Archive for the ‘Bukuku’ Category


……….Nah, Agam adalah sebuah daerah yang demikian indah. Terbentuk oleh susunan perbukitan yang menopang dua gunung tinggi, seperti paku bumi Minangkabau pada belahan ditengah Sumatera. Nagari-nagari tumbuh pada lembah-lembah datar dimana pesawahan kerapkali penuh padi kuning menghampar, dan sepotong Ngarai yang terbentuk karena patahan kulit bumi, dimana ditengahnya mengalir sebuah sungai dengan air jernih. Negeri sejuk diketinggian ini, dipenuhi oleh bunga-bunga yang selalu mekar di sepanjang hari. Kalaulah tidak bunga ros, tentulah bunga dahlia, dimana disela rumpunnya, tumbuh pula Melati yang semerbak, mewangi.

Orang-orang Agam adalah orang-orang intelek, karena sejak lama Pendidikan agama dan Pendidikan rakyat, ataupun Pendidikan ala barat yang dibangun pemerintah Kolonial telah ada didaerah itu. Bahkan banyak pemuda-pemuda Minangkabau, yang kemudian yterlibat dalam memerdekakan negeri, mendapat Pendidikan di Bukittinggi. Salah satu sekolah yang paling terkenal di Sumatera Tengah saat itu, bernama sekolah Radja. Mulai dari Hatta, sampai ke Tan Malaka, memulai sekolah disana.

Tidak hanya para lelaki, perempuan-perempuan Agam telah sejak lama mendapat Pendidikan Tinggi, baik Pendidikan keterampilan kewanitaan, Pendidikan keagamaan, begitu pula Pendidikan ala barat. Kekalahan Paderi dan masuknya pemerintahan administrative Kolonial Belanda ke dataran tinggi Minangkabau, Padangsche Bovenlanden, yang salah satunya disebut dengan Agam Plateuw, membuka pintu bagi Pendidikan ala barat, atau setidaknya Pendidikan bagi orang-orang yang akan menempati posisi-posisi structural pemerintahan colonial yang akan berdiri. Maka terkenallah satu Nagari dipinggir Ngarai Sianok, dimana di nagari itu lahir para intelektual dan elit-elit birokrasi pertama Minangkabau. Mulai dari Guru, Jaksa, Pejabat Kolonial, Tokoh Pers, Tokoh Perempuan, sampai ke Konglomerat di Zamannya, lahir dari sana. Nagari itu adalah Koto Gadang, dimana satu pendiri Republik, Haji Agus Salim berasal.

Tanah Agam adalah tanah yang subur. Sejak ribuan tahun, Gunung Marapi, sebuah gunung purba aktif dengan ketinggian 2.891 dari permukaan laut, dengan leluasa menaburi dan melantai lembah-lembah permai itu dengan butiran-butiran kesuburan, dimana segala tumbuhan yang ditancapkan, akan bisa dipastikan berbuah. Bunga-bunga bermekaran dalam palunan sejuk dingin cuaca yang terbentuk dari persekutuan jernih air yang menyembur dari setiap lubuk, merambati urat-urat sungai dilembah, dengan gugusan awan yang berarak anggun, yang mengatapi negeri itu kala panas datang.

Keindahan bunga-bunga mekar dan wangi pepadian dan buah yang begayut pada tiap ranting, pada pohon yang tumbuh ditanah potongan surge itu, membias ke wajah gadis-gadis yang terlahir disana. Kejelitaannya adalah alasan pertama kenapa para pemuda mesti “Menghitung Kasau” di malam-malam buta. Kecantikan itu makin mengaristokrat karena diletakkan pada tingkat Pendidikan yang tidak biasa, dimana kecerdasan itu tumbuh sejak dari buaian, tapian tempat mandi, majelis-majelis adat para Bundo Kanduang, Surau tempat mengaji, hingga sekolah yang hanya bisa dimasuki oleh para bangsawan, orang kaya, anak orang terpandang dan orang pilihan.

Aristokrasi, Kecerdasan dan Kejelitaan yang membungkus gadis-gadis Agam ini, kemudian membuat Lie Tek Swie, seorang sutradara Tiong Hoa, bersama Tan Film, produser film era colonial, merilis sebuah film berjudul “Melati Van Agam” pada tahun 1932. Film ini bercerita tentang Norma, seorang perempuan Intelek, Jelita dari Agam, namun ironisnya, ia malang dalam dunia percintaan. Kasihnya terhadap Idrus, mesti terpenggal, karena Idrus hanyalah Buruh Tambang di Sawahlunto. Tidaklah mungkin berdampingan dengan Si Melati Van Agam yang termashur. Perkawinannya dengan Nazaruddin, lelaki pilihan Orang Tua, pemenang dalam perebutan itu, mesti berakhir dengan perceraian dan kematian. Norma meninggal dan dikuburkan bersisian dengan pusara Idrus yang telah berpulang terlebih dulu, dan tragisnya, Nazaruddin, menyaksikan arwah dua sejoli yang cintanya terpenggal di dunia, bergandengan tangan menuju Surga.

Nah, meskipun Sembilan dari Sepuluh perempuan yang melintas di Pasar Lereng Bukittinggi, setiap hari pekan, nyaris seperti replica Norma, Sang Melati Van Agam, tidak sedikitpun membuat hati Rusli berdesir. Dalam kesibukannya, sepi kerapkali memerangkap, sehingga keindahan alam dihadapan asramanya di tepi ngarai, nyaris seperti terror saban hari. Jauh dilubuk hatinya, satu nama telah berbilik, dialah Rakena….Yah Rakena…Kenapa senyum perempuan itu, seolah selalu menjadi jawaban segala impiannya tentang perempuan masa depan.

Batam & Pontianak, 11 Maret 2019

Advertisements

Comparative

 

The objective of this study is to understand the differences in practice as experienced
by the business world compared with the experiences of communities, namely farmer
organizations, villagers and indigenous peoples, in securing their rights and maintaining
access to lands and forests.


37075485_10217259143815490_8318237894317703168_n

 

The Scramble for Land Rights
Reducing Inequity between Communities and Companies
by Laura Notess, Peter Veit, Iliana Monterroso, Andiko, Emmanuel Sulle, Anne M. Larson, Anne-Sophie Gindroz, Julia Quaedvlieg and Andrew Williams – July 2018
Increasing global demand for natural resources is intensifying competition for land across the developing world, pushing companies onto territories that many Indigenous Peoples and rural communities have sustainably managed for generations. These communities, who collectively hold at least half the world’s land but legally own just 10 percent of land globally, are now racing to protect their land rights.

A comprehensive global review of how communities and companies formalize land rights, this report examines discrepancies in time and costs required to obtain formal land rights as well as the land size and rights ultimately granted to each in 15 countries across Africa, Asia and Latin America. It uncovers significant differences in the barriers that both groups face – disparities that give companies a clear advantage. Communities sacrifice years or even decades navigating unwieldy, expensive government processes that may force them to give up significant portions of their ancestral lands, while wealthy companies with strong political connections quickly secure rights to the same land.

The report sheds light on this uneven playing field between companies and communities, and recommends a more transparent path forward. It calls on countries to simplify overly complex procedures and amend steps that impose difficult, undue burdens on communities, while uniformly enforcing corporate land acquisition policies. Around the world, better conflict resolution mechanisms are needed to address competing third-party claims, and governments must also protect communities’ right to free, prior and informed consent.
DOWNLOAD OPTIONS
PUBLICATION
CONTACT:
Laura Notess
PROJECTS:
Land and Resource Rights
TOPICS:
Governance
TAGS:
deforestation, forests, governance, human rights, indigenous people, land rights, resource rights
PAGES:
122
LICENSE:
Creative Commons
Key Findings Executive Summary
KEY FINDINGS
Community land, crucial to rural livelihood around the world, is increasingly targeted by commercial interests. Its loss can lead to environmental degradation, increased rural poverty and land disputes that last for years. Without formal legal recognition of their land rights, communities struggle to protect their land from being allocated to outside investors.
This report reveals endemic challenges facing communities across 15 countries. Procedures to register and document their customary land rights are complex, difficult and costly, requiring communities to sacrifice time, finances and customary land and resources.
As a result, it can take decades for communities to formalize their land rights. In the Philippines, the process requires 56 legally mandated steps; in Indonesia, 21 different government entities were involved.
In comparison, companies acquire formal land rights relatively quickly. Some companies take shortcuts to acquire land or begin commercial operations before obtaining final approvals. Few laws require foreign investors to engage in meaningful community consultation. This disadvantages more responsible companies and risks displacing communities.
To level the playing field between communities and companies, this report calls on countries to establish accessible and transparent community procedures that recognize all customary land, mitigate associated land conflicts, coordinate implementation and budgetary support for community land formalization, and better monitor company compliance.

 

scramble-land-rights-executive-summary-english