Archive for August, 2018

Rasionalisasi Kawasan Hutan

Posted: August 31, 2018 in Referensi

Ada dua pengertian penting dalam Undang-Undang Kehutanan yang sangat berpengaruh kepada pengelolaan hutan di Indonesia yaitu :

  1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
  2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh
    Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Pengertian pertama merujuk kepada Hutan dalam arti Ekologis dan pengertian kedua adalah Hutan dalam arti Politis. Karena itu beberapa data menunjukkan bahwa Kawasan Hutan di Indonesia adalah sekitar 130 Juta HA, baik yang berhutan dalam arti ekologis atau tidak, yag didalamnya bisa saja terdapat Masyarakat dan Perusahaan serta bahkan perkantoran pemerintah. Banyak juga perkebunan Kelapa Sawit dan kepentingan Non Kehutanan lainnya yang kemudian realnya ada dalam Kawasan Hutan dalam arti Politis tersebut.

Luasnya Kawasan Hutan yang ada serta kompleksitas masalah dilapangan, menuntut Kapasitas yang lebih dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dimandatkan mengelolanya. Namun demikian, diperjalanan muncul wacana-wacana untuk merasionalisasi Kawasan Hutan dalam arti Politis tersebut. Tentunya ususlan ini juga diikuti dengan berbagai kontrofersi.

Sekitar tanggal 28 Agustus 2018 yang lalu, beredar pemberitaan diberbagai milis mengenai wacana Rasionalisasi Kawasan Hutan tersebut yang segera mengundang perdebatan. Salah satu poin krusial dari perdebatan itu adalah; Rasionalisasi Kawasan Hutan ini dapat menjadi “Pemutihan” berbagai pelanggaran hukum yang sudah ada selama ini, yang berupa kejahatan Kehutanan terkait dengan Kawasan Hutan.

Pemberitaanya adalah sebagai berikut :

Agro Indonesia

Luas Hutan Dipangkas Bappenas

By redaksi – August 28, 2018023

Kawasan hutan Indonesia dinilai terlalu luas dan kurang efektif pengelolaannya. Untuk itu, luas hutan nasional perlu dirasionalisasi alias dipangkas sekitar 40% tinggal 72,3 juta hektare (ha)!

Bahkan, demi menyukseskan agenda pembangunan nasional, pemerintah bisa menempuh forest amnesty, mengampuni para pelanggar perizinan kawasan hutan dengan syarat tertentu.

=== lead ==
Luar biasa. Tapi, siapa sangka, usul kontrovesi itu justru muncul dari anggota kabinet Presiden Joko Widodo, yang notabene seorang rimbawan. Dan menariknya, usulan tersebut dipaparkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selaku penanggung jawab pengelolaan hutan nasional.

Demi efektivitas pengelolaan kawasan hutan, Bappenas mengusulkan rasionalisasi luas kawasan hutan dari sekitar 120 juta ha lebih menjadi tinggal 72,3 juta ha. Sekitar 40% atau sekitar 48 juta ha kawasan hasil pemangkasan bisa dipakai untuk dikonversi atau ‘disewakan’, mulai dari kebutuhan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Pehutanan Sosial sampai dilepas untuk penggunaan lain.

“Diperlukan perancangan ulang pembangunan kehutanan Indonesia guna menyukseskan agenda pembangunan nasional,” kata Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas, Arifin Rudiyanto di depan Rapat Koordinasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di kantor KLHK, Jakarta, Selasa (7/8/2018). Untuk itu, luas kawasan hutan pun perlu dirasionalisasi.

Yang mengejutkan, Bappenas juga tertarik mengadopsi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) di bidang keuangan dengan mengusulkan forest amnesty terhadap para pelanggar perizinan kawasan hutan dengan mewajibkan restorasi dan reklamasi kawasan serta melakukan landswap.

Meski Arifin menyebut rasionalisasi merupakan rancangan teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2020-2024, dan baru bisa dijalankan pemerintah mendatang jika setuju, namun KLHK menilai telah terjadi beda persepsi.

Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan KLHK, Sigit Hardwinarto menyataka akan memberi pemahaman kepada Bappenas untuk mencapai persepsi yang sama guna membuat rencana induk pembangunan hutan.

“Rencananya minggu depan akan ada (diskusi) lagi,” kata Sigit, Jumat (24/8/2018).

Suara lebih keras, seperti biasa, dilontarkan LSM. Forest Watch Indonesia (FWI) tegas menolak usulan Bappenas tersebut. Bahkan, pengkampanye hutan FWI, Agung Adi menyebut alasan Bappenas keliru.

Pengelolaan hutan yang lebih efektif bisa dilakukan dengan mengoptimalkan peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai unit pengelola hutan di tingkat tapak.

“Untuk efektivitas pengelolaan hutan, bisa mengoptimalkan peran KPH,” kata Agung. — AI

Link Pemberitaan : Luas Hutan Dipangkas Bappenas

Pemberitaan tersebut adalah berdasarkan Policy Brief Bappenas sebagai berikut :

POLICY BRIEF
Background Study RPJMNN 2020-2024 Bidang Kehutanan Agustus 2018, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

…….”Melihat kompleksitas permasalahan pentaaan dan penggunaan kawasan hutan ini yang sudah berjalan sejak Indonesia merdeka, sudah selayaknya kita mempertimbangkan adanya “Rasionalisasi Penataan dan Penggunaan Kawasan Hutan Indonesia” sebagai bentuk corrective measure. Di sisi lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kehutanan, pemetaan dan geomatika juga memungkinkan melakukan rasionalisasi penataan kembali kawasan hutan Indonesia secara akurat. Rasionalisasi kawasan hutan juga penting untuk menentukan kembali nilai penting ekosistem hutan seperti hutan sebagai habitat biodiversity, stok karbon, dan pengatur tata air, yang merupakan unsur dalam menentukan fungsi kawasan hutan. Diharapkan rasionalisasi kawasan hutan dapat membantu penataan lahan Indonesia secara umum, memberikan kepastian baik kepada masyarakat maupun investor, menyelamatkan sisa hutan yang masih ada, pertimbangan rasional berdasarkan biodiversity yang mungkin saat tahun 1980-an datanya belum tersedia, juga pertimbangan terhadap daya dukung dan daya tampung (DDDT) Air sesuai data yang lebih komprehensif.  Rasionalisasi kawasan hutan juga sangat penting bagi para pengelola kawasan hutan – Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) dan Balai Taman Nasional – dalam mengelola hutannya secara legal dan pasti, serta menunjukkan akuntabilitas pengelola hutan. Dengan demikian Rasionalisasi Penataan dan Penggunaan Kawasan Hutan Indonesia, yang merupakan salah satu syarat dalam Redesign Pembangunan Kehutanan Indonesia, menjadi faktor penting bagi kelestarian pengelolaan hutan dan juga menjadi faktor enabler untuk pembangunan nasional, terutama untuk periode Pemerintahan 2020-2024 sebagai periode penting menuju Indonesia 2045.

Kerangka Pikir Rasionalisasi Kawasan Hutan

Capture

Dokumen : 20180829 Policy Brief Rasionalisasi Kawasan dan Tutupan Hutan-1

Advertisements

Perjuangan untuk pengakuan Hutan Adat oleh Negara adalah perjuangan panjang dan dalam level tertentu, banyak sekali pihak yang terlibat. Ibarat membangun sebuah candi, keberhasilan memperjuangkan Hutan Adat adalah dimulai dari menumpuk “Bata-Bata” kecil, sehingga susunannya membentuk Candi yang megah. Kontribusi banyak pihak terhadap perjuangan mewujudkan Pengakuan Hutan Adat adalah kenyataan sejarah yang dapat menjadi pelajaran penting bagi masa depan.

Tulisan kecil ini akan terus berkembang untuk merangkai bata-bata perjuangan banyak pihak untuk mewujudkan pengakuan Hutan Adat tersebut.

24 Juni 2011, Kamar Masyarakat Dewan Kehutanan Nasional (Hedar Laudjeng) mengunjungi Pandumaan Sipitu Huta, untuk menindaklanjuti pengaduan Konflik Hutan Adat yang dialami mereka.

553836_4622166957039_885700657_n

16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Hutan Adat bukan lagi bagian dari Hutan Negara melalui Putusan MK No. 35 Tahun 2012

Dokumen Putusan MK No. 35 Tahun 2012 : putusan_sidang_35 PUU 2012-Kehutanan-telah ucap 16 Mei 2013

Link : Mahkamah Konstitusi Putuskan Hutan Adat Bukan Hutan Negara

IMG_2576

 

16 Juli 2013, Menteri Kehutanan menyampaikan Sikap Kementrian Kehutanan terhadap Putusan MK No. 35 Tahun 2012 melalui Surat Edaran Menteri Kehutanan No. 1 Tahun 2013

Dokuman Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2013

 

Sepanjang Juni-Juli-September 2013, Film yang mengkaji Masa Depan Hutan Adat paska Putusan MK No. 35 Tahun 2012, diproduksi.

Link Film Hutan Adat Pasca Putusan MK: Hutan Adat Pasca Putusan MK

 

Senin 30 September 2013, Ide Membangun Contoh Hutan Adat digulirkan ke publik :

 

Link :Dorong Implementasi MK 35, HuMa Siapkan 13 Model Penetapan Wilayah Adat di 30 September 2014

http://www.mongabay.co.id/2014/09/30/dorong-implementasi-mk-35-huma-siapkan-13-model-penetapan-wilayah-adat/

Pada tahun 2015, Perkumpulan Huma, Ephistema Institute dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, menerbitkan Anotasi Putusan MK No. 35 Tahun 2012.

download

Dokumen Anotasi Putusan MK No. 35 Tahun 2012 : Anotasi_MK35_2012

Pada tahun 2015, Kementrian Lingkungan Hidup & Kehutanan kemudian mengatur Hutan Adat dalam kerangka Hutan Hak :

Dokumen PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  NOMOR : P.32/Menlhk-Setjen/2015 TENTANG  HUTAN HAK : P.32

Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hakatas tanah.

Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakathukum adat.

Hutan hak  terdiri dari:
a. Hutan adat;
b. Hutan perseorangan/badan hukum.

Lalu apa jenis Hak Tanah yang mendasari Hutan Adat ?. Itulah satu pertanyaan pokok

Pada bulan Oktober 2016, Presiden Jokowi menyerahkan SK Hutan Adat kepada 9 Masyarakat Adat di Istana Negara.

Hutan Adat yang diserahkan :

1. Hutan Adat Ammatoa Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan seluas 313,99 hektare.
2. Hutan Adat Marga Serampas, Kabupaten Merangin, seluas 130 hektare.
3. Hutan Adat Wana Posangke, Kabupaten Morowali Utara, seluas 6.212 hektare.
4. Hutan Adat Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang, Kabupaten Kerinci, Jambi, seluas 39,04 hektare.
5. Hutan Adat Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak, Banten, seluas 486 hektare.
6. Hutan Adat Bukit Tinggai, Kabupaten Kerinci, Jambi, seluas 41,27 hektare.
7. Hutan Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam, Kabupaten Kerinci, Jambi, seluas 276 hektare.
8. Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan, Kabupaten Kerinci, Jambi, seluas 452 hektare.
9. Hutan Adat Tombak Haminjon, Kabupaten Humabahas, Sumatera Utara, seluas 5.172 hektare.

Link : Presiden Jokowi Serahkan SK Pengakuan Hutan Adat

https://sitinurbaya.com/kegiatan-menteri-lhk/664-presiden-jokowi-serahkan-sk-pengakuan-hutan-adat

 

 

Pada tanggal 25 Oktober 2017, presiden Jokowi kembali menyerahkan SK Hutan Adat

SK Hutan Adat diserahkan kepada sembilan masyarakat hukum adat (MHA) seluas 3341,35 ha untuk 3.111 kepala keluarga dari berbagai daerah. Penerima SK Hutan Adat yakni: MHA Tapang Sambas-Tapang Kemayau Kabupaten Sekadadu (Kalimantan Barat); MHA Kulawi, Kabupaten Sigi (Sulawesi Tengah); MHA Dusun Senamat Ulu Kabupaten Bungo (Jambi), MHA Kampung Juaq Asa Kabupaten Kutai Barat (Kalimantan Timur); MHA Dusun Baru Pelepat Kabupaten Bungo (Jambi); MHA Desa Ngaol Kabupaten Merangin (Jambi); MHA Desa Pulau Tengah, Kabupaten Merangin, Jambi; MHA Dusun Batu Kerbau untuk hutan lindung adat Belukar Panjang, Kabupaten Bungo (Jambi) serta MHA Dusun Batu Kerbau untuk hutan lindung adat Belukar Panjang.

Link : Jokowi serahkan SK Hutan Adat kepada 9 masyarakat hukum adat dan SK Hak Pengelolaan Hutan Desa

http://pskl.menlhk.go.id/berita/205-jokowi-serahkan-sk-hutan-adat-kepada-9-masyarakat-hukum-adat-dan-sk-hak-pengelolaan-hutan-desa.html

1_BKT2017

Pada hari Selasa dan Rabu tanggal 23 dan 24 Januari 2018, Kementian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Hutan Adat.

Hasil Rapat Kerja Teknis Hutan Adat ini adalah :

Pertama, ada wilayah yang petanya sudah jelas termasuk Peraturan Daerah (Perda) yang telah lengkap. sehingga akan menjadi prioritas untuk pengakuan hutan adat.

Kedua, ada wilayah yang petanya masuk dalam kategori jelas, tidak ada tumpang tindih dan konflik horisontal dengan yang lain, tetapi belum ada perangkat hukum daerahnya seperti Perda. Sehingga akan diprioritaskan untuk mendorong Pemerintah Daerah segera membuat Perda yang mengatur hutan adat ini.

Ketiga, ada daerah yang peta wilayah hutan adatnya jelas, tetapi masih belum beres dengan perizinan atau konflik dengan komunitas masyarakat yang lain. Maka tindak lanjutnya adalah agar segera diambil inisiatif resolusi konflik dan atau melakukan review terhadap perizinan yang ada di wilayah itu.

Keempat, daerah yang peta wilayah hutan adatnya belum jelas, baik pengakuan masyarakat adatnya maupun wilayahnya. Sehingga perlu pembahasan lebih lanjut dan lebih detail.

Kelima, mengefektifkan pembahasan tentang percepatan pengakuan hutan adat di tingkat provinsi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Keenam, lebih mengefektifkan kinerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) di setiap regional.

Ketujuh, melengkapi data-data di lapangan, bukan hanya data spasial petanya, namun juga data sosial budaya masyarakatnya. Sehingga menjadi sangat jelas, ketika pengakuan hutan adat itu masyarakat hutan adatnya seperti apa.

Link Rakornis Hutan Adat : Ini Hasil Rapat Koordinasi Nasional Hutan Adat 2018

Link Arahan Menteri LHK dalam Rakornis Hutan Adat : Arahan Menteri LHK pada Rakornis Nasional Hutan Adat

Pada tanggal 13 Agustus 2018, Menteri LHK menerbitkan Surat Keputusan Menteri LHK No. SK 354/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Penetapan Hutan Adat

Dokumen : SK 354 POKJA-1


Minangkabau gemeenschapshuis op Sumatra., Christiaan Benjamin Nieuwenhuis, 1890 - 1912

Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

a. bahwa nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
b. bahwa berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Provinsi berwenang menetapkan peraturan daerah sebagai pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam menetapkan nagari sebagai penyelenggara pemerintahan
berdasarkan hukum adat khususnya terkait dengan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kapalo nagari;

Link : Perda Provinsi Sumatera Barat tentang Nagari 2018 (2)