Tonggak-Tonggak Pengakuan Hutan Adat

Posted: August 30, 2018 in Referensi

Perjuangan untuk pengakuan Hutan Adat oleh Negara adalah perjuangan panjang dan dalam level tertentu, banyak sekali pihak yang terlibat. Ibarat membangun sebuah candi, keberhasilan memperjuangkan Hutan Adat adalah dimulai dari menumpuk “Bata-Bata” kecil, sehingga susunannya membentuk Candi yang megah. Kontribusi banyak pihak terhadap perjuangan mewujudkan Pengakuan Hutan Adat adalah kenyataan sejarah yang dapat menjadi pelajaran penting bagi masa depan.

Tulisan kecil ini akan terus berkembang untuk merangkai bata-bata perjuangan banyak pihak untuk mewujudkan pengakuan Hutan Adat tersebut.

24 Juni 2011, Kamar Masyarakat Dewan Kehutanan Nasional (Hedar Laudjeng) mengunjungi Pandumaan Sipitu Huta, untuk menindaklanjuti pengaduan Konflik Hutan Adat yang dialami mereka.

553836_4622166957039_885700657_n

16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Hutan Adat bukan lagi bagian dari Hutan Negara melalui Putusan MK No. 35 Tahun 2012

Dokumen Putusan MK No. 35 Tahun 2012 : putusan_sidang_35 PUU 2012-Kehutanan-telah ucap 16 Mei 2013

Link : Mahkamah Konstitusi Putuskan Hutan Adat Bukan Hutan Negara

IMG_2576

 

16 Juli 2013, Menteri Kehutanan menyampaikan Sikap Kementrian Kehutanan terhadap Putusan MK No. 35 Tahun 2012 melalui Surat Edaran Menteri Kehutanan No. 1 Tahun 2013

Dokuman Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2013

 

Sepanjang Juni-Juli-September 2013, Film yang mengkaji Masa Depan Hutan Adat paska Putusan MK No. 35 Tahun 2012, diproduksi.

Link Film Hutan Adat Pasca Putusan MK: Hutan Adat Pasca Putusan MK

 

Senin 30 September 2013, Ide Membangun Contoh Hutan Adat digulirkan ke publik :

 

Link :Dorong Implementasi MK 35, HuMa Siapkan 13 Model Penetapan Wilayah Adat di 30 September 2014

http://www.mongabay.co.id/2014/09/30/dorong-implementasi-mk-35-huma-siapkan-13-model-penetapan-wilayah-adat/

Pada tahun 2015, Perkumpulan Huma, Ephistema Institute dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, menerbitkan Anotasi Putusan MK No. 35 Tahun 2012.

download

Dokumen Anotasi Putusan MK No. 35 Tahun 2012 : Anotasi_MK35_2012

Pada tahun 2015, Kementrian Lingkungan Hidup & Kehutanan kemudian mengatur Hutan Adat dalam kerangka Hutan Hak :

Dokumen PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  NOMOR : P.32/Menlhk-Setjen/2015 TENTANG  HUTAN HAK : P.32

Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hakatas tanah.

Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakathukum adat.

Hutan hak  terdiri dari:
a. Hutan adat;
b. Hutan perseorangan/badan hukum.

Lalu apa jenis Hak Tanah yang mendasari Hutan Adat ?. Itulah satu pertanyaan pokok

Pada bulan Oktober 2016, Presiden Jokowi menyerahkan SK Hutan Adat kepada 9 Masyarakat Adat di Istana Negara.

Hutan Adat yang diserahkan :

1. Hutan Adat Ammatoa Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan seluas 313,99 hektare.
2. Hutan Adat Marga Serampas, Kabupaten Merangin, seluas 130 hektare.
3. Hutan Adat Wana Posangke, Kabupaten Morowali Utara, seluas 6.212 hektare.
4. Hutan Adat Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang, Kabupaten Kerinci, Jambi, seluas 39,04 hektare.
5. Hutan Adat Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak, Banten, seluas 486 hektare.
6. Hutan Adat Bukit Tinggai, Kabupaten Kerinci, Jambi, seluas 41,27 hektare.
7. Hutan Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam, Kabupaten Kerinci, Jambi, seluas 276 hektare.
8. Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan, Kabupaten Kerinci, Jambi, seluas 452 hektare.
9. Hutan Adat Tombak Haminjon, Kabupaten Humabahas, Sumatera Utara, seluas 5.172 hektare.

Link : Presiden Jokowi Serahkan SK Pengakuan Hutan Adat

https://sitinurbaya.com/kegiatan-menteri-lhk/664-presiden-jokowi-serahkan-sk-pengakuan-hutan-adat

 

 

Pada tanggal 25 Oktober 2017, presiden Jokowi kembali menyerahkan SK Hutan Adat

SK Hutan Adat diserahkan kepada sembilan masyarakat hukum adat (MHA) seluas 3341,35 ha untuk 3.111 kepala keluarga dari berbagai daerah. Penerima SK Hutan Adat yakni: MHA Tapang Sambas-Tapang Kemayau Kabupaten Sekadadu (Kalimantan Barat); MHA Kulawi, Kabupaten Sigi (Sulawesi Tengah); MHA Dusun Senamat Ulu Kabupaten Bungo (Jambi), MHA Kampung Juaq Asa Kabupaten Kutai Barat (Kalimantan Timur); MHA Dusun Baru Pelepat Kabupaten Bungo (Jambi); MHA Desa Ngaol Kabupaten Merangin (Jambi); MHA Desa Pulau Tengah, Kabupaten Merangin, Jambi; MHA Dusun Batu Kerbau untuk hutan lindung adat Belukar Panjang, Kabupaten Bungo (Jambi) serta MHA Dusun Batu Kerbau untuk hutan lindung adat Belukar Panjang.

Link : Jokowi serahkan SK Hutan Adat kepada 9 masyarakat hukum adat dan SK Hak Pengelolaan Hutan Desa

http://pskl.menlhk.go.id/berita/205-jokowi-serahkan-sk-hutan-adat-kepada-9-masyarakat-hukum-adat-dan-sk-hak-pengelolaan-hutan-desa.html

1_BKT2017

Pada hari Selasa dan Rabu tanggal 23 dan 24 Januari 2018, Kementian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Hutan Adat.

Hasil Rapat Kerja Teknis Hutan Adat ini adalah :

Pertama, ada wilayah yang petanya sudah jelas termasuk Peraturan Daerah (Perda) yang telah lengkap. sehingga akan menjadi prioritas untuk pengakuan hutan adat.

Kedua, ada wilayah yang petanya masuk dalam kategori jelas, tidak ada tumpang tindih dan konflik horisontal dengan yang lain, tetapi belum ada perangkat hukum daerahnya seperti Perda. Sehingga akan diprioritaskan untuk mendorong Pemerintah Daerah segera membuat Perda yang mengatur hutan adat ini.

Ketiga, ada daerah yang peta wilayah hutan adatnya jelas, tetapi masih belum beres dengan perizinan atau konflik dengan komunitas masyarakat yang lain. Maka tindak lanjutnya adalah agar segera diambil inisiatif resolusi konflik dan atau melakukan review terhadap perizinan yang ada di wilayah itu.

Keempat, daerah yang peta wilayah hutan adatnya belum jelas, baik pengakuan masyarakat adatnya maupun wilayahnya. Sehingga perlu pembahasan lebih lanjut dan lebih detail.

Kelima, mengefektifkan pembahasan tentang percepatan pengakuan hutan adat di tingkat provinsi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Keenam, lebih mengefektifkan kinerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) di setiap regional.

Ketujuh, melengkapi data-data di lapangan, bukan hanya data spasial petanya, namun juga data sosial budaya masyarakatnya. Sehingga menjadi sangat jelas, ketika pengakuan hutan adat itu masyarakat hutan adatnya seperti apa.

Link Rakornis Hutan Adat : Ini Hasil Rapat Koordinasi Nasional Hutan Adat 2018

Link Arahan Menteri LHK dalam Rakornis Hutan Adat : Arahan Menteri LHK pada Rakornis Nasional Hutan Adat

Pada tanggal 13 Agustus 2018, Menteri LHK menerbitkan Surat Keputusan Menteri LHK No. SK 354/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Penetapan Hutan Adat

Dokumen : SK 354 POKJA-1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s