Draft RUU KKHE per Selasa, 21 Maret 2017

Posted: April 8, 2017 in Referensi

Draft RUU KKHE per Selasa, 21 Maret 2017

” Konservasi adalah tindakan pelindungan, pemanfaatan, dan pemulihan yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan menjamin kelestarian dan kesinambungan persediaannya, serta tetap memelihara dan meningkatkan kualitas dan nilainya dalam rangka memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi masa mendatang.”

“Masyarakat Hukum Adat adalah Sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, tatanan hukum adat di wilayah adatnya, yang memiliki SDG dan pengetahuan tradisional terkait SDG.”

Pasal 60

  • Pelindungan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan dengan:
  1. pengukuhan Kawasan Konservasi dan penetapan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi; dan/atau
  2. pelindungan Kawasan Konservasi dan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi sesuai kategori dan statusnya.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuhan Kawasan Konservasi dan penetapan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi serta tata kelola Kawasan Konservasi dan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3

Penetapan Ekosistem Penting di Luar Kawasan Konservasi

Pasal 71

  • Penetapan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk mengisi kesenjangan keterwakilan ekologis di dalam Kawasan Konservasi.
  • Ekosistem penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ekologis atau secara fisik berhubungan dengan Kawasan Konservasi.

Pasal 72

  • Ekosistem penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dapat berada dalam kawasan hutan Negara, tanah Negara yang dibebani hak, atau tanah milik, atau wilayah kelola masyarakat hukum adat.
  • Untuk mendukung berfungsi dan terwujudnya koridor, daerah penyangga, penghubung antarhabitat, dan areal dengan nilai konservasi tinggi, pemangku dan pemegang izin atas tanah Negara, atau pemangku wilayah kelola masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
  1. melepaskan   seluruh   atau   sebagian   hak   atas   tanah atau menyetujui pemanfaatan sebagian atau seluruh ruang wilayah perairan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat kepada Pemerintah Pusat untuk ditetapkan sebagai Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi; atau
  2. melakukan Konservasi pada tanah haknya atau sebagian atau seluruh ruang wilayah perairan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat yang ditetapkan sebagai Ekosistem penting sesuai kaidah Konservasi.

Pasal 73

Pemerintah Pusat memberikan:

  1. kompensasi kepada pemangku dan pemegang izin atas tanah Negara atau pemangku wilayah kelola masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a; atau
  2. insentif kepada pemangku dan pemegang izin atas tanah Negara atau pemangku wilayah kelola masyarakat hukum adat yang melakukan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi dan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 75

Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dapat berupa:

  1. daerah penyangga Kawasan Konservasi;
  2. koridor ekologis atau Ekosistem penghubung;
  3. areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT); dan/atau
  4. Areal Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM).

Pasal 76

  • Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah memberikan pengakuan terhadap sistem pelindungan Ekosistem penting di wilayah adat yang dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat.
  • Hutan adat dan/atau areal lain yang telah ditunjuk/ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai Areal Konservasi Kelola Masyarakat dan berada di wilayah hutan Negara, tidak dapat diubah menjadi penggunaan lain dan dilindungi dari rencana perubahan ruang yang tidak sesuai dengan tujuan penetapannya.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan Ekosistem penting di wilayah adat dan Areal Konservasi Kelola Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Link : RUU KKHE Selasa 21 Maret 2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s