Rasionalisasi Kawasan Hutan

Posted: August 31, 2018 in Referensi

Ada dua pengertian penting dalam Undang-Undang Kehutanan yang sangat berpengaruh kepada pengelolaan hutan di Indonesia yaitu :

  1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
  2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh
    Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Pengertian pertama merujuk kepada Hutan dalam arti Ekologis dan pengertian kedua adalah Hutan dalam arti Politis. Karena itu beberapa data menunjukkan bahwa Kawasan Hutan di Indonesia adalah sekitar 130 Juta HA, baik yang berhutan dalam arti ekologis atau tidak, yag didalamnya bisa saja terdapat Masyarakat dan Perusahaan serta bahkan perkantoran pemerintah. Banyak juga perkebunan Kelapa Sawit dan kepentingan Non Kehutanan lainnya yang kemudian realnya ada dalam Kawasan Hutan dalam arti Politis tersebut.

Luasnya Kawasan Hutan yang ada serta kompleksitas masalah dilapangan, menuntut Kapasitas yang lebih dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dimandatkan mengelolanya. Namun demikian, diperjalanan muncul wacana-wacana untuk merasionalisasi Kawasan Hutan dalam arti Politis tersebut. Tentunya ususlan ini juga diikuti dengan berbagai kontrofersi.

Sekitar tanggal 28 Agustus 2018 yang lalu, beredar pemberitaan diberbagai milis mengenai wacana Rasionalisasi Kawasan Hutan tersebut yang segera mengundang perdebatan. Salah satu poin krusial dari perdebatan itu adalah; Rasionalisasi Kawasan Hutan ini dapat menjadi “Pemutihan” berbagai pelanggaran hukum yang sudah ada selama ini, yang berupa kejahatan Kehutanan terkait dengan Kawasan Hutan.

Pemberitaanya adalah sebagai berikut :

Agro Indonesia

Luas Hutan Dipangkas Bappenas

By redaksi – August 28, 2018023

Kawasan hutan Indonesia dinilai terlalu luas dan kurang efektif pengelolaannya. Untuk itu, luas hutan nasional perlu dirasionalisasi alias dipangkas sekitar 40% tinggal 72,3 juta hektare (ha)!

Bahkan, demi menyukseskan agenda pembangunan nasional, pemerintah bisa menempuh forest amnesty, mengampuni para pelanggar perizinan kawasan hutan dengan syarat tertentu.

=== lead ==
Luar biasa. Tapi, siapa sangka, usul kontrovesi itu justru muncul dari anggota kabinet Presiden Joko Widodo, yang notabene seorang rimbawan. Dan menariknya, usulan tersebut dipaparkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selaku penanggung jawab pengelolaan hutan nasional.

Demi efektivitas pengelolaan kawasan hutan, Bappenas mengusulkan rasionalisasi luas kawasan hutan dari sekitar 120 juta ha lebih menjadi tinggal 72,3 juta ha. Sekitar 40% atau sekitar 48 juta ha kawasan hasil pemangkasan bisa dipakai untuk dikonversi atau ‘disewakan’, mulai dari kebutuhan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Pehutanan Sosial sampai dilepas untuk penggunaan lain.

“Diperlukan perancangan ulang pembangunan kehutanan Indonesia guna menyukseskan agenda pembangunan nasional,” kata Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas, Arifin Rudiyanto di depan Rapat Koordinasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di kantor KLHK, Jakarta, Selasa (7/8/2018). Untuk itu, luas kawasan hutan pun perlu dirasionalisasi.

Yang mengejutkan, Bappenas juga tertarik mengadopsi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) di bidang keuangan dengan mengusulkan forest amnesty terhadap para pelanggar perizinan kawasan hutan dengan mewajibkan restorasi dan reklamasi kawasan serta melakukan landswap.

Meski Arifin menyebut rasionalisasi merupakan rancangan teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2020-2024, dan baru bisa dijalankan pemerintah mendatang jika setuju, namun KLHK menilai telah terjadi beda persepsi.

Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan KLHK, Sigit Hardwinarto menyataka akan memberi pemahaman kepada Bappenas untuk mencapai persepsi yang sama guna membuat rencana induk pembangunan hutan.

“Rencananya minggu depan akan ada (diskusi) lagi,” kata Sigit, Jumat (24/8/2018).

Suara lebih keras, seperti biasa, dilontarkan LSM. Forest Watch Indonesia (FWI) tegas menolak usulan Bappenas tersebut. Bahkan, pengkampanye hutan FWI, Agung Adi menyebut alasan Bappenas keliru.

Pengelolaan hutan yang lebih efektif bisa dilakukan dengan mengoptimalkan peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai unit pengelola hutan di tingkat tapak.

“Untuk efektivitas pengelolaan hutan, bisa mengoptimalkan peran KPH,” kata Agung. — AI

Link Pemberitaan : Luas Hutan Dipangkas Bappenas

Pemberitaan tersebut adalah berdasarkan Policy Brief Bappenas sebagai berikut :

POLICY BRIEF
Background Study RPJMNN 2020-2024 Bidang Kehutanan Agustus 2018, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

…….”Melihat kompleksitas permasalahan pentaaan dan penggunaan kawasan hutan ini yang sudah berjalan sejak Indonesia merdeka, sudah selayaknya kita mempertimbangkan adanya “Rasionalisasi Penataan dan Penggunaan Kawasan Hutan Indonesia” sebagai bentuk corrective measure. Di sisi lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kehutanan, pemetaan dan geomatika juga memungkinkan melakukan rasionalisasi penataan kembali kawasan hutan Indonesia secara akurat. Rasionalisasi kawasan hutan juga penting untuk menentukan kembali nilai penting ekosistem hutan seperti hutan sebagai habitat biodiversity, stok karbon, dan pengatur tata air, yang merupakan unsur dalam menentukan fungsi kawasan hutan. Diharapkan rasionalisasi kawasan hutan dapat membantu penataan lahan Indonesia secara umum, memberikan kepastian baik kepada masyarakat maupun investor, menyelamatkan sisa hutan yang masih ada, pertimbangan rasional berdasarkan biodiversity yang mungkin saat tahun 1980-an datanya belum tersedia, juga pertimbangan terhadap daya dukung dan daya tampung (DDDT) Air sesuai data yang lebih komprehensif.  Rasionalisasi kawasan hutan juga sangat penting bagi para pengelola kawasan hutan – Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) dan Balai Taman Nasional – dalam mengelola hutannya secara legal dan pasti, serta menunjukkan akuntabilitas pengelola hutan. Dengan demikian Rasionalisasi Penataan dan Penggunaan Kawasan Hutan Indonesia, yang merupakan salah satu syarat dalam Redesign Pembangunan Kehutanan Indonesia, menjadi faktor penting bagi kelestarian pengelolaan hutan dan juga menjadi faktor enabler untuk pembangunan nasional, terutama untuk periode Pemerintahan 2020-2024 sebagai periode penting menuju Indonesia 2045.

Kerangka Pikir Rasionalisasi Kawasan Hutan

Capture

Dokumen : 20180829 Policy Brief Rasionalisasi Kawasan dan Tutupan Hutan-1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s