Archive for March, 2017


Disampampaikan dalam side event Huma-Badan Restorasi Gambut (BRG) pada Konggres V Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Tanjung Gusta Medan, Sumatera Utara, Tanggal 15 Maret 2017

Screen Shot 2017-03-16 at 10.20.21 AM

Link Presentasi : Andiko

Foto Kegiatan :

 

IMG_3963

Advertisements

  1. Perhutanan Sosial

Link : P.83_2016

  1. Hutan Hak

Link : PERMENLHK-HUTAN HAK-ROKUM

3. Tata Niaga Kayu Hutan Hak

Link : P 85 pengangkutan kayu budidaya

4. Kemitraan Kehutanan

a. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.39/Menhut II/2013 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETEMPAT MELALUI KEMITRAAN KEHUTANAN

Link : Permenhut No.P.39-Menhut-II-2013 ttg Pemberdayaan Kemitraan

b. Perdirjen PSKL Pedoman Kesepakatan Kemitraan

Link : Perdirjen PSKL 18 Tahun 2016


  1. Dongi-dongi – Culmination of a Multi-dimensional Ecological Crisis: A Political Ecology Perspective.

” However, this research has found that the “juridical-domination power” did not fully exist in the Dongi-dongi area. Albeit, the phenomenon of the Dongi-dongi occupation did not replicate itself, nor did it extend throughout the Lore Lindu National Park, the occupation continued into 2005. All of the initiatives and solutions set forth by the NGOs and the local administration (including the operation to eradicate illegal logging), which were meant to bring the occupation of Dongi-dongi to an end by moving the people settling there to other places prepared for them, failed to be achieved. This situation has occurred because, first, the agrarian justice discourse advocated by the local NGOs placed the people of the four resettlement villages in a position of equal power in relation to the state, which depended on the conservation discourse. In other words, the power of the narrative of “allow” and “right” to access, use and control protected areas, which was produced by the NGOs in the name of agrarian justice, was in a position equal to that of the power narrative of “forbidden” and “wrong” to access, use and control protected areas, which was advocated by the state, as well as by international and local conservationists. This configuration of equal power relations continued even though the agrarian discourse faded into oblivion when, in October 2002, the FPM was proven to be involved in illegal logging, which eventually resulted in the death of a member of FPM. The configuration also remained entrenched even when, in December 2003, heavy flooding that originated in the Dongi-dongi swept through downstream areas. So what was the reason that these two momentous events did nothing to shift the political positions of the actors in the conflict? Don’t environmental changes trigger political ramifications as hypothesized by Bryant and Bailey (1997)?

Link :  1

  1. MENCIPTAKAN MASYARAKAT ADAT (Studi kasus Desa Dodolo yang berbatasan Taman Nasional Lore Lindu dengan masuknya isu persiapan REDD+ di Sulawesi Tengah)

“Secara sadar atau tidak, proses aktivisme telah mengokohkan para aktivis sebagai elit diantara petani. Termasuk aktivis yang mengusung gerakan masyarakat adat. Dalam tesis ini, saya menemukan bahwa resep mengunakan identitas masyarakat adat yang digunakan oleh aktivis dalam wacana REDD+ di Sulawesi Tengah, berpotensi menyingkirkan petani sekaligus mengeksklusifkan petani lainnya. Untuk memahami siasat aktivisme identitas masyarakat adat serta kepentingan AMAN Sulteng, saya mengunakan konsep artikulasi Stuart Hall yang digunakan Oleh Tania M. Li dan Claudia Francesca D’Andrea.”

…….”Penaklukan panjang hingga memaksa orang Dodolo melarikan diri, telah menciptakan mereka menjadi manusia yang bergantung pada Masyarakat Politik19, dimana kekuasaan dianggap bersumber dengan harapan, sumber-sumber kekuasaan itu akan adil dan berpihak pada mereka terutama akses mereka akan tanah serta insentif-insentif yang diterima oleh Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu yang kabarnya mensejahterahkan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Tapi sampai saat ini, kabar itu tidak pernah terbukti. Ketika identitas Masyarakat Adat di sematkan pada mereka, persetujuan dan anggapan siapa mereka atas indentitas tersebut serta merta di terima dan mereka pakai. Ternyata sumber-sumber kekuasaan tersebut bukan tanpa kepentingan. Saat AMAN Sulteng masuk ke desa Dodolo untuk membawa identitas Masyarakat Adat untuk disematkan pada mereka saat proyek persiapan REDD+ hanya untuk memperkuat posisi AMAN Sulteng di pokja REDD+ apabila diimplementasikan di BTNLL Semakin banyak desa yang menjadi anggota AMAN, semakin luas wilayah adatnya, semakin kuat pula hegemoni AMAN dalam posisi REDD+ dan semakin besar peluang REDD+ diimplementasikan di wilayah tersebut. Menjadi kegelisahan saya, tidak ada yang menjamin dana insentif REDD+ akan sampai kepada mereka yang diklaim sebagai Masyarakat Adat, atau insentif dana dari REDD+ terus berlangsung. Klaim disematkan sebagai Masyarakat Adat, bukanlah lahir dari kesadaran orang Dodolo, tetapi bagaimana kesadaran mereka telah di bentuk untuk takluk…..”

Link : Selanjutnya

3. RaTA (Rapid Land Tenure Assessment) Desa Sedoa dan O’o.

” Penulisan laporan ini menggunakan metode RaTA. RaTA merupakan akronim dari Rapid Land Tenure Assessment (Penilaian Sistem Penguasaan Tanah Secara Cepat). RaTA adalah seperangkat cara sistematis untuk menilai, menganalisis, memahami dan menjelaskan secara ringkas suatu masalah dan/atau konflik sistem penguasaan tanah. Masalah dan/atau konflik tersebut mencakup subjek (siapa), objek (tanah), dan bentuk-bentuk hubungan kausal di antaranya. RaTA lebih bersifat recognisance study, yaitu sebuah kegiatan penelitian pendahuluan untuk menegaskan bahwa konflik sistem penguasaan tanah terjadi di lokasi tertentu dan berlangsung dalam kurun waktu tertentu.”

Link : RaTA Sedoa dan O’o


  1. Putusan MK No. 35 Tahun 2012 Terkait Hutan Adat : putusan MK 35 hutan adat 2012putusan MK 35 hutan adat 2012
  2. Putusan MK No. 45 Tahun 2011 terkait Legalitas Penunjukan Kawasan Hutan : putusan MK 45 PUU 2011

putusan MK 45 PUU 2011

3. Putusan MK PUTUSAN Nomor 95/PUU-XII/2014 Mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH) : putusan MK 95 2014

putusan MK 95 2014.jpeg


 

Link Berita :



Buku Reforma Agraria 2017Buku Reforma Agraria 2017



Pantai Kaluku, Limboro,

disini Lelaki seliat cemara angin itu tetirah,

mungkin disini pula,

diantara angin yg menelisik pokok-pokok kelapa,

ia temukan Ujang dgn kambing dan Pak Tua dari Puntana,

pada komik yg melegenda, komik “Hukum Kami Hukum Adat”.

Ya…Puntana…

kemudian saya tahu, itu adl sebuah dusun di dunia nyata, dimana beliau menjadi Kepala Desa dimasa mudanya.

Seperti Soekarno menemukan ilham perekat bangsa dibawah pohon sukun ditepian pantai Ende dalam pembuangannya,

seorang Hedar Laudjeng menemukan ilham pembelaan terhadap Masyarakat Adat dan orang marjinal lainnya,

jauh sebelum itu semua menggegap gempita dipodium kekuasaan.

Karena itu saya ingin menemukan esensinya disepi senyap riak Pantai Kaluku di Limboro, diantara bayangan lelaki yg pada akhir waktunya, tidur berbantalkan Konstitusi.

#Napak tilas menikam jejak Hedar Laudjeng. — at Dongala.

17190596_10212659933998119_421172023730539098_n17021958_10212616320987821_5419374232065407562_n


SK-Bupati-Sigi-ttg-PPMHA_-To-Kulawi-dan-To-Kaili