed).,2013. Jalan Terjal Reformasi Agraria di Sektor Kehutanan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Litbang Kehutanan.
Marsono, Djoko, 2002. Perspektif Ekosistem Konservasi Hutan Produksi PT Perhutani. Makalah disampaikan pada Workshop Keharusan Konservasi dalam Peningkatan Produktivitas dan Pelestarian Hutan Produksi, kerjasama antara Fakultas Kehutanan UGM dan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, 9 – 11 Agustus 2002
Otto Scharmer., 2007. Addressing the Blind Spot of Our Time. An Executive Summary of the New Book by Otto Scharmer.Theory U : Leading from the Future as It Emerges.
The Social Technology of Presencing. The Presencing Institute. Cambride MA. Society for Organizational Learning, 2007.
Santoso, H. dkk., 2015. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Presepatan Proses Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. Kemitraan. Partnership for Governance Reform in Indonesia.
Kartodihardjo., 2013. Kembali ke Jalan Lurus. Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan di Indonesia. Hariadi Kartodihardjo (Editor).
Sarong. F., 2013. Serpihan Budaya NTT (Kumpulan Ficer di Harian Kompas). Tony Kleden dan Maersel Robot (Editor). Penerbit Ledalero. Cetakan I-Mei 2013. Eman., J.E & R.Mirse. (Ed)., 2004. Gugat Darah Petani Kopi Manggarai. Penerbit Ledalero. Cetakan I 2004. 22 Pidato Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM ke 54
Suharjito, D., 2014. Devolusi Pengelolaan Hutan dan Pembangunan Masyarakat Pedesaan. Orasi Ilmiah Guru Besar IPB. IPB, 03 Mei 2014.
Tolle, E., 2005. A New Earth. Create a Better Life. Michael Joseph. An Imprint of Pinguin Books. Verbist., B.dkk., 2004. Penyebab alih guna lahan dan akibatnya terhadap fungsi Daerah Aliran Sungai pada lansekap agroforestry berbasis kopi di Sumatera. ICRAF SE Asia. Agrivita Volume 26 No.1, 1 Maret 2004.
Wiratno., 2004. Nakhoda : Leadership dalam Organisasi Konservasi. Conservation International Indonesia.
Wiratno, 2012. Tipologi Konflik-konflik Sosial di Kawasan Konservasi dan Upaya Solusinya. http://www.konservasiwiratno.blogspot.com.
Wiratno, 2013. Pendekatan Budaya dalam Menjaga Lingkungan: Kontribusi Kerja Jurnalisme dan Pemikiran Frans Sarong. http://www.konservasiwiratno.blogspot. com.
Wiratno, 2013. Mengelola TWA Ruteng dalam Perspektif Alternatif Ketiga. www. konservasiwiratno.blogspot.com.
Wiratno., 2013. Tangkahan: Dari Penebang Liar ke Konservasi Leuser. Orangutan Information Center (OIC) dan GRASP.
Wiratno., dkk. 2013. Tersesat di Jalan yang Benar. Seribu Hari Mengelola Leuser. UNESCO Jakarta Office.
Wiratno, 2014. Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa: Solusi Konflik, Pengentasan Kemiskinan dan Penyelamatan Habitat dan Perlindungan Keragaman Hayati. Direktorat Bina Perhutanan Sosial. Ditjen BPDASPS, Kementerian Kehutanan.
Wiratno, 2017. Membangunkan Konservasi Nusa Tenggara Timur Pembelajaran Resort Based Management 2012-2013.
Wiratno, 2017. Perebutan Ruang Kelola : Refleksi Perjuangan dan Masa Depan Perhutanan Sosial di Indonesia. Pidato Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM ke 54 16 November 2017.
Jakarta – Asosiasi pengusaha hutan menggugat pasal-pasal dalam Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal yang digunakan merupakan pasal ‘sakti’ yang digunakan pemerintah untuk menggebuk para pembakar hutan.
Penggugat adalah Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Mereka memberikan kuasa hukum kepada Refly Harun.
Salah satu pasal yang digugat adalah Pasal 88 UU No 32/2009 yang berbunyi:
Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.
Menurut Refly, ketentuan di atas bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. “Setiap norma hukum harus berlandaskan pada supremasi dan kepastian hukum yang berkeadilan. Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan agar norma hukum harus mengakomodasi prinsip kepastian hukum yang berkadilan (fair legal certaintly),” ujar Refly Harun sebagaimana dikutip dari website MK, Jumat (26/5/2017).
Nyalakan Tanda Bahaya, Selamatkan UU 32/2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jakarta-
Korporasi sektor hutan dan perkebunan yang tergabung dalam asosiasi pengusaha baik APHI maupun GAPKI telah mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait beberapa pasal dalam UU 32/2009 yang dianggap oleh perusahan bertentangan dengan Konstitusi, khususnya pasal 88 yang di dalamnya mengandung prinsip strict liability dalam kasus pelanggaran lingkungan hidup.
Gugatan JR yang diajukan oleh kekuatan korporasi ini bukan hanya berbahaya bagi lingkungan hidup, tetapi juga berbahaya karena mengancam keselamatan hidup rakyat, bukan hanya generasi hari ini, tetapi juga generasi yang akan datang. Kita tahu, bahwa UU 32/2009 sesungguhnya berpedoman pada Konstitusi, karena itulah UU 32/2009 ini kami nilai sebagai salah satu UU yang sangat progressif untuk melindungi lingkungan hidup dan keselamatan rakyat.
Meletakkan hal yang paling fundamental, bahwa hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagai hak asasi, sebagai hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia.
Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati menyatakan “apa yang dilakukan oleh kekuatan modal ini harus dilihat sebagai upaya sistematis korporasi skala besar melawan Konstitusi dan Undang-Undang. Korporasi terus berupaya melemahkan Negara dan supremasi hukum melalui berbagai upaya, termasuk JR yang dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Hutan dan Perkebunan skala besar ini. Selain melalui JR ini, korporasi juga terus melakukan manuver melawan regulasi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, bahkan secara politik, korporasi ini juga mendorong RUU Perkelapasawitan, sambil terus mempengaruhi opini publik dan menggeser problem kebakaran hutan dan lahan gambut kepada masyarakat adat dan lokal, dan mengklaim bahwa perkebunan sawit dan kebun kayu skala besar bukan penyebab deforestasi. Kini korporasi mencoba membangun logika hukum bahwa mereka yang dilanggar hak-haknya dengan membiaskan entitas korporasi skala besar sama dengan warga negara, padahal sesungguhnya mereka lah aktor yang paling bertanggungjawab atas pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa kebakaran hutan dan ekosistem rawa gambut. Praktek investasi yang selama ini dilakukan oleh kekuatan korporasi inilah yang justru banyak melanggar hak-hak dasar warga negara, merampas hak asasi manusia dan bahkan merampas hak lingkungan hidup itu sendiri”, tegas Nur Hidayati.
WALHI ingin mengajak seluruh warga negara melawan lupa atas kejahatan lingkungan dan kemanusiaan yang telah dilakukan oleh kekuatan korporasi dalam kurun waktu yang sangat panjang. Pembakaran hutan dan ekosistem rawa gambut yang mengakibatkan kerugian tidak terhingga, bahkan hilangnya hak hidup rakyat dan makhluk hidup lainnya juga penghancuran ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
Data WALHI menunjukkan sebagian besar titik api berada di wilayah konsesi perusahaan, setidaknya dalam peristiwa karhutla tahun 2015.
Seluruh elemen bangsa hendaknya menyadari bahwa JR yang dilakukan oleh korporasi ini adalah upaya sistematis melawan perintah Konstitusi dan Undang-Undang dan upaya menghindari hukum dalam bisnis yang mereka lakukan.
Akhirnya, sebagai pelaksana mandat Konstitusi, kami mengingatkan Presiden, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan negara, termasuk Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi untuk meletakkan Konstitusi Negara kita sebagai landasan bagi perlindungan terhadap hak asasi warga negara untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
Kami juga mengingatkan Presiden, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan agar tidak ragu untuk terus membawa kasus kejahatan korporasi ke ranah hukum sesuai Konstitusi dan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Rights for People, Rules for Business
#StopCorporateImpunity
Jakarta, 28 Mei 2017
Akhiri Gugatan, APHI-GAPKI Cabut Uji Materi UU Lingkungan
Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Sumsel dan Bupati OKI saat meninjau langsung lahan gambut yang terbakar milik PT. Tempirai Palm Resources di Desa Pulau Geronggang, Sepucuk, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Foto: Humas Pemkab OKI
Sidang lanjutan permohonan uji materi (judicial review) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Kehutanan oleh APHI dan GAPKI di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (12/6/17), semestinya berisi perbaikan permohonan. Agenda berubah. Pada sidang yang dipimpin Manahan Sitompul dengan anggota Suhartoyo dan I Gede Dewa Palguna itu, kedua organisasi bisnis ini malah mencabut gugatan.
Hadir dalam sidang itu kuasa hukum pemohon Refly Harun dan Muhammad Salman Darwis bersama perwakilan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
Pada 29 Mei 2017, MK menggelar sidang agenda pemeriksaan pendahuluan. Adapun pasal-pasal yang digugat merupakan kunci bagi pemerintah menjatuhkan para perusahaan pembakar hutan yakni pengujian Pasal 69 ayat (1) dan (2), Pasal 88, Pasal 99 UU Nomor 32/2009 juncto Pasal 49 UU Nomor 41/1999.
Refly Harun, Kuasa Hukum APHI dan GAPKI kepada Mongabay, mengatakan, keputusan mencabut gugatan diambil setelah berdiskusi panjang. “Kami juga berpendapat, pasal-pasal yang diajukan dalam uji materi itu perlu diharmonisasikan karena sangat luas penafsirannya,” katanya lewat pesan singkat.
Refly, yang sehari-hari juga penasehat hukum GAPKI ini mengatakan, pencabutan permohonan karena masih akan mempelajari lebih lanjut terkait klausa dalam pasal-pasal yang diajukan dalam uji materi, yakni Pasal 69, 88, 99 dalam UU 32/ 2009 dan Pasal 49 dalam UU 41/1999.
“GAPKI akan mengajak semua pihak duduk bersama, konsultasi dan dialog intensif, termasuk tenaga ahli, pemerintah dan para pelaku bisnis,” katanya.
Joko Supriyono, Ketua Umum GAPKI mengatakan, GAPKI ajukan gugatan uji materi untuk mencari keadilan terkait pihak yang paling bertanggung jawab dalam kebakaran lahan dan hutan. “Bukan bermaksud mencabut keempat pasal dalam dua UU itu,” katanya.
Soal prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), katanya, setelah GAPKI pelajari lebih mendalam bersama para ahli terutama Pasal 88 UU 32/2009, akan mengusulkan baik kepada pemerintah maupun DPR untuk memperbaiki pasal itu hingga lebih berkeadilan.
“Jadi yang paling tepat, kita membuktikan dan memberikan hukuman bagi para pelaku penyebab kebakaran. Termasuk dalam hal ini, jika korporasi terbukti bersalah, secara gentle mereka harus siap bertanggung jawab di hadapan hukum,” katanya.
Sebagai asosiasi, kata Joko, GAPKI tetap berkomitmen melakukan tata kelola perkebunan berkelanjutan. “Terkait kebakaran lahan, kami meminta kepada anggota untuk pencegahan dan antisipasi kebakaran terutama ketika memasuki musim kemarau.”
Dia juga mengklaim, para anggota GAPKI telah menerapkan zero burning policy (pembukaan lahan tanpa bakar). Melalui kebijakan ini, perusahaan berkomitmen sama sekali tak membenarkan pembakaran lahan di perkebunan.
Langkah yang anggota GAPKI terapkan untuk mencegah kebakaran selama ini, katanya, dengan membentuk masyarakat peduli api, patroli siaga tim tanggap darurat peduli api melibatkan partisipasi aktif pemerintah dan masyarakat sipil.
Hingga akhir 2016, para anggota GAPKI telah membentuk sedikitnya 350 Desa Peduli Api. “Alhasil, hingga kini perusahaan berhasil menekan angka kebakaran.”
Lahan gambut terbakar sepanjang Juli 2015 di dalam konsesi PT Arara Abadi (APP Grup) di Siak. Foto diambil pada 3 Agustus 2015. Made Ali
Tak surut
Rasio Rido Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan, pencabutan judicial review terhadap pasal-pasal terkait UU 32/2009 dan UU 41/1999 merupakan hak APHI dan GAPKI sebagai pemohon.
“Kami akan terus berjuang menegakkan hak konstitusi masyarakat melalui penegakan hukum tegas dan konsisten terhadap pelaku kejahatan lingkungan dan kehutanan, khusus kebakaran hutan dan lahan,” kata Roy, sapaan akrabnya, kala dihubungi Mongabay.
Dia bilang, sudah cukup lama masyarakat menderita asap dampak kebakaran hutan dan lahan. “Harus kita hentikan penderitaan masyarakat akibat perbuatan korporasi yang tak bertanggung jawab.” Perbuatan in, katanya, tak konstitusional dan merupakan kejahatan luar biasa. “Keadilan lingkungan harus kita perjuangkan.”
Sikap APHI dan GAPKI juga mendapat tanggapan organisasi lingkungan yang ajukan gugatan intervensi. Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional Walhi mengatakan, pencabutan uji materi oleh APHI dan GAPKI memang sudah sepatutnya mereka lakukan.
Uji materi terhadap pasal-pasal UU 32/2009 yang mereka ajukan, katanya, mengada-ada dan melawan kaidah yang berlaku secara universal. “Juga melawan mandat konstitusi untuk jaminan negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,” ujar dia.
Pencabutan ini, ucap Yaya, panggilan akrabnya, sebaiknya dilanjutkan dengan menghentikan upaya mereka meloloskan RUU Perkelapasawitan yang sedang dibahas di DPR. RUU ini, katanya, juga mengada-ada, dan memiliki semangat sama dengan pengajuan uji materi APHI-GAPKI, yaitu melanggengkan business as usual dan moral hazard dari korporasi perkebunan skala besar.
Tak jauh beda dikatakan Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). “Ini kabar baik,” katanya. Meskipun begitu, perjuangan melindungi lingkungan di negeri ini masih panjang. Dia sebutkan salah satu, potensi masalah baru dengan upaya perusahaan sawit menguatkan posisi lewat RUU Perkelapasawitan. “Kita juga akan fokus RUU Sawit ini.”
Sumber : https://www.mongabay.co.id/2017/06/12/akhiri-gugatan-aphi-gapki-cabut-uji-materi-uu-lingkungan/
Salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat sektor Kelapa Sawit adalah memperkuat Standar ISPO. Untuk memperkuat standar tersebut, kemudian dilahirkan draf Perpres ISPO tersebut.
” Konservasi adalah tindakan pelindungan, pemanfaatan, dan pemulihan yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan menjamin kelestarian dan kesinambungan persediaannya, serta tetap memelihara dan meningkatkan kualitas dan nilainya dalam rangka memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi masa mendatang.”
“Masyarakat Hukum Adat adalah Sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, tatanan hukum adat di wilayah adatnya, yang memiliki SDG dan pengetahuan tradisional terkait SDG.”
Pasal 60
Pelindungan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan dengan:
pengukuhan Kawasan Konservasi dan penetapan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi; dan/atau
pelindungan Kawasan Konservasi dan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi sesuai kategori dan statusnya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuhan Kawasan Konservasi dan penetapan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi serta tata kelola Kawasan Konservasi dan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Paragraf 3
Penetapan Ekosistem Penting di Luar Kawasan Konservasi
Pasal 71
Penetapan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk mengisi kesenjangan keterwakilan ekologis di dalam Kawasan Konservasi.
Ekosistem penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ekologis atau secara fisik berhubungan dengan Kawasan Konservasi.
Pasal 72
Ekosistem penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dapat berada dalam kawasan hutan Negara, tanah Negara yang dibebani hak, atau tanah milik, atau wilayah kelola masyarakat hukum adat.
Untuk mendukung berfungsi dan terwujudnya koridor, daerah penyangga, penghubung antarhabitat, dan areal dengan nilai konservasi tinggi, pemangku dan pemegang izin atas tanah Negara, atau pemangku wilayah kelola masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
melepaskan seluruh atau sebagian hak atas tanah atau menyetujui pemanfaatan sebagian atau seluruh ruang wilayah perairan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat kepada Pemerintah Pusat untuk ditetapkan sebagai Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi; atau
melakukan Konservasi pada tanah haknya atau sebagian atau seluruh ruang wilayah perairan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat yang ditetapkan sebagai Ekosistem penting sesuai kaidah Konservasi.
Pasal 73
Pemerintah Pusat memberikan:
kompensasi kepada pemangku dan pemegang izin atas tanah Negara atau pemangku wilayah kelola masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a; atau
insentif kepada pemangku dan pemegang izin atas tanah Negara atau pemangku wilayah kelola masyarakat hukum adat yang melakukan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b
Pasal 74
Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi dan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 75
Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dapat berupa:
daerah penyangga Kawasan Konservasi;
koridor ekologis atau Ekosistem penghubung;
areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT); dan/atau
Areal Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM).
Pasal 76
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah memberikan pengakuan terhadap sistem pelindungan Ekosistem penting di wilayah adat yang dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat.
Hutan adat dan/atau areal lain yang telah ditunjuk/ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai Areal Konservasi Kelola Masyarakat dan berada di wilayah hutan Negara, tidak dapat diubah menjadi penggunaan lain dan dilindungi dari rencana perubahan ruang yang tidak sesuai dengan tujuan penetapannya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan Ekosistem penting di wilayah adat dan Areal Konservasi Kelola Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pada bulan April 2017, debat mengenai Sawit Indonesia memuncak di Parlemen Uni Eropa. Sebuah laporan yang akan dibahas di Parlemen Uni Eropa menyebutkan bahwa Sawit Indonesia tidak sustainable dan penyebab deforestasi. Pemerintah Indonesia kemudian bereaksi keras. Namun cerita ini seperti rangkaian panjang. Pada halaman ini adalah beberapa referensi mengenai itu.
0. European Parliament, 17.3.2017, REPORT on palm oil and deforestation of rainforests (2016/2222(INI))
Resolusi sawit Parlemen Eropa menyebutkan, sawit sebagai penyebab deforestasi sampai pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat/lokal. Foto: Lusia Arumingtyas
Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi soal sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit karena dinilai masih menciptakan banyak masalah dari deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran HAM. Dalam resolusi yang secara khusus menyebut Indonesia itu, menghasilkan voting 640 anggota parlemen setuju, 18 menolak dan 28 abstain. Laporan sawit bersifat non-binding ini akan diserahkan kepada Komisi dan Presiden Eropa.
Kateřina Konečná, perancang resolusi mengatakan, dalam mengatasi dampak produksi minyak sawit, seperti penggundulan hutan, degradasi habitat, terutama di Asia Tenggara, Uni Eropa, katanya, harus memperkenalkan skema sertifikasi tunggal untuk sawit memasuki pasar Uni Eropa juga menghentikan bertahap penggunaan minyak nabati yang mendorong deforestasi sampai 2020.
“Kami ingin debat terbuka dengan semua pemain hingga kita dapat membuat produksi minyak sawit berkelanjutan, tanpa menebang hutan dan sesuai kondisi hak asasi manusia yang bermartabat,” katanya Selasa lalu dalam siaran pers mereka.
Dikatakan, resolusi sawit ini kali pertama dibuat parlemen dengan tetap menyerahkan keputusan tindakan pada Komisi Eropa. “Tapi kita tak bisa mengabaikan masalah deforestasi, yang mengancam Perjanjian Perubahan Iklim pada COP21 dan pembangunan berkelanjutan PBB,” katanya.
Parlemen Eropa mencatat, 46% dari minyak sawit impor oleh Uni Eropa untuk memproduksi biofuel, membutuhkan penggunaan sekitar satu juta hektar tanah tropis.
Selain pendorong deforestasi, Parlemen Eropa menyatakan, sebagian besar produksi global minyak sawit melanggar hak asasi manusia dan standar sosial memadai. Ia sering menggunakan pekerja anak, dan ada banyak konflik lahan antara masyarakat lokal dan adat dan pemegang konsesi.
Untuk itu, mereka memanggil Komisi untuk mengambil langkah-langkah penghentian bertahap dalam penggunaan minyak nabati pendorong deforestasi, termasuk kelapa sawit, sebagai komponen biofuel pada 2020.
Parlemen Eropa mencatat, memang sudah ada berbagai skema sertifikasi sukarela mempromosikan budidaya minyak sawit berkelanjutan. Dalam dokumen resolusi itu beberapa kali menyebut sertifikasi seperti RSPO, dan ISPO.
Sayangnya, standar-standar itu masih mendapatkan banyak kritikan hingga membingungkan konsumen. Mereka pun mengusulkan ada skema sertifikasi tunggal dalam menjamin hanya minyak sawit lestari yang masuk pasar Uni Eropa.
Mereka juga mendesak Uni Eropa memperkenalkan kriteria keberlanjutan untuk minyak sawit dan produk mengandung minyak sawit dalam memasuki pasar Uni Eropa.
“Komisi harus meningkatkan ketertelusuran minyak sawit impor ke Uni Eropa dan harus mempertimbangkan menerapkan berbeda skema bea cukai yang mencerminkan biaya nyata lebih akurat sampai sertifikasi tunggal berlaku,” ucap Konečná.
Indonesiapun bereaksi dengan resolusi ini. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, tampak emosional menanggapi Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests oleh Parlemen Eropa di Starssbourg ini.
Di sela-sela kunjungan ke Helsinki, Siti mengatakan, bagi Indonesia isu sawit seperti ini hal sensitive. Industri sawit di Indonesia, merupakan industri besar menyangkut hajat hidup petani. Areal tanam sawit, katanya, seluas 11,6 juta hektar, dengan 41% petani kecil dan tenaga kerja dari usaha hulu hingga hilir tak kurang 16 juta orang.
Catatan-catatan negatif dalam mosi itu, kata Siti, merupakan penghinaan kepada Indonesia dan tak dapat diterima. “Tuduhan sawit adalah korupsi, sawit adalah eksploitasi pekerja anak, sawit adalah pelanggaran hak azasi manusia dan sawit menghilangkan hak masyarakat adat, semua itu tuduhan yang keji dan tak relevan sekarang,”katanya dalam rilis kepada media.
Dia bilang, Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sedang menmelaksanakan praktik-praktik berkelanjutan dalam pengelolaan sawit, dan industri-industri berbasis lahan lain.
“Pembangunan berkelanjutan jadi konsen pemerintah kini. Sama seperti orientasi Parlemen Eropa dan negara-negara lain di dunia. Indonesia termasuk di depan dalam implementasi Perjanjian Paris,” katanya.
Mosi Parlemen Eropa ini, katanya, menyinggung kedaulatan Indonesia, karena menuduh dan mengajak pihak-pihak untuk “boikot “ investasi sawit dan pindah ke bunga matahari dan rapeseed.
“Saya kira ini langkah tak pas. Jika dunia berharap Indonesia sebagai bagian penting dalam lingkungan global dan paru-paru dunia, dunia harus percaya, Indonesia dapat menyelesaikan persoalan dalam negerinya.”
Berbagai persoalan, katanya, sedang diselesaikan dan sudah memberikan hasil. “Kontribusi Indonesia kepada dunia dalam hal lingkungan harus diakui. Upaya-upaya mengatasi kebakaran hutan, menata forest governance, upaya-upaya tata kelola gambut, menjaga keragaman hayati, menjaga habitat orang hutan, harimau, gajah merupakan kontribusi Indonesia terhadap lingkungan global.”
Siti akui, tak mudah menyelesaikan berbagai permasalahan dengan wilayah seluas Indonesia. Apabila melihat Indonesia dan Eropa dari udara dengan jarak ketinggian sama, katanya, rentang wilayah Indonesia itu, kira-kira sama dengan dari Spanyol sampai Rusia, di sekitar negara Azzerbaijan. “Indonesia sangat luas. Jadi upaya dan hasil kerja harus diakui juga dong oleh dunia.”
Kementerian dalam negeri juga mengeluarkan tanggapan resmi atas mosi ini. Ada delapan poin, antara lain resolusi itu mencerminkan tindakan diskriminatif terhadap minyak sawit yang berlawanan dengan posisi Uni Eropa sebagai champion of open, rules based free, and fair trade.
Resolusi Parlemen Eropa juga menggunakan data dan informasi tak akurat dan akuntabel terkait perkembangan minyak sawit dan manajemen kehutanan di negara–negara produsen termasuk Indonesia. Resolusi juga melalaikan pendekatan multistakeholders.
Kemenlu nyatakan, minyak sawit bukanlah penyebab utama deforestasi. Berdasarkan kajian Komisi Eropa pada 2013, total 239 juta hektar deforestasi global dalam 20 tahun, 58 juta hektar sektor peternakan, 13 juta hektar kedelai, 8 juta hektar jagung, dan 6 juta hektar minyak sawit.
“Dengan kata lain, total minyak sawit dunia hanya berkontribusi kurang lebih 2,5% terhadap deforestasi global.” (lihat tabel).
Menurut Teguh Surya, Direktur Yayasan Madani, sampai terbit Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests ini muara dari kegagalan pemerintah dalam meyakinkan pasar terkait komitmen dan progres pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan mendasar tata kelola kebun sawit.
“Seperti perlindungan hutan dan gambut dengan nol deforestasi, isu korupsi antara lain temuan KPK, pekerja anak, pelanggaran HAM, penghilangan hak masyarakat adat dan lain-lain,” katanya.
Saat ini, pemerintah memang banyak menyatakan, konsen dengan pembangunan berkelanjutan, tetapi banyak kebijakan masih kontradiktif dengan upaya perlindungan lingkungan dan pengakuan hak masyarakat adat.
Dalam menyikapi laporan Parlemen Eropa ini, katanya, pemerintah tak perlu konfrontatif karena bisa diselesaikan dengan cara-cara diplomasi kepada berbagai pihak khusus dalam negeri, tak terkecuali kepada organisasi masyarakat sipil.
Pemerintah, ucap Teguh, tak bisa berjalan sendiri tetapi perlu mengkonsolidasikan dengan para pihak dan dukungan bagi minyak sawit berkelanjutan sejati.
“Kita tahu ada persoalan infrastruktur dan kapasitas kelembagaan, dan sistem birokrasi masih buruk.”
Kebun sawit di Riau, yang terbakar dan dibuka di lahan gambut dalam. Kala tim Penegakan Hukum KLHK datang mau menyegel malah kena sandera. Kebun sawit ini ditanam dengan sistem ‘bapak angkat’ oleh perusahaan besar. Foto: KLHK
***
Sejak Maret, di Indonesia dilakukan diskusi-diskusi maupun rilis penelitian yang berisikan sawit bukan penyebab deforestasi. Seperti diskusi akhir Maret di Jakarta, ada Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Yanto Santosa bicara soal riset dia pada 2016 di delapan perusahaan sawit besar) dan 16 kebun swadaya di Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan dan Siak, Riau.
Mengambil lokasi penelitian di Riau, tetapi Yanto, tak memperhitungkan dalam penelitian soal kawasan-kawasan lindung dan konservasi seperti Taman Nasional Tesso Nilo maupun Taman Nasional Bukit Betabuh, banyak terjarah sawit.
Dalam penelitian itu, Yanto mengumpulkan kronologi perolehan perizinan, status lahan kebun berdasarkan TGHK 1986, rencana tata ruang Riau 1994 dan 2014, dan kawasan hutan 2014.
Dia mengumpulkan data riwayat penggunaan lahan, kegiatan penggunaan lahan sejak masa penyiapan sampai penanaman dan wawancara dengan berbagai pihak.
Yanto bilang, dia mengkofirmsi 91,76% areal penelitian pada perkebunan sawit swadaya (47,5 hektar) status lahan bukan hutan saat wilyah jadi kebun sawit. Sisanya (8.24%), masih kawasan hutan saat pemilik kebun membeli dan pakai lahan untuk kebun sawit.
“Untuk kebun rakyat, dulu membuka karena tak ada izin, 100% tata ruang Riau sudah alokasi penggunaan lain, bukan kawasan hutan,” katanya.
Hasil wawancara dengan masyarakat tak jauh beda. Sebelumnya, ada hutan sekunder, perkebunan karet, semak belukar dan tanah terbuka. Untuk sawit rakyat 100% di areal terbuka. “Hasil citra landsat juga mengkonfirmasi. Kesimpulan status lahan sudah bukan kawasan hutan saat izin ini diterbitkan.”
Pada perkebunan skala besar, riwayat penggunaan lahan tiga tahun sebelum izin usaha sebagian besar sebagai hutan. Sedang, dua dan satu tahun sebelum izin usaha sebagai perkebunan. Lain dengan kebun sawit swadaya sebagian besar lahan tak digunakan pada tig, dua, maupun satu tahun sebelum izin usaha.
“Ini sesuai hasil tutupan lahan perusahaan besar yang dahulu didominasi perkebunan karet dan hutan sekunder. Untuk swadaya, sebagian besar dahulu tanah terbuka.”
Dari seluruh perkebunan besar amatan (46.372,38 hektar), 68,02% lahan dari hutan produksi konversi dan APL, 30,01% dari hutan produksi terbatas, dan 1,97% hutan produksi.
“Sawit sebenarnya penyelamat ancaman deforestasi dalam konteks yang tak produktif jadi produktif.”
Jadi, katanya, voting anggota parlemen Eropa menyatakan sawit penyebab deforestasi itu keliru.
Yanto juga bilang, ada perbedaan mendasar dalam mendefinisikan deforestasi. Menurut FAO, disebut deforestasi itu konversi hutan jadi lahan lain atau secara jangka panjang pengurangan tutupan tajuk pohon di bawah batas 10%.
Kala merujuk definisi deforestasi menurut UU Kehutanan, disebut deforestasi ialah perubahan permanen areal berhutan jadi tak berhutan oleh kegiatan manusia.
Supiandi Sabiham, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB mengatakan, sawit merupakan komoditas strategis dan terus berkembang di Indonesia. Kebutuhan dunia sangat tinggi terhadap minyak sawit.
“Muncul isu apakah sawit penyebab deforestasi dan degradasi? Pemicu deforestasi terjadi jauh sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman Belanda. Dilanjutkan dengan program transmigrasi,” katanya.
Deforestasi, katanya, terjadi pada 1905-1940, masa kolonial Belanda, lanjut program transmigrasi 1969. Sepanjang 1969-2000, sebanyak 3,09 juta keluarga ditempatkan, 8,94 juta hektar dibuka.
Lalu HPH dengan systematic logging mulai awal 1970-an dengan kecepatan deforestasi 0,6 juta hektar per tahun. Selama 1985-1997 deforestasi terjadi di Sumatera 6,7 juta hektar, dan Kalimantan 8,5 juta hektar.
Supiandi pakai istilah perkebunan swasta diundang untuk menyelamatkan hutan-hutan terdegradasi pad 1980-n. Lalu muncul sawit sesudah kerusakan hutan terjadi.
Petrus Gunarso, Dewan Pakar Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia (Persaki), pernah jadi Direktur Keberlanjutan APRIL punya pandangan sama. Dia bilang, Indonesia dan Malaysia pemasok 85% minyak sawit dunia hingga terus ditodong bertanggungajwab dengan isu deforestasi, perubahan iklim, hak assi manusia dan lain-lain.
Penelitian dia, lahan perkebunan sawit Indonesia paling banyak dari konversi bekas perkebunan karet. Konversi itu karena harga jual getah terus merosot, harga tandan sawit naik. Ada juga dari hutan terdegradasi dan APL jadi bukan deforestasi.
Keterangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pun bilang, tak ada sawit di kawasan hutan. Padahal, hasil kerja KLHK sendiri pada beberapa bagian, seperti Direktorat Penegakan Hukum maupun Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, banyak menemukan sawit berada kawasan hutan bahkan, hutan lindung dan konservasi.
Chairil Anwar Siregar dari Litbang KLHK bilang sawit bukan penyebab deforestasi.
“Tak ada sawit dari hutan. Tarohlah kalau ada, paling banyak 4% dari luas hutan Indonesia. Mengapa masih disebut menyebabkan deforestasi? Itukan lucu, terlalu dibesar-besarkan. Mengada-ada,” katanya.
Segel KLHK di Kalteng, kala kebun sawit dibikin di hutan gambut habis terbakar. Foto: Sapariah Saturi
Pandangan para ilmuan itupun terpatahkan oleh ilmuan lain. “Masyarakat harus mencermati (penelitian) dengan baik, membaca laporan hasil penelitian itu lengkap. Apa yang disampaikan Yanto Santosa, hanya didasarkan pada beberapa lokasi. Itupun areal dalam bahan penelitian APL (alokasi penggunaan lain-red). Ya tentu saja kesimpulan demikian,” kata Togu Manurung, sama-sama dari Fakultas Kehutanan IPB.
Dia mengatakan, perkebunan sawit bukan penyebab deforestasi itu bermain-main dengan definisi hutan berdasarkan FAO. Pernyataan itu, katanya, sangat kontroversial.
Dia bilang, harus melihat fakta, ada pembukaan kebun sawit di kawasan hutan lindung bahkan hutan konservasi seperti Taman Nasional Tesso Nilo dan Giam Siak Kecil.
“Kita lihat di Taman Nasional Tesso Nilo, misal, 50% tutupan hutan habis oleh sawit. Belum lagi di Giam Siak Kecil. Itu tak terbantahkan, sudah jadi pengetahuan umum. Bagaimana suatu kawasan hutan bahkan hutan konservasi diokupasi ilegal dan dibangun perkebunan sawit,” katanya.
Terlepas dari soal apakah di kawasan hutan atau luar kawasan hutan, katanya, bisa jadi lebih 90% pembangunan sawit di Indonesia dari lahan yang tadinya ada tutupan hutan.
“Mengapa hanya penelitian di lokasi itu, padahal di Riau bisa dilihat juga ada perkebunan sawit dengan cara tebang habis pohon hingga menyebabkan deforestasi,” katanya.
“Jadi jelas tadinya ada tutupan hutan, lalu pada proses pembangunan melalui land clearing tebang habis, lalu ditanam sawit.”
Togu menyebut, di Riau, dia menemukan areal konsesi HPH kini jadi perkebunan sawit, dan berada di kawasan hutan. Fakta ini, katanya, jelas tak terbantahkan kalau perkebunan sawit salah satu penyebab deforestasi.
Masa lalu, katanya, operasi penebangan kayu jelas menyebabkan deforestasi. Tetapi, membangun perkebunan sawit dan hutan tanaman industri dengan cara menghancurkan hutan alam tropika basah dan tebang habis merupakan hal buruk.
“Dari ekosistem hutan tropika basah dengan keragaman hayati tinggi, termasuk jenis-jenis pohon, jika dirusak habis, akan mengakibatkan jasa lingkungan semula bernilai tinggi dan mahal, rusak. Jelas sekali merugikan lingkungan hidup dan berdampak buruk.”
Menurut dia, patut menjadi sorotan sebagai masalah lingkungan kala membuka sawit dengan membuka hutan . “Pertanyaan bersarnya, mengapa pembangunan perkebunan sawit tak dilakukan di lahan terbuka dan tak ada tutupan hutan? Misal eks HPH terdegradasi berat. Atau kawasan kritis seperti semak belukar.”
Yang terjadi saat ini, perkebunan sawit banyak di areal hutan dengan tutupan padat dan ada kepentingan bisnis disana.
“Kawasan dicari yang ada hutan. Dengan begitu, mereka akan tebang habis pohon. Para pengusana sawit akan menerima rezeki nomplok. Sebelum sawit beroperasi, mereka bisa panen IPK kayu. Jadi sebelum investasi, mereka sudah untung duluan,” katanya.
Sisi lain, juga banyak pejabat daerah ikut bermain. Di Kalimantan Tengah, misal, sebelum ada aturan yang menarik kewenangan pengelolaan hutan ke provinsi, banyak bupati mendorong pelepasan kawasan hutan.
Belakangan, mereka meminta pemutihan investasi keterlanjuran hingga pengesahan rencana tata ruang tersendat.
Data Forest Watch Indonesia (FWI) menyebut, rentang 2009-2013, Indonesia kehilangan hutan alam 515.900 hektar akibat pembangunan perkebunan sawit. Sebanyak 63% atau 327.500 hektar terjadi di Kalimantan. Rinciannya, Kalbar 147.600 hektar, Kalteng 114.600 hektar, Kaltim 34.200 hektar dan Riau 32.400 hektar.
Lahan-lahan yang digunakan perkebunan sawit ini sebagian besar dari lahan baik APL maupun hutan produksi dapat dikonversi (HPK). Setidaknya dalam 2009-2013, APL dan HPK menyumbang deforestasi 1,1 juta hektar dan 781.000 hektar.
Guru Besar Manajemen Hutan IPB Herry Purnomo juga tak sepakat bahwa perkebunan sawit bukan penyebab deforestasi. Menurut dia, generalisasi seperti itu tak benar dan merugikan industri sawit itu sendiri.
“Banyak perkebunan sawit dikembangkan secara benar dan di lahan yang memang diperuntukkan untuk perkebunan. Namun banyak juga tidak benar dengan konversi hutan dan lahan secara ilegalyang bertentangan dengan keinginan mengembangkan industri sawit berkelanjutan. Menutup mata sawit yang tak beres akan membuat sawit yang baik akan tercemar,” katanya.
Menurut dia, semua pihak harus mendorong pengembangan sawit dengan benar. Saat sama, pengembangan sawit tak benar dan merusak lingkungan harus dikurangi tahap demi tahap. Keunggulan berkelanjutan, adalah jalan yang harus ditempuh sawit Indonesia. “Itu tugas bersama kita. Saya yakin kita bisa,” katanya.
Dia mengatakan, pengembangan sawit di Indonesia mempunyai dua sisi. Pertama, berhasil menumbuhkan ekonomi Indonesia. Luas sawit Indonesia 11, 6 juta hektar, dengan 715 perkebunan dan 106 kilang sawit. Ekspor Indonesia setiap tahun Rp280 triliun.
“Itu nilai sangat besar, signifikan dalam ekonomi Indonesia dan menyerap jutaan tenaga kerja. Kita berkeinginan agar sawit berkelanjutan di Indonesia dan menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia.”
Kedua, kontestasi antar-berbagai penggunaan lahan, hutan dan perkebunan seperti sawit sangat tinggi. Pernyataan resmi pemerintah mengatakan, 2,5 juta hektar sawit di Indonesia terletak pada kawasan hutan.
“Kalau dikatakan hutan primer yang dikonversi hanya 1%, kalaupun itu benar bagaimana dengan hutan sekunder? Apakah hutan sekunder tidak penting?”
Deforestasi, katanya, merupakan perubahan hutan jadi bukan hutan seperti kebun sawit. Untuk itu, mesti punya perspektif lebih komprehensif tentang tranformasi bentang alam. “Kita mesti sepakat mana yang bisa dikembangkan menjadi sawit dan mana harus tetap jadi hutan. Hutan dan sawit harus dikembangkan bersama-sama, karena keduanya sangat penting bagi keberlanjutan ekonomi, ekologi dan social.”
Peneliti CIFOR, David Gaveau tahun 2015 dalam publikasi di Nature.com menyatakan, laju konversi hutan (hutan primer dan sekunder) di Kalimantan tetap tinggi walaupun berkurang.
Pada 1990-an, 80% hutan yang dikonversi menjadi sawit dan HTI. Sedangkan pada 2015 berkurang menjadi 50%. Malaysia mempunyai profil lebih buruk dengan lebih tinggi prosentasi konversi hutan untuk pengembangan sawit.
David Gaveau dan peneliti lain dari CIFOR juga membuat Atlas untuk Borneo (Indonesia dan Malaysia) yang menganalisis deforestrasi dan penanaman di berbagai perusahaan baik untuk sawit maupun HTI secara online.
Dalam atlas itu terlihat, di Kalimantan, antara tahun 1973-2015 ada 4,3 juta hutan dikonversi jadi sawit dan HTI.
Herry juga mengutip penelitian lain oleh WB Aryono, mahasiswa pasca sarjana IPB. Dia memetakan perubahan tutupan lahan di Riau selama 25 tahun terakhir. Terlihat hutan berkurang dan sawit bertambah. Contoh, Riau, pada 1990, tutupan hutan sekitar 60%, pada 2016 jadi 25%. Tutupan lahan empat DAS di Riau tahun 1990 dengan 60% berhutan, tahun 2015 tinggal 25%.
Pada saat sama di Riau, sawit pada 1990 hanya 0,5 juta hektar berkembang jadi 2,4 juta hektar pada 2016. Sedangkan ilegal, terletak di kawasan hutan, jumlah ebih dari satu juta hektar.
“Saya berkeliling Taman Nasional Tesso Nilo, Hutan Lindung Bukit Batabuh, beberapa bekas HPH yang harusnya hutan namun sekarang sekitar 40% jadi sawit. Tim KLHK, KPK, kawan-kawan pemerintah daerah dan DPRD tahu ini dan berusaha memerbaiki keadaan. Banyak keterlanjuran-keterlanjuran terjadi puluhan tahun yang harus kita selesaikan,” kata Herry.
Peneliti CIFOR lain, Jelsma dan Idsert melakukan penelitian pada 2016, di Rokan Hulu, Riau, menemukan pekebun kecil dengan lahan kecil lebih banyak terletak di bukan hutan. Sedangkan pekebun kecil dengan areal lebih besar banyak di kawasan hutan.
Respon Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI atas Resolusi Parlemen Eropa soal Minyak Sawit:1. Resolusi Parlemen Eropa tentang Palm Oil and Deforestation of Rainforests yang disahkan melalui pemungutan suara pada sesi pleno di Strasbourg pada tanggal 4 April 2017 mencerminkan tindakan diskriminatif terhadap minyak kelapa sawit. Tindakan diskriminatif ini berlawanan dengan posisi Uni Eropa sebagai champion of open, rules based free, and fair trade.
2. Resolusi Parlemen Eropa juga menggunakan data dan informasi yang tidak akurat dan akuntabel terkait perkembangan minyak kelapa sawit dan manajemen kehutanan di negara–negara produsen minyak sawit termasuk Indonesia. Resolusi juga melalaikan pendekatan multistakeholders.
3. Minyak sawit bukanlah penyebab utama deforestasi. Berdasarkan kajian Komisi Eropa tahun 2013, dari total 239 juta ha lahan yang mengalami deforestasi secara global dalam kurun waktu 20 tahun, 58 juta ha terdeforestasi akibat sektor peternakan (livestock grazing), 13 juta ha dari kedelai, 8 juta ha dari jagung, dan 6 juta ha dari minyak sawit. Dengan kata lain, total minyak sawit dunia hanya berkontribusi kurang lebih sebesar 2,5% terhadap deforestasi global.
4. Minyak sawit menjadi bagian dari solusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan berkontribusi positif pada peningkatan permintaan global biofuel sebagai pengganti bahan bakar fosil. Minyak sawit, sampai saat ini, merupakan minyak nabati paling produktif dalam hal perbandingan luas lahan dan hasil produksi sebesar 4,27 ton/ha/tahun, sementara produksi rapeseed sebesar 0,60 ton/ha/tahun, bunga matahari sebesar 0,52 ton/ha/tahun, dan kedelai 0,45/ton/ha/tahun.
5. Skema sertifikasi tunggal yang diusulkan dalam Resolusi Parlemen Eropa berpotensi meningkatkan unnecessary barriers to trade dan kontraproduktif terhadap upaya peningkatan kualitas keberlanjutan minyak sawit. Indonesia memiliki Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang bersifat mandatoris dengan fokus pada perlindungan dan pengeloaan lingkungan.
6. Rekomendasi pengurangan secara bertahap (phasing out) penggunaan minyak sawit dalam resolusi dinilai bersifat proteksionis. Sangat aneh bahwa Resolusi merekomendasikan promosi minyak rapeseed dan bunga matahari, yang berdasarkan data justru tidak lebih baik dari minyak sawit.
7. Resolusi juga mengesampingkan hak hidup petani kecil ladang sawit. Terdapat 16 juta orang yang secara langsung/tidak langsung tergantung pada sektor kelapa sawit. 41% produksi minyak sawit dihasilkan oleh petani kecil di pedesaan.
8. Resolusi juga mengabaikan upaya keras yang terus dilakukan Pemerintah dan multistakeholders Indonesia dalam menjaga dan menyeimbangkan isu pembangunan dan lingkungan hidup, termasuk moratorium ekspansi lahan kelapa sawit, skema kolaboratif antara pemerintah-swasta-masyarakat madani untuk restorasi gambut. Praktik-praktik sustainable management dalam pengelolaan sawit, serta peran Indonesia yang di depan dalam upaya implementasi Paris Agreement.
Siaran Pers Kementrian Lingkungan Hidup & KehutananINDONESIA TOLAK “PENGHINAAN” RESOLUSI SAWIT PARLEMEN EROPAJakarta, Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumát, 7 April 2017. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, mendapat berita berkenaan dengan disahkannya Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests oleh Parlemen Eropa di Starssbourg, dalam kunjungan kerjanya di Helsinki (04/07/2017). Didampingi Duta Besar RI untuk Finlandia, Wiwiek Setyawati Firman, Menteri Siti Nurbaya memberikan klarifikasi kepada pers, di sela-sela jadwal penandatanganan MoU antara Menteri LHK RI, Siti Nurbaya dengan Menteri Pertanian dan Lingkungan Hidup Finlandia, Kimmo Tiilikainen, Jumat, (07/04/2017) di Helsinki.Mosi terkait Laporan tentang Sawit itu bersifat non-binding dan akan diserahkan kepada Dewan Eropa dan Presiden Eropa untuk menindaklanjutinya. Laporan itu secara khusus menyebut Indonesia, yang isinya menyatakan bahwa persoalan sawit adalah persoalan besar yang dikaitkan dengan isu korupsi, pekerja anak, pelanggaran HAM, penghilangan hak masyarakat adat dan lain-lain. Studi sawit akan dirilis pada pertengahan tahun ini dan Komisi Eropa akan mengadakan konferensi terkait sawit. Sisi pandangan negatif juga menyatakan perlunya alih investasi dari sawit ke sunflower oil dan rapeseed oil, serta kritisi terhadap perbankan, yang dianggap ikut mendukung.
“Bagi Indonesia isu sawit seperti ini merupakan hal yang sensitif, dan dalam kaitan lingkungan dan kehutanan, maka saya harus merespons. Industri sawit di Indonesia merupakan industri besar yang menyangkut hajat hidup petani, yang meliputi areal tanam sawit seluas 11,6 juta ha, dimana 41% merupakan tanaman petani atau small holders, dengan tenaga kerja dari usaha hulu hingga hilir tidak kurang dari 16 juta orang petani dan tenaga kerja”, ujar Menteri LHK Siti Nurbaya.
Menteri Siti Nurbaya menyatakan bahwa catatan-catatan negatif dalam mosi tersebut merupakan penghinaan kepada Indonesia dan tidak dapat diterima. “Tuduhan bahwa sawit adalah korupsi, sawit adalah eksploitasi pekerja anak, sawit adalah pelanggaran hak azasi manusia dan sawit menghilangkan hak masyarakat adat, semua itu tuduhan yang keji dan tidak relevan sekarang”, tegas Menteri Siti Nurbaya.
Dijelaskan oleh Menteri Siti Nurbaya, bahwa Pemerintah Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo, justru sedang melaksanakan praktek-praktek sustainable management dalam pengelolaan sawit, dan industri-industri land based lainnya saat ini dan sedang diintensifkan. “Sustainable development menjadi concern pemerintah saat ini. Sama seperti orientasi Parlemen Eropa dan negara-negara lain di dunia, Indonesia juga termasuk yang didepan dalam upaya implementasi Paris Agreement. Dan kita memiliki ratifikasi Paris Agreement tersebut serta berbagai ratifikasi lainnya untuk langkah-langkah sustainable development”, Menteri Siti Nurbaya menambahkan.
Lebih lanjut Menteri Siti Nurbaya menerangkan, bahkan saat ini Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat adat. “Hak-hak masyarakat adat diberikan dalam berupa hutan adat. Langkah ini sedang terus berlangsung. Begitu pula dalam tata kelola gambut dan landscape management secara keseluruhan. Oleh karena itu, saya kira tentang studi sawit yang ada itu tidak lengkap dan tidak tepat potret yang ada untuk Indonesia dalam studi resolusi Parlemen Eropa tersebut”, jelas Siti Nurbaya.
Menteri Siti Nurbaya juga menyatakan, “Mosi Parlemen Eropa setidaknya telah menyinggung kedaulatan Indonesia, karena menuduh dan mengajak pihak-pihak untuk “boikot “ investasi sawit dan pindah ke sunflower dan rapeseed. Saya kira ini langkah yang tidak pas. Jika dunia berharap Indonesia sebagai bagian penting dalam lingkungan global dan sebagai paru-paru dunia, dunia harus percaya bahwa Indonesia dapat menyelesaikan persoalan dalam negerinya”.
Menurut Menteri Siti Nurbaya, persoalan tersebut sedang diselesaikan dan sudah memberikan hasil. Kontribusi Indonesia kepada dunia dalam hal lingkungan juga harus diakui. Upaya-upaya untuk mengatasi kebakaran hutan, menata forest governance, upaya-upaya untuk menata tata kelola gambut, upaya-upaya menjaga keanekaragaman hayati, upaya-upaya untuk menjaga habitat orang hutan, harimau, gajah merupakan kontribusi Indonesia terhadap lingkungan global.
“Tentu saja tidak mudah bagi Indonesia, karena apabila dilihat Indonesia dan Eropa dari udara dari jarak ketinggian yang sama, maka rentang wilayah Indonesia itu, kira-kira rentangnya sama dengan wilayah dari Spanyol sampai ke Rusia, di sekitar negara Azzerbaijan. Indonesia sangat luas. Jadi upaya dan hasil kerjanya harus diakui juga dong oleh dunia”, tutur Menteri Siti Nurbaya.
“Untuk itu resolusi dengan nada penghinaan kepada Indonesia dengan jumlah penduduk ke empat terbesar di dunia ini tidak bisa diterima. Indonesia akan mampu berhadapan dengan negara manapun di dunia, manakala kedaulatannya terusik”, Menteri Siti Nurbaya kembali menegaskan.
Selanjutnya Menteri Siti Nurbaya meminta kepada dunia usaha, industriawan di Indonesia agar bekerja sebagaimana mestinya, sesuai aturan Indonesia, dan tidak terpengaruh oleh resolusi Parlemen Eropa ini. Para akademisi juga diminta untuk dapat bersama-sama mengatasi hal-hal seperti ini, dan melihat hal-hal yang dituduhkan itu. Demikian pula Menteri Siti Nurbaya mengajak civil society, para aktivis lingkungan untuk melihat subyek ini secara jernih.
Atas resolusi terkait lingkungan dan kehutanan ini, Menteri Siti Nurbaya akan segera melapor ke Presiden setibanya di tanah air dan akan berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan. “Saya akan pelajari betul ratifikasi-ratifikasi yang terkait dan dalam implementasinya yang tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan dalam negeri Indonesia. Kepentingan nasional itulah yang nomor satu. Bila perlu ditinjau ulang saja dan kita pelajari kembali “, tutup Siti Nurbaya. (***)
Penanggung jawab berita:
1. Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK, Henri Bastaman (+628161135225)
2. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri KLHK, Sri Murniningtyas (+6287883721859)
3. Kepala Biro Humas KLHK, Djati Witjaksono Hadi (+6281375633330)
Europa Union Suggestions untuk Sawit Indonesia
“6. Recalls that 30-50 % of fires in Indonesia in 2015, which were typically results of the clearing of land for palm oil plantations and other agricultural use, occurred in coal-rich peatlands, turning Indonesia into one of the greatest contributors to global warming on Earth;”
PRINSIP, KRITERIA, DAN INDIKATOR ISPO Deforestasi, tumpang tindih lahan dengan masyarakat adat/lokal maupun dengan izin konsesi lainnya, perambahan hutan alam (termasuk yang memiliki nilai konservasi tinggi), konflik sosial dan tenurial, kebakaran hutan, yang merupakan isu-isu krusial yang belum dapat dijawab oleh prinsip, kriteria dan indikator ISPO.
INDONESIA TOLAK “PENGHINAAN” RESOLUSI SAWIT PARLEMEN EROPAJakarta, Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumát, 7 April 2017. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, mendapat berita berkenaan dengan disahkannya Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests oleh Parlemen Eropa di Starssbourg, dalam kunjungan kerjanya di Helsinki (04/07/2017). Didampingi Duta Besar RI untuk Finlandia, Wiwiek Setyawati Firman, Menteri Siti Nurbaya memberikan klarifikasi kepada pers, di sela-sela jadwal penandatanganan MoU antara Menteri LHK RI, Siti Nurbaya dengan Menteri Pertanian dan Lingkungan Hidup Finlandia, Kimmo Tiilikainen, Jumat, (07/04/2017) di Helsinki.Mosi terkait Laporan tentang Sawit itu bersifat non-binding dan akan diserahkan kepada Dewan Eropa dan Presiden Eropa untuk menindaklanjutinya. Laporan itu secara khusus menyebut Indonesia, yang isinya menyatakan bahwa persoalan sawit adalah persoalan besar yang dikaitkan dengan isu korupsi, pekerja anak, pelanggaran HAM, penghilangan hak masyarakat adat dan lain-lain. Studi sawit akan dirilis pada pertengahan tahun ini dan Komisi Eropa akan mengadakan konferensi terkait sawit. Sisi pandangan negatif juga menyatakan perlunya alih investasi dari sawit ke sunflower oil dan rapeseed oil, serta kritisi terhadap perbankan, yang dianggap ikut mendukung.
